Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Budaya
- Sukresno, -
Universitas Muria Kudus
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus masmuah, -; Sukresno, -
Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 1 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.036 KB)

Abstract

Perkembangan dunia perbankan dewasa ini tidak terlepas dari perkembangan model ekonomi syariah yang terus mendapatkan tempat dihati masyarakat. Diantara produk ekonomi syariah yang mencoba hadir di tengah masyarakat adalah produk gadai. Namun tentunya gadai syariah tetap harus diuji dalam upayanya mensejahterakan masyarakat yang selama ini ditawarkan. Penelitian ini mencoba menemukan jawaban terkait pertanyaan mampukah produk gadai syariah yang salah satunya diimpelementasikan oleh Bank BRI syariah cabang Kudus dalam mensejahterakan masyarakat. Diharapkan dengan pendekatan yuridis empiris mampu menemukan jawaban tersebut secara komperhensif. Penelitian hukum empiris nantinya dikonsepsikan dengan memandang hukum sebagai fenomena sosial, artinya bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gadai syariah, aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam menjalankan produk perbankkan syariah yaitu dalam fasilitas gadai meliputi rukun dan syarat transaksi gadai, hak dan kewajiban pihak penerima gadai (murtahin), hak dan kewajiban rahin (pemberi gadai) dan akad perjanjian transaksi gadai.  Tidak adanya unsur riba yang sangat memberatkan nasabah telah memberikan jawaban bahwa produk gadai syariah lebih mampu mensejahterakan masyarakat. Dan beberapa saran yang peneliti rekomendasikan. Produk gadai syariah perlu dibuatkan regulasi, standar system gadai dan adanya sosialisasi yang paling tidak hal tersebut dibantu oleh pemerintah. Dalam terjadinya sengketa perlu diprioritaskan adanya mediasi yang mengacu pada ajaran syariat islam yaitu rahmatan lilalamin.
Akibat Hukum Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 masmuah, -; Sukresno, -
Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 1 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.101 KB)

Abstract

Pemilukada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal. Namun tentunya Pemilukada langsung sebagai hajatan demokrasi ditingkatan lokal akan menghadapi berbagai persoalan yang amat pelik, hal itu terjadi manakala realitas politik tidak berjalan sesuai dengan substansi dan cita-cita politik itu sendiri. Fakta tersebut sesuai dengan adanya kejadian pengulangan Pemilukada Pati berdasarkan Keputusan MK No 82/Phpu.D-Ix/2011. Pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi ide dasar dari Pelaksanaan Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 , Bagaimana pelaksanaan pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 dan Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilukada di kabupaten Pati. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang diperlukan adalah data primer maupun data secunder. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Dampak yang telah ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Pemilukada Pati secara positif diantaranya Pemilukada ulang 26 Juli 2012 merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang ada dan dijalankan di kabupaten Pati sedangkan dampak negatif salah satunya adalah tidak adanya amar putusan untuk melakukan proses tahapan pengulangan Pemilukada secara utuh menjadikan tidak adanya tahapan bagi pasangan calon Imam Suroso untuk melakukan kesempatan sosialisasi kepada masyarakat yang nampaknya cukup tidak ada keadilan.
Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Mengatasi Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Pati Ristamadji, -; Sukresno, -; Suparnyo, -
Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.321 KB)

Abstract

Mediasi pertanahan sebagai bagian alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi mempunyai posisi startegis. Namun fakta menunjukkan mediasi pertanahan di kabupaten Pati masih belum mampu dimaksimalkan. Berangkat dari kondisi demikian tentunya ada keinginan sebuah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan agar mediasi pertanahan dapat terlaksana dengan maksimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi latar Belakang Dibutuhkannya Pemberdayaan Mediasi Pertanahan, apakah yang menjadi penyebab Pemberdayaan Mediasi Pertanahan Belum Maksimal dan bagaimana model pemberdayaan lembaga mediasi yang lebih efektif bagi para pihak sehingga mediasi pertanahan dapat teraktualisasi secara maksimal. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan perlu diberdayakan karena tipologi atau karakter sengketa pertanahan selalu berkembang seiring dengan dinamika di masyarakat dan upaya mengurangi beban perkara pertanahan di pengadilan. Beberapa faktor yang merupakan problematik sehingga menghambat atau tidak dapat dicapai secara maksimal penggunaan lembaga mediasi yaitu Faktor karakteristik sengketa atau akar permasalahan yang menimbulkan sengketa di bidang pertanahan, Faktor internal dan eksternal para pihak yang bersengketa, Faktor mediator yang belum berdaya, Faktor sarana dan prasarana yang ada pada lembaga yang masih minim dan lain-lain.
Co-Authors - masmuah, - - Ristamadji, - Suparnyo Suparnyo