Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE QIJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies) Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum InEJ: Indonesian Engagement Journal SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Lutfiana Dwi Mayasari, Lutfiana Dwi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ANALISIS MUATAN MATERI BAB XIV KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 100 TENTANG PEMELIHARAAN ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Zuhriah, Erfaniah; Mayasari, Lutfiana Dwi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.531 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2981

Abstract

Constitutional Court’s decision on the rights of children who were born out of wedlock causes various controversies. On the one hand, it is considered as a positive decision for children’s benefit and their future. On the other hand, it is considered also as a negative decision by legalizing unregistered marriage. Using a field research and qualitative approach, this research produces a conclusion that four of respondents from  different  background  of  organizations  agree  with  this  constitutional  court decision if the intended object is the children from Sirri (unregistered) marriage. Furthermore, one respondent agrees if this decision becomes a guideline and no longer a phenomenon. The most important message from informants is a recommendation that Constitutional Court not to issue another ambiguous fatwa and this institution is capable to make a humanist decision and remains in the corridors of the religious demands that have been rooted in the community. Keputusan  mahkamah  konstitusi  tentang  hak  anak  diluar  nikah  menimbulkan  berbagai macam kontroversi. disatu pihak keputusan tersebut dianggap positif untuk kemaslahatan anak  dan  masa  depan  mereka,  dan  di  lain  pihak  keputusan  tersebut  dianggap  negative karena melegalkan pernikahan dibawah tangan. Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa empat responden dengan latar belakang organisasi yang berbeda menyatakan setuju dengan keputusan MK tersebut jika yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan sirri. Dan satu responden menyatakan setuju jika keputusan tersebut menjadi sebuah pedoman bukan lagi fenomenal. Pesan terpenting dari para informan adalah himbauan agar MK tak  lagi  mengeluarkan  suatu  fatwa  yang  ambigu  dan  mampu  menciptakan  keputusan yang  humanis  dan  tetap  dalam  koridor  tuntutan  keagamaan  yang  telah  mengakar  di masyarakat.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA PERKAWINAN ANAK BAGI ANAK ASUH DI LKSA AL-IKHLAS PONOROGO Mayasari, Lutfiana Dwi; Fatmawati, Indah
InEJ: Indonesian Engagement Journal Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/inej.v4i1.7657

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD).  Indonesia saat ini menempati peringkat ke 7 dunia dan ke 2 ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Hal ini tentunya berdampak terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan.  Ponorogo adalah salah satu kota yang menyumbang angka perkawinan anak. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak adalah dengan melakukan penyuluhan hukum utamanya kepada anak usia sekolah. Akademisi IAIN Ponorogo dan IAIRM Ponorogo bekerjasama dengan LKSA Al-Ikhlas mengadakan penyuluhan hukum tentang bahaya perkawinan anak dalam berbagai perspektif. Penyuluhan yang disampaikan meliputi materi perkawinan anak perspektif hukum positif; perkawinan anak dalam perspektif maqashidu syariah; dan dampak perkawinan anak dari sesi psikologis. Dihadiri oleh 40 anak asuh di LKSA Al-Ikhlas, penyuluhan berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan penyampaian komitmen bersama antara pendamping, anak asuh, dan seluruh peserta penyuluhan untuk menolak perkawinan anak serta tegas menolak jika ada pihak yang memaksa untuk menikahkan. 
Gendered Pesantren in Contemporary Indonesia: Female Agency, Institution, and Everyday Lives Muafiah, Evi; Mayasari, Lutfiana Dwi; Imtihanah, Anis Hidayatul; Yuliani, Bustanul
QIJIS Vol 12, No 1 (2024)
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/qijis.v12i1.19859

Abstract

In patriarchal cultures and societies, the practice of women’s domestication is commonly embraced. As an educational institution, pesantren are inherently led by the kyai due to their exclusive leadership. Many scholarly studies often neglect the roles of their wives as counterparts or nyai in the pesantren. Even in a broader society, the contributions of nyai in the transformation of pesantren are frequently eclipsed by the roles of their husbands or male counterparts. Therefore, this study aims to comprehend the roles of nyai and how they deal with cultural barriers that are essential for their public participation inside and outside the pesantren. Through an anthropological approach, this study presents the life narratives of two nyais in contemporary Indonesia and demonstrates the significant roles of nyai in the pesantren. It also aims to portray the life experiences of nyais in dealing with cultural barriers and promoting gender awareness to their students (santri). It also explores the interpretation of the gender equality concept within Islamic terms amid the prevailing patriarchal cultures and societies. In addition, it also examines the reception and practices of santri regarding gender awareness and equality. Thus, this study further argues that nyai plays an essential role in promoting gender equality in the pesantren. Nyai’s life experiences and leadership serve as an important modality for the pesantren to transform the society towards just and justice.
Kebijakan Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan Bagi Perempuan Mayasari, Lutfiana Dwi; Cahya, Akmal Adi; Triyono, Nur
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v4i1.6508

