This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pahlawan
Aminoel Akbar Novimaimory
Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PELAKSANAAN TUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Aminoel Akbar Novimaimory
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.742 KB) | DOI: 10.31004/jp.v1i1.551

Abstract

Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar mengacu pada tugas yang diemban oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Indonesia Pusat. Tugas-tugas tersebut antara lain : Mensosialisasikan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak; mengumpulkan data; Menerima Pelayanan dan pengaduan; Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan; Melakukan penelahaan dan pengkajian tentang kasus kasus anak dan masalah pemenuhan hak perempuan dan anak; Memberikan saran, masukan dan laporan kepada presiden di tingkat pusat dan gubernur dan bupati ditingkat daerah tentang implentasi dan progres dari pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak”. Diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar berpedoman pada amanat Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pusat di Jakarta dalam melakukan usaha perlindungan anak di Kabupaten Kampar. Kata kunci: Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar. Abstract The Integrated Service Center for Women and Children Service (P2TP2A) Kampar District refers to the tasks carried out by the Center for Integrated Services of Women and Children (P2TP2A) of Central Indonesia. These tasks include:To socialize laws and regulations relating to the protection of women and children;Collecting data;Receiving Services and Complaints;Conducting monitoring, evaluation, reporting;To conduct examination and review of cases of child and issues of fulfilling the rights of women and children;Provide advice, inputs and reports to the president at the central level and governors and district heads on the implications and progress of the implementation of the protection of women and children ".It is known that in carrying out its duties Integrated Service Center for Women and Children Services (P2TP2A) Kampar District is guided by the mandate of Center for Integrated Services Women and Children (P2TP2A) Center in Jakarta in doing child protection efforts in Kampar regency. Kata kunci: Child Protection, Integrated Service Center for Women and Children Services (P2TP2A) Kampar District.
SEJARAH LAHIRNYA BANK SYARIAH SERTA PRAKTEK DI DUNIA PERBANKAN Aminoel Akbar Novimaimory
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.583 KB) | DOI: 10.31004/jp.v1i2.559

Abstract

Praktek Perbankan sudah banyak di amalkan oleh para sahabat Nabi di zamannya, yang memang secara formalitas kelembagaan belum ada. Namun substansi dari praktek Perbankan sudah diamalkan. Semisal meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan. Namun ada juga praktek yang oleh sahabat Rasul mempunyai penafsiran lain, sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Mengembangkan Perbankan Syari’ah di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi Perbankan dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi, sehingga setiap orang mempunyai peranannya sendiri. Kemudian, perkembangan sejarah Perbankan pada masa sekarang ini yang pada mulanya menuai banyak hambatan-hambatan yang dilalui oleh para pendiri Bank Syari’ah, seperti halnya pemerintah tidak mendukung adanya konsep yang ditawarkan bank Syari’ah ini, dengan dalih bahwa secara politis bank Syari’ah dianggap berkonotasi ideologis, yang ada kaitannya dengan konsep negara Islam. Sehingga pada saat itu juga masih banyak pertanyaan “siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu (sistem bagi hasil)” tentunya para pengusaha yang ingin masuk sebagai penanam modal juga masih khawatir akan kelangsungan Investasinya. Kata kunci: Sejarah, Bank Syariah , Pebankan Abstract Banking practices have been widely practiced by the Companions of the Prophet in his day, which did not yet exist in institutional formality. But the substance of banking practice has been carried out. Such as lending money for consumption purposes and for business purposes, and making money transfers is commonly done. But there are also practices that the Apostle's friends have had other interpretations, the companions of the Prophet Muhammad, Zubair bin Awwam ra. Chose not to receive the assets, he preferred to receive them in the form of loans. Developing Syari'ah Banking in the days of the Prophet Muhammad's banking functions were carried out by individuals and usually one person only did one function, so that everyone had their own role. Then, the development of the history of Banking in the present which initially reaped many obstacles that were overcome by the founders of the Shari'ah Bank, as well as the government did not support the concept offered by the Shari'ah bank, under the pretext that Shari'a bank was politically ah considered ideological connotation, which has to do with the concept of an Islamic state. So at that time there were still many questions "who is willing to put capital in such a venture (profit sharing system)" of course the entrepreneurs who want to enter as investors are also still worried about the sustainability of their Investments. Keywords: History, Sharia Banks, Banking
PERANAN DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI RIAU DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA TERHADAP JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA Aminoel Akbar Novimaimory
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.735 KB) | DOI: 10.31004/jp.v2i1.563

