Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Mantik Khazanah Sosial Neo Politea : Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Global Mind Jurnal Imliah Hubungan Internasional KarismaPro
Undang, Gunawan
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
KONFLIK DAN INTEGRASI ISLAM POLITIK Gunawan Undang; Husni Thamrin
AL-FIKRA Vol 15, No 2 (2016): Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/af.v15i2.4014

Abstract

Impact Evaluation Of The Road Infrastructure Development Policy In Improving The Quality Of Education Services In Indonesia Aji Primanto; Gunawan Undang
Jurnal Mantik Vol. 5 No. 4 (2022): February: Manajemen, Teknologi Informatika dan Komunikasi (Mantik)
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Impact evaluation is to determine the impact of policy implementation that has been carried out by policy implementers. According to Patton, Sawicki, Clark, the method that can be used to measure the success of the performance of the impact of the policy is before and after comparison. This research uses a literature study method through analysis of data obtained from BPS, Ministry of PUPR, and Ministry of Finance. The results show that the impact of road infrastructure development policies has not been in accordance with the national development mission. Before the government increased the budget for infrastructure improvements in 2010-2014, the number of high school students who did not continue their studies to higher education at that time was 39.06%).
KEDUDUKAN DAN KONSEP KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN SIMPAN PINJAM MENURUT UNDANGG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Taufiq Alamsyah; Gunawan Undang
NEO POLITEA Vol 1, No 2 (2020): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.856 KB) | DOI: 10.53675/neopolitea.v1i2.107

Abstract

Lembga keuangan mikro merupakan salah satu instrumen  penting dalam ekonomi masyarakat. Keuangan mikro dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta investasi dengan prosedur yang sederhana dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan pemeparan bagaimana keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia serta telaah terkait lembaga keuangan mikro dari perspektif  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Penyajian artikel ini terbagi menjadi empat bagian utama, (1) konsep dan definisi keuangan mikro, (2) sejarah perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia, (3) lembaga keuangan mikro yang saat ini terdapat di Indonesia, dan (4) telaah terkait Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Dari hasil pembahasan terlihat bahwa begitu beragamnya jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia  yang berdasarkan heterogenitas masyarakat. Peraturan dan legalitas amat dibutuhkan untuk memperkuat peran lembaga ini. Pemaparan kajian tentang lembaga keuangan mikro di Indonesia diharapkan dapat memperluas wawasan kita tentang peran lembaga ini dalam proses pembangunan dan konsep pengembangan di masa yang akan datang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Muhammad Ridwan Caesar; TIRA LISTANIA; Gunawan Undang
NEO POLITEA Vol 1, No 2 (2020): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.721 KB) | DOI: 10.53675/neopolitea.v1i2.104

Abstract

Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentang penanganan fakir miskin dan anak jalanan memang menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Kebijakan seperti ini harus dijalankan dengan sebaik mungkin agar kemiskinan di Indonesia cepat berkurang. Kemiskinan merupakan suatu fenomena atau gejala sosial yang harus segera dipecahkan, salah satunya dengan program yang di buat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Dan permasalahan timbul karena tidak sesuai antara kebijakan dengan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan fakir miskin dan pembinaan anak jalanan, lalu faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesainnya. Hasil Penelitian ini diperloleh informasi bahwa dengan apa yang di rumuskan oleh para pembuat keputusan dengan para pelaku aturan tersebut tidak sinkron sehingga terjadi hambatan dan masalah. Kebijakan tersebut didasarkan kepada pemerintah menyadari akan manfaat yang akan diberikan oleh pihak kecamatan kepada sasaran kebijakan yaitu fakir miskin dan anak jalanan. Upaya yang diusahakan oleh pihak kecamatan terhalang oleh berbagai masalah seperti penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan kurangnya sumber daya manusia, sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak terealisasi dengan baik.
PARADIGMA E-DIPLOMACY: FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SOFT POWER DIPLOMACY Tri Darmawan Adimihardja; Gunawan Undang; Tom Finaldin
Global Mind Vol 4, No 1 (2022): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.871 KB) | DOI: 10.53675/jgm.v4i1.991

