<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum terhadap pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi dan proses pengembalian keuangan Negara. Penelitian ini adalah bersifat normatif empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Analisi Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Daalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar Pengaturan hukum terkait pengembalian kerugian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam Undang-Undang tersebut banyak dijelaskan mengenai proses maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi. The research objective is to analyze the application of the law to the return of state losses in corruption and the process of repaying state finances. This research is a normative empirical study and was conducted at the Makassar District Court. The results of the study illustrate that a juridical analysis of the repayment of state losses in corruption in the city of Makassar. The legal arrangements related to the recovery of state losses are regulated in Law No. 3 of 1971 concerning the eradication of criminal acts of corruption, Law no. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, and Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law No.31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Where in the Law many explain about the process and matters relating to the return of state finances resulting from criminal acts of corruption.]]>