Abstract

Selama ini poligami dipahami sebagai bagian dari perbuatan yang dianjurkan karena disebut sebagai sunnah rasul. Tidak sedikit penceramah yang menganjurkan pelaksanaan poligami dan kerapkali-baik sengaja ataupun tidak-memojokkan wanita untuk menerima dimadu oleh suaminya. Paham ini hidup dan secara tidak sadar diterima sebagai nilai yang hidup (living law) dalam masyarakat muslim Indonesia. Padahal terdapat pendapat lain yang menempatkan poligami sebagai perbuatan mubah belaka. Beberapa madzhab bahkan mensunnahkan agar suami cukup menikahi satu orang istri saja, karena poligami cenderung akan menyakiti perempuan. Pendapat fiqh inilah yang melatarbelakangi Mahkamah Agung menerbitkan petunjuk teknis dan sejumlah Sema berkaitan dengan praktik poligami. Melalui medium tersebut, diberikan jaminan kepastian hukum bagi istri untuk bersuara di depan sidang serta mempertahankan hak-haknya atas harta dalam perkawinan. Poligami liar juga telah dilarang untuk disahkan serta sejumlah hak keperdataan antara suami dan istri tidak diakui di depan hukum. Mahkamah Agung tengah menggunakan hukum (law as tool of social engineering) untuk menghidupkan pendapat-pendapat fiqh yang berpihak pada perlindungan perempuan dan sedikit demi sedikit diharapkan dapat mengikis pemahaman fiqh yang cenderung menegasikan kedudukan perempuan.
Relevansi Konsep Kesetaraan Gender Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad Dan M. Quraish Shihab Mayasari, Lutfiana Dwi; Juwita Eka Prasasti
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 5 No. 1 (2024):
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v5i1.9649

Abstract

Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam merupakan sesuatu yang urgen guna mengembangkan masyarakat yang inklusif dan adil. Budaya patriarki yang ada di masyarakat menjadikan perempuan dipandang sebagai manusia kelas dua yang tidak memiliki kesamaan hak dengan laki-laki. Dalam konteks mendapatkan hak, seharusnya perempuan memiliki hak yang sama terlebih dalam hak mendapatkan pendidikan. Karena itu, peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana relevansi konsep kesetaraan gender dengan nilai-nilai pendidikan islam. Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah kepustakaan (library research), dengan mengacu pada karya-karya penting kedua tokoh yaitu "Islam Agama Ramah Perempuan, Perempuan Islam dan Negara" karya Hussein Muhammad dan "Perempuan" karya M. Quraish Shihab. Adapun teknik analis data, peneliti menggunakan teknik kajian isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pemikiran Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab, kesetaraan gender merupakan ajaran esensial dalam Islam karena didalamnya terdapat penghormatan terhadap manusia. Hak dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan berlaku di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Mereka meyakini bahwa konsep kesetaraan gender sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai amaliyah (praktik), khuluqiyah (akhlak), dan i'tiqodiyah (keyakinan). Kata Kunci : Gender, Kesetaraan Gender, Nilai-nilai Pendidikan Islam
INTERNALIZATION OF RELIGIOUS MODERATION VALUE THROUGH FATHUL KUTUB PROGRAM FOR 6 GRADE STUDENTS AT AL IMAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL PONOROGO Mayasari, Lutfiana Dwi; Agustina, Ulfa Wulan; Jauhari, Irfan
Kodifikasia Vol 17 No 2 (2023)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v17i2.7634