Abstract

Along with the industrial revolution (IR) 4.0, digital diplomacy or e-diplomacy is a necessity. However, these studies are still not widely developed. This article attempts to explain it – albeit with a very limited scope – from a public policy perspective. By using descriptive-qualitative method, the data source of this study was obtained from literature study. The results of the study show that e-diplomacy 4.0 is one part of the discipline of international relations, especially soft power diplomacy. After entering the early phase of society 5.0, diplomacy study actors have the opportunity to be more open to combining the two. Thus, a new paradigm is needed as the development of a conceptual framework for the study of international relations that develops in a multidisciplinary manner. The contribution of this article is the Paradigm Conceptual Framework of E-Diplomacy 4.0 and Society 5.0 as an effort towards e-diplomacy policy formulation. Through this paradigm, it is hoped that it will have implications for policy formulation efforts – by the government as a public policy actor – so that the participation and innovation of public soft power diplomacy in the digital field is more developed.Keywords: e-diplomacy paradigm – policy formulation – soft diplomacy 
DINAMIKA POLITIK DAN HUKUM DALAM MENGGAGAS PARADIGMA HUKUM YANG BERDAULAT Taufiq Alamsyah; Gunawan Undang
Global Mind Vol 2, No 2 (2020): Politik Teknologi
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.711 KB) | DOI: 10.53675/jgm.v2i2.90

Abstract

ABSTRAK            Perbincangan politik dan demokrasi seakan tidak pernah selesai. Semenjak founding fathers menorehkan sejarah kemerdekaan bangsa hingga kini, di era Reformasi, politik hukum dan demokratisasi masih tetap menjadi bahan perbincangan. Bahkan, kini, perbincangannya sudah sampai ke masyarakat luas yang dulunya tidak mau tahu dengan persoalan ini. Ini menunjukkan pencerdasan kehidupan politik masyarakat sudah semakin menguat. Karena itulah, kritik terhadap  sistem Politik yang otoritarian di Indonesia sepanjang sejarah perjalanan bangsa menemukan momentumnya. Politik adalah sebuah kegiatan yang menyangkut proses pemahaman tentang negara dan masalah kenegaraan serta mempelajari negara beserta tugas-tugasnya. Saat ini politik merupakan sebuah fenomena yang sedang hangat diperbincangkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hampir semua acara ditelevisi sampai acara berbasis komedi pun membahas tentang politik itu sendiri.            Dinamika politik pada era modern ini merupakan sebuah persoalan yang kompleks. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang menyebabkan seseorang memiliki sudut pandang tersendiri atau pemahaman tersendiri yang kuat, sehingga tidak bisa diubah oleh siapapun. Perbedaan ras, agama, serta perbedaan pandang akan politik pun sering tidak bisa berjalan dengan seiringan.            Paham yang dianut negara Indonesia adalah sebuah paham demokrasi. Paham demokrasi berlaku pada semua bidang yaitu bidang sosial budaya, bidang agama, bidang ekonomi termasuk bidang politik. Politik demokrasi adalah sebuah politik dimana didalamnya memberikan perlakuan yang sama serta sangat menghargai sebuah perbedaan baik pada kaum mayoritas maupun kaum minoritas.Kata kunci : Hukum, Politik, Perkembangan, Indonesia.
Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan Gunawan Undang
NEO POLITEA Vol 3, No 1 (2022): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/neopolitea.v3i1.986

Abstract

Kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat antara lain menetapkan bahwa provinsi ini membagi empat kawasan pengembangan wilayah, yakni Jawa Barat Bagian Barat (JBBB), Jawa Barat Bagian Tengah (JBBT), Jawa Barat Bagian Utara (JBBU), dan Jawa Barat Bagian Selatan (JBBS). JBBB, JBBT, dan JBBU pada umumnya bercirikan perkotaan, sedangkan JBBS pada umumnya bercirikan perdesaan. Pengembangan wilayah di empat kawasan tersebut sudah memiliki berbagai kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah provinsi. Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut masih menyisakan berbagai masalah, di antaranya ketimpangan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, ketimpangan regional, dan ketimpangan lokal. Indeks pembangunan jalan dan jembatan di kawasan JBBS – misalnya - hanya 28,24%, sedangkan di JBBU 71,76%. Sebagai upaya meminimalisasi masalah tersebut, kami menawarkan tiga framework untuk pengembangan masing-masing PPW tersebut. Sebagai temuan (novelty), ketiga framework tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan masing-masing kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan. Jika dianggap perlu, beberapa kebijakan tersebut perlu dilakukan reformulasi kebijakan. Faktor dampak (impact) kajian ini diharapkan dapat meminimalisasi ketimpangan regional dan ketimpangan lokal di kawasan JBBS.
REGIONAL ARRANGE IN THE PROVINCE OF WEST JAVA: A FORMULATION POLICY Gunawan Undang; Eny Nuryani Resmiawati; Taufiq Alamsyah; Dina Dina
Sosiohumaniora Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v24i3.31232

