Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pahlawan Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat
Hafiz Sutrisno
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.687 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i2.3485

Abstract

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup menurut Koesnadi adalah, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Masalah dalam penlitian ini yaitu Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. selanjutnya Apakah hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata kunci: Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2019 TERHADAP HAK PILIH PEMILIH KHUSUS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KAMPAR Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v5i1.6181

Abstract

Pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dinyatakan bahwa “Pemilih Khusus menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00-13.00 Wib” pada ayat (5) dinyatakan “Pemilih Khusus dapat memilih apabila masih tersedia surat suara”.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar sertaApakah Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil yang didapatkan yang pertama adalah Implementasi pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan fakta pada saat pemungutan suara berlangsung terbukti adanya 27 (dua puluh tujuh) orang Pemilih Khusus padahal surat suara masih dapat disediakan pada saat Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya yang kedua tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam mendistribusikan surat suara kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan dan diteruskan ke desa sehingga Panitia Pemungutan Suara tidak siap mengantisipasi terjadi kekurangan surat suara dan tidak efektifnya kesempatan bagi Pemilih Khusus memilih 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan pemilih khusus yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir terlalu banyak sehingga terjadi kekurangan surat suara.
Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda Yuli Heriyanti; Hafiz Sutrisno; Ratna Riyanti; Miswar Pasai
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Volume 2 Nomor 1. Page: 01
Publisher : FKIP - Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/dedikasi.v2i1.28

Abstract

Pemakaian narkoba tidak hanya menyasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rasa penasaran dan keingintahuan remaja pada masa peralihan membuat mereka menjadi proyek percobaan sebagai konsumen pengguna. Selain itu bayaran yang lumayan banyak untuk menjadi seorang kurir membuat kalangan pelajar maupun remaja serta kalangan Ibu Rumah tangga tergiur dan mau menjadi kurir. Selain itu pokok permasalahan penyebab berkembangnya narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kampar ialah masalah penanganan penegakan hukum terhadap penyalah guna seharusnya dibedakan dengan pengedar. Kegiatan dan program pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial dan langsung dilaksanakan kepada siswa/siswi. Upaya penyuluhan ini pada dasarnya merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan dari NAPZA. Pendekatan harus dilakukan langsung kepada pelajar atau remaja itu langsung terlepas dari pengawasan orang tua, sekolah serta masyarakat. Hasil yang didapatkan adalah tidak adanya sarana rehabilitasi bagi pemakai/pencandu Narkoba di daerah-daerah maka dipandang perlu penyuluhan ini sering dilakukan, karena banyak siswa sekolah menengah atas sederajat yang tidak mengetahui perbedaan hukuman bagi pemakai dan pengedar.
Co-Authors Miswar Pasai Ratna Riyanti Yuli Heriyanti