Abstract

Radikalisme dan ekstremisme bermula dari cara keagamaan yang eksklusif dan fanatisme dalam mazhab. Pesantren/pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia pun tak luput dari berbagai stigmatisasi karena dianggap sebagai tempat persemaian pemahaman agama yang tidak moderat. Pondok Pesantren Al-Iman yang berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur, aktif melakukan internalisasi nilai moderasi beragama sebagai salah satu upaya menghilangkan stigma tersebut. Salah satunya dilaksanakan dengan program Fathul Kutub yang wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 6 KMI (setingkat aliyah kelas 3). Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan penggalian data melalui wawancara, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, pada program Fathul Kutub, mahasiswa dibiasakan mempelajari kasus-kasus kontemporer yang dikontekstualisasikan dengan menggunakan berbagai referensi buku, baik klasik maupun kontemporer. Agar santri terbiasa menyikapi perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan referensi dan menekankan bahwa tidak ada kebenaran tunggal dalam madzhab. Kedua, tahapan analisis kajian pada program Fathul Kutub terdiri atas; seminar tentang metodologi interpretasi; analisa masalah; presentasi hasil analisis. Program tersebut merupakan bukti nyata kontribusi pesantren al-Iman dalam menghalau paham radikal dengan pendekatan Islam moderat. Dampak dari program tersebut, hingga saat ini belum ada satu pun alumni Pondok Pesantren al-Iman Ponorogo yang terafiliasi dengan organisasi transnasional radikal. Radicalism and extremism originated from an exclusive religious way and fanaticism in madhab. Pesantren/boarding school as the oldest educational institution in Indonesia has not escaped from various stigmatizations because it is considered a nursery for immoderate religious understanding. Al-Iman Islamic Boarding School located in Ponorogo, East Java, actively internalizes the value of religious moderation as one of the efforts to eliminate the stigma. One of them is carried out with Fathul Kutub program which must be followed by all students of 6th grade KMI (at the same level as 3rd grade aliyah). By using this type of field research and data mining through interviews, two conclusions were obtained. First, in Fathul Kutub program, students are accustomed to study contemporary cases that are contextualized using various book references, both classical and contemporary. So that students are accustomed to dealing with differences of opinion caused by differences in references and emphasizing that there is no single truth in madhhab. Second, the stages of study analysis in the Fathul Kutub program consist of; seminar on interpretation methodology; problem analysis; presentation of analysis results. The program is clear evidence of the contribution of al-Iman Islamic boarding school in dispelling radical understanding with a moderate Islamic approach. The impact of the program, until now there is not a single alumni of the al-Iman Ponorogo Islamic Boarding School affiliated with radical transnational organizations.
KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN DALAM TAFSIR GENDER DI WEBSITE (STUDI MUSLIMAHNEWS.NET DAN BINCANGMUSLIMAH.COM) Mayasari, Lutfiana Dwi
Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 6 No 01 (2024): SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Publisher : Center of Gender Studies and Child of State Islamic Institute of Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/jsga.v6i01.8147

Abstract

One of the widely discussed issues on Islamic websites is gender interpretation, as the gender narrative has been polarized since the inception of this issue. Utilizing qualitative methodology, this research will employ the theory of Muslim public space to analyze the patterns of Islamic media contestation focusing on gender interpretation, namely muslimahnews.net and bincangmuslimah.com. New media theory is utilized to analyze the shift in patterns of religious authority from traditional to impersonal media. The research findings conclude that muslimahnews.net constructs a pattern of religious authority as a populist media with three prominent narratives: the oppression of women due to the regime, a purification narrative calling for women to return to fitrah, and an anti-authoritarian narrative urging women to resist policies contradicting Islamic law. Meanwhile, bincangmuslimah.com constructs a pattern of religious authority as a moderate media that prioritizes values of tolerance, national commitment, and anti-violence by considering equality for men and women as a counter-narrative to narratives oppressing women's authority. The shift in patterns of religious authority from traditional to impersonal media reinforces the polarization of Islamic groups, thus necessitating a joint commitment to converge religious authority through the spirit of religious moderation while remaining steadfast in their respective orientations. Keywords: Religious Authority, Contestation, The Media, Gender
Islamic Justice in Indonesia Polygamy Regulation on Asghar Ali Engineer’s Perspective Mayasari, Lutfiana Dwi; Cahya, Akmal Adi; Agustina, Ulfa Wulan
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v9i1.2292

Abstract

Indonesia has formulated the regulation of polygamy. Those regulations did not provide a contextual justice, especially towards women, at least if it viewed from some perspective. This research tries to measure the justice on those regulations on Asghar Ali engineer’s perspective of justice. This article is library research which use a normative and qualitative approach along with triangulation as collecting data method. Based on this article discussion, we find a conclusion that Indonesia provides the women/wife a chance to participate in the session process. Indonesia arranged that the wife’s agreement is one of requirement for husband to demand polygamy before the court. Therefore, in the view of Asghar, marriage law of Indonesia respect towards women if it regulation obeyed by the judge. In his view, justice for weak-side is the basis and fundamental teachings of Islam. The justice referred to him, is substantive justice, not just justice in the text.
Co-Authors Agustina, Ulfa Wulan Anis Hidayatul Imtihanah, Anis Hidayatul Cahya, Akmal Adi Erfaniah Zuhriah Evi Muafiah Fatmawati, Indah Jauhari, Irfan Juwita Eka Prasasti Triyono, Nur Yuliani, Bustanul