Abstract

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, pemerintah Provinsi Riau telah berusaha semaksimal mungkin melindungi hak tenaga kerja.Tanggung jawab itu dapat dilihat dari aturan perundang-undanmgan yang dibuatolehpemerintah, dimulai dari pekerjaakan bekerja sampai setelah habis masa bekerja. Adanya penyelewengan dilapangan itu termasuk kepada kesalahan oknum tertentu yang mengambil keuntungan terhadap hubungan antar pekerja dengan pengusaha. Dapat dikatakan bahwa Jamsostek sangat berperan dalam kelangsungan hidup pekerja mulai dari awal bekerja sampai pekerja tidak dapat bekerja lagi akibat kecelakaan atau karena kematian. Dengan adanya Jamsostek keluarga yang ditinggal pun dapat mempergunakan uang santunan tersebut untuk menyambung hidup mereka dengan memamfaatkan uang tersebut sebagai modal berusaha. Begitu banyak manfaat yang didapat oleh pekerja sehingga sudah sebaiknyalah pekerja ikut serta dalam JAMSOSTEK ini. Kata kunci: Ketenagakerjaan, Pemenuhan Hak, Jaminan Sosial, Tenaga Kerja Abstract Social security is one form of social protection organized by the state in order to guarantee its citizens to fulfill basic living needs that are feasible, the Riau provincial government has made every effort to protect the rights of workers. This responsibility can be seen from the rules and regulations made by the government, starting from workers will work until after working time. The existence of fraud in the field includes the mistakes of certain individuals who take advantage of the relationship between workers and employers. It can be said that Social Security is very instrumental in the survival of workers from the beginning of work until workers cannot work anymore due to an accident or because of death. With the existence of Social Security families who are left behind can also use the compensation to connect their lives by utilizing the money as working capital. So many benefits obtained by workers that it is best for workers to participate in JAMSOSTEK. Keywords: Employment, Fulfillment Of Rights, Social Guarantee, Labor
PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARI’AH SEJAK ZAMAN RASULULLAH HINGGA SEKARANG Aminoel Akbar NoviMaimory
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.849 KB) | DOI: 10.31004/jp.v2i2.575

Abstract

Praktek Perbankan sudah banyak di amalkan oleh para sahabat Nabi di zamannya, yang memang secara formalitas kelembagaan belum ada. Namun substansi dari praktek Perbankan sudah diamalkan. Semisal meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan. Namun ada juga praktek yang oleh sahabat Rasul mempunyai penafsiran lain, sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Mengembangkan Perbankan Syari’ah di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi Perbankan dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi, sehingga setiap orang mempunyai peranannya sendiri. Kemudian, perkembangan sejarah Perbankan pada masa sekarang ini yang pada mulanya menuai banyak hambatan-hambatan yang dilalui oleh para pendiri Bank Syari’ah, seperti halnya pemerintah tidak mendukung adanya konsep yang ditawarkan bank Syari’ah ini, dengan dalih bahwa secara politis bank Syari’ah dianggap berkonotasi ideologis, yang ada kaitannya dengan konsep negara Islam. Sehingga pada saat itu juga masih banyak pertanyaan “siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu (sistem bagi hasil)” tentunya para pengusaha yang ingin masuk sebagai penanam modal juga masih khawatir akan kelangsungan Investasinya. Kata kunci: Hukum, Perbankan Syari’ah Abstract Banking practice has been widely practiced by the companions of the Prophet in his day, which indeed institutionally did not exist yet. But the substance of banking practices has been practiced. Such as lending money for consumption and for business purposes, as well as sending money is common. But there are also practices that by the Prophet's companions have other interpretations, the companions of the Prophet Muhammad, Zubair bin Awwam r.a chose not to take deposits of property, he preferred to receive them in the form of loans. Developing Sharia Banking in the time of the Prophet Muhammad SAW Banking functions are carried out by individuals and usually one person only performs one function, so that each person has his own role. Then, the development of banking history at the present time which initially reaped many obstacles that were passed by the founders of the Sharia Bank, just as the government did not support the concept offered by the Sharia bank, under the pretext that politically the Sharia bank ' ah is considered to have an ideological connotation, which has to do with the concept of an Islamic state. So that at that time there were still many questions "who is willing to put capital in such a venture (profit sharing system)" of course entrepreneurs who want to enter as investors are also still worried about the continuity of their investments. Keywords: Law, Sharia Banking
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Aminoel Akbar Novimaimory
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.76 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i1.592

Abstract

Undang-Undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Ttangga lahir akibat telah mendunianya masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dasar pemikiran perlunya perlindungan terhadap perempuan. Persamaan gender adalah hal yang utama. Dengan posisi yang tidak kuat dibandingkan laki-laki, perempuan dianggap pihak yang lemah yang harus mendapat perlindungan oleh pemerintah. Banyak masalah yang timbul dengan lahirnya Undang- Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini antara lain tingkat perceraian yang semakin tinggi juga tingginya kasus-kasus kekerasan terekspos kemedia massa. Anak-anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk yang dilindungi. Kata kunci: Analisis, Undang-Undang, Penghapusan, Kekerasan, Rumah Tangga Abstract The Law on Domestic Violence was born as a result of a world of human rights problems. Human Rights (HAM) is the rationale for the need for protection of women. Gender equality is the main thing. With a position that is not strong compared to men, women are considered a weak party who must receive protection by the government. Many problems have arisen with the birth of the Domestic Violence Act, including the higher divorce rates as well as the high cases of violence exposed to mass media. Children as victims of Domestic Violence are among those protected. Keywords: Analysis, Law, Elimination, Violence, Household