Garuda - Garba Rujukan Digital

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi POLRI (Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) Gatot Haribowo; Andy Fefta Wijaya; Mardiyono Mardiyono
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 3 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (809.307 KB)

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian di Polres Pacitan adalah membawa konsekuensi besar bagi penataan birokrasi di tubuh Polres Pacitan. Dengan kondisi sumber daya anggota yang masih perlu diarahkan, membawa konsekuensi logis bagi Kepala Polres Pacitan untuk bekerja ekstra dalam mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan tugasnnya. Hal ini dilatar belakangi akibat adanya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan prima yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polres Pacitan, namun disisi lain dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar anggota yang dimutasikan atau bekerja di Polres Pacitan adalah mereka yang bermasalah atau bagian dari menjalankan sanksi atas pelanggarannya, demikian juga dengan kenyataan banyaknya anggota yang mengajukan untuk mutasi atau pindah tugas dari Polres Pacitan. Akibatnya, hal ini berpengaruh pada kinerja anggota dan mereka harus selalu dipantau oleh atasan dalam melaksanakan tugasnya. Arah perubahan Polri sangat terlihat pada dua tahun terakhir ini (antara tahun 2004 dan 2006) telah terjadi perubahan paradigma (kerangka berfikir) kepolisian (sebagai organisasi) yang signifikan. Proses perubahan tersebut bertujuan merubah profesi kepolisian yang lebih profesional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri untuk pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres Pacitan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.Â Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian untuk pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres PacitanÂ terinci: 1. Faktor pendukung meliputi: a. Faktor pendukung internal terdiri dari: -Sebagai anggota Polri, sebagaian besar anggota Polres Pacitan berkeinginan untuk menjadikan citra Polri yang positif dimata masyarakat Pacitan dapat terjaga dengan baik. -Masih banyak anggota Polres Pacitan yang bertugas untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat Pacitan. b. Faktor pendukung eksternal terdiri dari: -Sebagaian besar masyarakat Pacitan pada umumnya merasa senang apabila Polri khususnya anggota Polres Pacitan benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat di bidang Kamtibmas secara profesional dan benar-benar meninggalkan budaya KKN. -Masyarakat Pacitan masih menganggap Polri khususnya Polres Pacitan bisa mengemban tugas sesuai harapan masyarakat, hal ini diwujudkan dengan apapun inovasi dan ide-ide positif Polres Pacitan dalam memelihara kamtibmas senantiasa selalu didukung oleh masyarakat Pacitan. 2. Faktor penghambat yang terinci: a. Faktor penghambat internal terdiri dari: -Ada sebagian anggota Polres Pacitan tidak sepenuhnya senang bertugas di wilayah Pacitan, dan senantiasa selalu berupaya untuk pindah tugas dari Polres Pacitan. -Ada sebagian dari anggota yang tidak peduli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Polri khususnya untuk hal-hal yang positif. -Ada sebagian anggota dari Polres Pacitan yang masih kedapatan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji terhadap masyarakat Pacitan. b. Faktor penghambat eksternal terinci: -Sebagian masyarakat apabila berurusan dengan anggota Polres Pacitan baik pengurusan pelayanan ataupun pelanggaran masih sering membuka peluang untuk diselesaikan tidak secara profesional (tindakan penyuapan). -Ada sebagian masyarakat Pacitan yang menilai kinerja ataupun tindakan anggota Polri selalu negatif saja tanpa dilihat secara obyektif. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: 1. Mengusulkan anggaran yang cukup kedalam APBN; 2. Polres Pacitan harus lebih meningkatkan: (1). Sumberdaya kepolisian: agar lebih mampu menangani tugas-tugaspelayanan di Kabupaten Pacitan; (2), Sarana Prasarana: untuk menuntaskan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Kabupaten Pacitan. Kata kunci: Implementasi, Reformasi, Kepolisian, Pelayanan, Publik