Abstract

This study analyzes regional structuring policies with the formation of candidates for the New Autonomous Region (DOB) in West Java Province. The territorial arrangement is considered important to improve public services, increase welfare, equitable development, and bring the span of control closer. There are currently 27 district and city governments in West Java Province that are considered unequal to serve 49.94 million inhabitants (2020). Several problems and the imbalance between the number of regions and the population (1: 1.85 million) require policy formulation. The method used in this study is the tailor-made method. Collecting data using participatory observation techniques, in-depth interviews, and documentation. Although the conclusions of this study are still preliminary findings (new paradigm), based on the tailor-made method that we use (Lee, 2006; Milotay, 2016; Pawson & Wong, 2013; Rohmadin et al., 2017) it is hoped that it can be a major consideration in the formulation of regional structuring policies in West Java. The implication of this research is that the interests (aspirations) of the community are channel (bottom-up) and the executive and legislature in West Java Province, and the center (top-down are also actively involved so that regional planning is beneficial for improving the quality of public services and sustainable regional development. The results showed that the formulation of regional structuring policies to realize increased public services, welfare, equitable development, and control and consideration of rapid population growth is urgently needed by the West Java Provincial Government. Considering the population growth rate of 1.39% per year, the policy formulation that we recommend is to organize 27 existing regions and form 26 new autonomous regions. Until 2030, West Java Province has at least 53 regencies/cities, while in 2045 at least 65 regencies/cities.
Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF): A Case Study Decentralization and Regional Autonomy Policy in North Sumatra Province Gunawan Undang; Heri Heri; Deden Suhendar; Eny Nuryani R; Achdijat Sulaeman; Meiry Akmara Dhina; Adam Darmawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v6i2.45021

Abstract

Decentralization and regional autonomy (DRA) policies have been implemented in Indonesia for 25 years. However, regional independence is still very low in 33 regions/cities in North Sumatra (North Sumatra) because the local revenue (PAD) is much smaller than the regional income and expenditure budget (APBD). The aim of this study is to analyze this phenomenon and find a conceptual framework for reformulating DRA policies. The research method uses mixed methods. The results of the analysis show that 88.49% of the regions are still dependent on transfer funds from the central government, so the nature of autonomy, namely the independence of autonomous regions, is still far from expectations. In the long run, it is important to reformulate policies through the Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF). Theoretically, PRACYF has conceptual implications for the development of public policy and DRA, while in practice it can have implications for increasing the independence of autonomous regions and the welfare of the people in the regions.
Social Policy in the Implementation of Concurrent Government Affairs in the Nias Archipelago Area, Indonesia Ali Mukti Tanjung; Gunawan Undang; Aji Primanto
Khazanah Sosial Vol 5, No 2 (2023): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.314 KB) | DOI: 10.15575/ks.v5i2.25728

Abstract

The implementation of social policies for Concurrent Government Affairs in the Nias Archipelago Area, Sumatera Utara Province, is still experiencing inequality, especially from the aspect of budget allocation. This article aims to analyze these problems, using a qualitative descriptive method, data sourced from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2022). We use data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that (1) out of 33 regencies/cities in Sumatera Utara Province, 5 regencies/cities in the Nias Archipelago Area, namely Nias Regency, Nias Selatan Regency, Nias Utara Regency, Nias Barat Regency, and Gunungsitoli City experienced significant imbalances in budget extreme allocations with 28 non-island (mainland) regions and below the provincial average. The lack of social policies will have a significant effect on the implementation of Optional Concurrent Government Affairs in the archipelago; and (2) Conceptually, it is important to pay attention to the principles of accountability, efficiency, externality, and national strategic interests in treating archipelagic areas through increased transfer funds – including the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) - as specifically regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Local Government. It is hoped that the novelty of this research can become material for evaluating policies of the central and provincial governments. This research can have implications for accelerating development, especially in island areas.
Co-Authors Adam Darmawan Aji Primanto Aji Primanto Ali Mukti Tanjung Deden Suhendar Dhina, Meiry Akmara Dina Dina Eny Nuryani R Eny Nuryani Resmawati Eny Nuryani Resmiawati Heri Heri Husni Thamrin Muhammad Ridwan Caesar Sulaeman, Achdijat Taufiq Alamsyah Taufiq Alamsyah Taufiq Alamsyah Taufiq Rahmat TIRA LISTANIA Tom Finaldin Tri Darmawan Adimihardja