<![CDATA[Abstract: Inti dari Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi  manusia  secara  utuh  melalui  aksi  keseimbangan  antara  kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kasus di Timor-Timur, yang telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (international tribunal) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur semakin menguat bahkan Komisi Tinggi PBB mengeluarkan ketentuan agar mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Tujuan penelitian ini adalah melihat penegakan pelanggaran HAM di Timor Timur dalam hukum politik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari kasus Timor Timur banyak para terdakwa yang menjadi konstitusi atau undang-undang sebagai tameng hukum. Disisi lain, proses pengadilan yang lambat bahkan tertunda merupakan hasil dari faktor-faktor perangkat dan sistem hukum yang tidak dibangun secara serius, sehingga membuktikan bahwa saat itu pemerinta bekerja bukan berdasarkan kesadara, namun karena menguat atau melemahnya tekanan publik.Abstract: The essence of Human Rights (HAM) is an effort to maintain the safety of human existence as a whole through a balance between individual interests and public interests. One of the cases of gross human rights violations in Indonesia is the case in East Timor, which has prompted the international community to establish an international tribunal for the perpetrators. The urge for an international tribunal, especially for the gross human rights violations that occurred in East Timor, is getting stronger and even the UN High Commission has issued a provision to disclose the possibility of serious human rights violations in East Timor. The purpose of this study is to examine the enforcement of human rights violations in East Timor in Indonesian political law. The results of this study indicate that in the East Timor case, many of the defendants became the constitution or laws as legal shields. On the other hand, the slow and even delayed judicial process was the result of factors and the legal system that was not developed seriously, thus proving that at that time the government worked not based on awareness, but because of the strengthening or weakening of public pressure]]>