Implementation of Librarian Functional Position Career Development Policy (Study at Malang State University) Achmad Qorni Novianto; Andy Fefta Wijaya; Lely Indah Mindarti
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 22 No. 4 (2019)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The government has issued career development policies since 1988, until the issuance of Permenpan-RB Number 9 of 2014, but implementation of Permenpan-RB Number 9 of 2014 still leaves some challenges. The objectives ofÂ this study are:Â (1)Â to explain theÂ implementation of Permenpan-RB NumberÂ 9Â ofÂ 2014Â atÂ MalangÂ StateÂ UniversityÂ (UM);Â andÂ (2)Â knowing the supporting and inhibiting factors. This study usesÂ descriptive qualitative methods. Data collection techniquesÂ used in this study were interviews, observation, and documentation. The data analysis used in this study is theÂ Miles,Â Huberman and SaldanaÂ analysis models. Research findings:Â (1)Â theÂ reluctanceÂ ofÂ aÂ smallÂ numberÂ ofÂ librariansÂ toÂ takeÂ partÂ inÂ theÂ librarianship competency test and carry out professional development activities, (2) the placement of general functional personnel who do not have competence in the library sector to carry out librarians activities due to the lack of librarians and (3) submission cancellations promotion of UM librarians to Main Librarian Position due to limitation of librarianship career paths to positions of middle librarians at Kemenristekdikti. The inhibiting factors for the implementation of Permenpan-RB Number 9 of 2014 in UM are (1) the lack of responsiveness of the Kemenristekdikti in processing proposals for promotion/rank of librarians, and (2) the limited number of competent civil servants to follow in passing the position of librarians. The implementation of Permenpan-RB Number 9 of 2014 in MUs has not been going well, therefore, a fast response from both librarians and UM leaders is needed to minimize the gap.

The Implementation of Policy on Top Leader Position Fulfillment in Bureaucracy Environment Based on State Civil Apparatus Law (The Study in Mataram City Government, Nusa Tenggara Barat Province) Khairy Juanda; Agus Suryono; Abdul Hakim; Andy Fefta Wijaya
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 23 No. 1 (2020)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The flow of public tasks of the government in national development is really influenced by the perfect service and the work of government bureaucracy which are parts of the government apparatus that are aimed to provide best service, being balance, and publicly serve the society. This research focuses on the policy of fulfilling the high level position in bureaucracy, by the study in Mataram city government, NTB province.Â The data analysis technique is interactive model qualitative that was proposed by Miles and Huberman. The result of the study showed that â€œImplementation of development policy and carrier development of Civil Servant have not implement ASN (Civil Servant Apparatus) Law but it still uses old law which influence the obstruction of civil servant (PNS) carrier development.

Policy Evaluation Of Restructuring Street Vendors in Surakarta City (Study of Street Vendors in Monument Park Banjarsari and Street Vendors in Manahan Stadium) Frahlevi Prajasari; Andy Fefta Wijaya; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 3 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

This study examined the policy evaluation of restructuring street vendors in Surakarta city. Street vendors represent the economic actors in the informal sector of urban economic activity. The government of City/District usually removes these street vendors by disguising this activity behind the reason of structuring, . The study used descriptive research with a qualitative approach. The relocation of street vendors in Surakarta City is orderly and smooth without violence which may impact badly on physic and material because the government of Surakarta City, especially Surakarta Mayor, uses persuasive approach. Notoharjo Market is a relocation place for street vendors at Banjarsari Monument Park. In the beginning, Notoharjo Market is crowded with buyers but current days, street vendors who occupy Notoharjo Market complain about lack of buyers. The lack of buyers at Notoharjo Market is because the facilities previously provided by the government of Surakarta City are not well maintained. The government of Surakarta City must listening all complains of street vendors for the smoothness and orderliness of trading activity of street vendors. Not only listening, but the government of Surakarta City also gives appropriate and best solution to street vendors such that street vendors feel comfort in selling and their income is better than before.

Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya ) Agustina Salama; Andy Fefta Wijaya; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 4 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Merencanakan kebutuhan tenaga kependidikan dalam hal ini bukan hanya yang berkaitan dengan kuantitas, akan tetapi juga kualitas dari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sehingga dalam hal ini seharusnya analisis beban kerja memainkan peranan yang penting sebab pengadaan tenaga kependidikan yang tidak didasari oleh analisis yang tepat, akan selalu menimbulkan masalah misalnya pendistribusian tenaga kependidikan yang saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan tiap unit kerja yang sebenarnya dalam artian belum didasarkan pada beban kerja Â yang Â ada. Sehingga dalam Â perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan di lingkunganÂ unit kerja yang ada di Universitas Brawijaya khususnya pada Program Pascasarjana makaperlu dianalisis beban kerja setiap tenaga kependidikan dan juga menganalisis kebutuhan tenaga kependidikan pada unit layanan yang ada di program pascasarjana.Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berdasarkan Observasi atau pengamatan langsung Â yang dilakukan dalam mengumpulkan data dimana langsung mengamati aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan di tiap bagian misalnya mengamati berapa waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kependidikan dalam mengerjakan suatu pekerjaan selain itu juga dengan wawancara yang dilakukan dalam hal ini adalah menanyakan langung kepada narasumber ataui nforman yang melaksanakan jabatan tersebut selanjutnya dilakukan dokumentasi dalam hal ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari catatan-catatan, dokumen-dokumen yang dianggap berkaitan dengan masalah yang di telitibaik berupa daftar tupoksi tiap jabatan ataupun data kepegawaian tiap tenaga kependidikan yang berada di Program Pascasarjana.Dengan adanya hasil perhitungan analisis beban kerja pada Program Pascasarjana maka dapat diketahui jabatan-jabatan mana saja yang mengalami kelebihan beban kerja dan kekurangan beba nkerjanya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SURAT IJIN MENGEMUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KOTA SURABAYA Purnama Budi Suananta; Andy Fefta Wijaya; Mardiyono .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Implementasi kebijakan Polri berkaitan dengan pelayanan SIM di Kota Surabaya belum optimal dikarenakan: (1) Keterpaduan sistem transportasi yang belum terbentuk dan belum memadai; (2) Rencana pemerintah untuk menjadikan Kota Surabaya menjadi kota megapolitan dengan nama Gerbang Kerta Susila, menjadi permasalahan tersendiri karena memerlukan kebijakan yang tepat sasaran pula terutama dalam manajemen lalu lintasnya. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan sistem yang konsisten dan merubah midnset masyarakat dan Polri dalam pelayanan SIM untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan: Peningkatan kualitas dan profesional polisi lalu lintas merupakan salah satu rencana strategis Direktorat Lalulintas Polri. Walaupun demikian, keterbatasan didalam penyediaan fasilitas operasional membutuhkan penyelesaian bersama. Keseimbangan alokasi di dalam pembinaan jalan juga harus memungkinan secara proporsional di berikan untuk penyediaan fasilitas Kepolisian lalulintas. Kreatifitas dan inovasi para unsur pimpinan juga tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan hal ini, karena itu sinergitas unsur terkait harus senantiasa dikedepankan dan ditekankan demi terciptanya tujuan bersama. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: (1) Pelaksanaan manajemen lalu lintas yang efektif,(2) Pengendalian penerbitan SIM sesuai dengan manfaat, tujuan, dan kebutuhan pengguna SIM.

FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR-LESTE DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM (STUDI DI KEMENTRIAN KEHAKIMAN) Cipriano da Costa Gino das Neves Gino das Neves; Sumartono .; Andy Fefta Wijaya
REFORMASI Vol 5, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Policy Formulation the Government of Timor-Leste in the protection of the rights of children in conflict with the law, as efforts to implement the Convention on the Rights of the Child was ratified in 2003. The purpose of this study is to describe and analyze the formulation of government policy of Timor-Leste in the protection of the rights of children in trouble with the laws and the types of methods used in this research is descriptive with qualitative approach and interactive models as data analysis techniques. The study's findings indicate that the formulation of government policy Timor-Leste based strategic plan Government of Timor-Leste in the justice sector; human resources owned by the Ministry of Justice, particularly in the National Legislative Agency is very minimal and also public participation in policy formulation; cooperation built by the National Legislation Agency nice fellow public agencies and private organizations for this to be effective at all; National Legislation Agency is government agencies that fund is not an issue; In carrying out its duties and functions very not optimal because it has so far not been successful National Legislation Agency pouring a policy on the protection of children's rights into the format of a particular regulation.

