Muhammad Ridwan Caesar
Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari Bandung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA DESA KERTAMULYA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rima Komariah; Muhammad Ridwan Caesar
NEO POLITEA Vol 2, No 2 (2021): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.27 KB) | DOI: 10.53675/neopolitea.v2i2.447

Abstract

Sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang diharapkan proses pencapaian kemandirian desa melalui sumber daya yang dimiliki desa baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan kebijakan BUMDES Kertamulya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mengkaji dan kemudian mereduksi data, menyusun data, langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data, dan diakhiri dengan interpretasi dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan BUMDES Kertamulya di Kabupaten Bandung Barat cukup baik , dilihat dari realisasi tujuan didirikannya BUMDES yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, maka, perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang handal dan partisipasi aktif masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Muhammad Ridwan Caesar; TIRA LISTANIA; Gunawan Undang
NEO POLITEA Vol 1, No 2 (2020): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.721 KB) | DOI: 10.53675/neopolitea.v1i2.104

Abstract

Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentang penanganan fakir miskin dan anak jalanan memang menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Kebijakan seperti ini harus dijalankan dengan sebaik mungkin agar kemiskinan di Indonesia cepat berkurang. Kemiskinan merupakan suatu fenomena atau gejala sosial yang harus segera dipecahkan, salah satunya dengan program yang di buat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Dan permasalahan timbul karena tidak sesuai antara kebijakan dengan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan fakir miskin dan pembinaan anak jalanan, lalu faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesainnya. Hasil Penelitian ini diperloleh informasi bahwa dengan apa yang di rumuskan oleh para pembuat keputusan dengan para pelaku aturan tersebut tidak sinkron sehingga terjadi hambatan dan masalah. Kebijakan tersebut didasarkan kepada pemerintah menyadari akan manfaat yang akan diberikan oleh pihak kecamatan kepada sasaran kebijakan yaitu fakir miskin dan anak jalanan. Upaya yang diusahakan oleh pihak kecamatan terhalang oleh berbagai masalah seperti penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan kurangnya sumber daya manusia, sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak terealisasi dengan baik.