Potret Tentang Layanan Pendidikan Tinggi Di Malang Raya Imam Hanafi; Suryadi Suryadi; Sukanto Sukanto; Andy Fefta Wijaya; Choirul Saleh
JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Balikpapan.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32487/jshp.v6i1.1317

This study aims to determine the perceptions of external and internal customers (lecturers, education staff) on the services received from educational institutions. This research is included in the type of descriptive research using qualitative methods. The research locations selected in this study were in three areas in Malang Raya. Conceptually, higher education services are good enough, but some field findings indicate that there are things that need to be improved. However, there are efforts to increase income from the education service sector. While education is an obligation of the State and the rights of citizens. Unfortunately, then there are donations for education from the community. The process, stages, methods, allocations and policies related to educational contributions from the community need to be considered for evaluation. The miscalculation between donations from the public and reported contributions needs to be taken into account. In addition to these problems, the rights of education service users have not been fully fulfilled by universities. This educational service is considered a failure by the community if the community feels they are still getting a different (i.e. lower) standard of service than the public service received by the community in other countries.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelanggan eksternal dan internal (dosen, tenaga kependidikan) terhadap layanan yang diterima dari satuan lembaga Pendidikan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian diskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di tiga daerah di Malang Raya. Secara konseptual, layanan perguruan tinggi sudah cukup baik akan tetapi beberapa temuan lapangan menunjukkan adanya hal-hal yang perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, ada upaya meningkatkan pendapatan dari sektor layanan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah kewajiban Negara dan hak warga Negara. Sayangnya, kemudian ada sumbangan untuk pendidikan dari masyarakat. Proses, tahapan, cara, peruntukan dan kebijakan terkait sumbangan pendidikan dari masyarakat perlu menjadi perhatian untuk evaluasi. Perhitungan yang tidak sesuai antara sumbangan dari masyarakat dengan sumbangan yang dilaporkan perlu menjadi perhatian. Selain adanya permasalahan tersebut, hak pengguna layanan pendidikan belum sepenuhnya dipenuhi oleh perguruan tinggi. Layanan pendidikan ini dinilai gagal oleh masyarakat jika masyarakat merasa masih memperoleh standar layanan yang berbeda (yaitu lebih rendah) daripada layanan publik yang diterima oleh masyarakat di Negara lainnya.

POLICY IMPLEMENTATION OF THE ENTERTAINMENT TAX COLLECTION (A Case Study at Local Revenue Office in Batu City) Nila Kurnia Wati; Andy Fefta Wijaya; Choirul Saleh
Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2015
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Entertainment tax is one of the source of Local Revenue in Batu City along with the development of Batu City as tourism city. Therefore, Batu City government tries to optimize entertainment tax revenue by discharging the entertainment tax policy. The success or failure of this policy will be determined by the step of implementation. Unfortunately, policy implementation of entertainment taxes in Batu City still faces a problem, that is tax receivable problem. The aims of this research is to explain and analyse policy implementation of entertainment tax collection in Batu City through four important aspects in the policy implementation and analyse the factors exist in these policy implementation. This research uses qualitative method with case study approach. This research focused on (1) policy implementation of entertainment tax collection in Batu City, and (2) factors exist in the policy implementation of entertainment tax collection in Batu City. This research found that policy implementation of entertainment tax collection in Batu City has not been optimal. It’s showed by the increasing of entertainment taxes that fluctuates and the lowest percentages of entertainment tax evenue on the Local Revenue in Batu City. Besides, there are four factors exist in this policy implementation there are communication, resources, disposition/attitudes, and beureaucratic structures. Unfortunatelly only communication factors that support this policy implementation. Keywords: policy implementation, entertainment taxes

EMPIRICAL STUDY PRAKTEK INOVASI BIROKRASI DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DI KOTA SURABAYA Fatin Nuha Astini; Andy Fefta Wijaya; M.R Khairul Muluk
Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2015
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis praktek inovasi birokrasi dalam penanganan gelandangan di Kota Surabaya, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data model Spradley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi birokrasi telah diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai aktor utama yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan gelandangan di Kota Surabaya. Inovasi birokrasi tidak akan tercipta tanpa didasari berbagai kunci sukses yang muncul dari dalam birokrasi, seperti responsiveness yang merupakan dampak dari cultureset dan mindset dari dalam birokrasi. Kata kunci: inovasi birokrasi, kunci sukses inovasi, penanganan gelandangan

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search