Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosioinforma Sosio Konsepsia
Anwar Sitepu, Anwar
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI
Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
230 INFORMASI Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIDAKTEPATAN RUMAH TANGGA SASARAN – PENERIMA MANFAAT (RTS-PM) PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Sitepu, Anwar
Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014)
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penetapansasaran penerima manfaat Program Raskin. Kajian dilakukan atas data skunder yang diangkat dari sejumlahhasil penelitian pihak lain, dokumen dari Kementerian/Lembaga terkait dan informasi yang dipublikasikandi media massa. Data dicari di internet dengan menggunakan mesin pencari goggle. Analisis dilakukandengan metode kualitatif. Hasilnya, teridentifikasi lima faktor penyebab terjadinya kesalahan dalampenetapan rumah tangga sasaran-penerima manfaat, yaitu: 1) Basis Data Terpadu yang kurang akurat; 2)Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan yang kurang taat azas; 3) Kriteria rumah tangga sasaran yangkurang menggambarkan; 4) Adanya tekanan dari pihak tertentu dalam masyarakat; dan 5) Kemampuan ataudaya beli rumah tangga sasaran yang rendah.Kata kunci: program raskin; rumah tangga sasaran - penerima manfaat; salah sasaran.
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN Sitepu, Anwar
Sosio Informa Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menerima gerakan kesetaraangender, hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, falsafah negara.Namun hingga sejauh ini tindak kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi, terutamaterhadap perempuan rentan sosial ekonomi, termasuk perempuan pekerja migran. Ironisnya, tindakkekerasan terhadap perempuan pekerja migran tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidakmemiliki hubungan keluarga dengan korban (majikan), tetapi juga dilakukan oleh keluarga sendirisebelum menjadi pekerja migran. Bagi sebagian perempuan pekerja migran, pilihan menjadi pekerjamigran sesungguhnya dimaksud sebagai jalan keluar atas penderitaan dalam keluarga. Namuntragis di tempat kerja, mereka justru masuk ke dalam perangkap kekerasan lainnya. Oleh sebabitu upaya pemberdayaan perempuan masih amat relevan bahkan sangat mendesak dilakukansecara konprehensif.Kata kunci: tindak kekerasan, perempuan, pekerja migran
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SUBSIDI BERAS UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Sitepu, Anwar
Sosio Konsepsia Vol 4, No 2 (2015): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProgram Raskin yang sudah berlangsung selama 15 tahun hingga saat ini masih belum berjalan optimaldimana, 6 tepat, indikator keberhasilan program belum berhasil dicapai. Tujuan penelitian ini adalah: (1)mengevaluasiapai implementasi kebijakan/program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah;(2) menganalisis fungsi perlindungan sosial Program Subsidi Beras bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah dan (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Program. Pengumpulan datadilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan September 2014. Sumber informasi adalah TimKoordinasi Raskin dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat serta tokoh setempat. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi kebijakan/program Subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendahbelum dilakukan dengan konsisten. Penerima raskin bukan hanya ruta yang terdaftar dalam BDT. Jumlahraskin yang diterima kurang dari 15 kilogram. Harga tebus lebih mahal dari yang ditetapkan Rp.1.600 perkilogram; Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum berfungsi secara optimalsebagai perlindungan sosial. Kendala yang dihadapi adalah: (1) Data dalam BDT tidak seluruhnya akurat,terjadi exclusion error dan inclusion error. Musdes/Muskel sebagai mekanisme pemutahiran data tidakcukup efektif. Akibatnya sebagian Raskin salah sasaran. (2) Tim Koordinasi Pelaksana (Tikorlak) Raskinbelum efektif bekerja menyelesaikan permasalah yang muncul; (3) Secara nasional alokasi anggaran untuksubsidi beras belum memadai untuk meng-cover seluruh ruta miskin dan rentan dan untuk memenuhikebutuhan minimal.Kata Kunci : kebijakan, raskin, subsidi, perlindungan sosial.
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN Sitepu, Anwar; Nainggolan, Togiaratua
Sosio Konsepsia Vol 8, No 2 (2019): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v8i2.1628

Abstract

Sesuai amanat UU RI. Nomor 13 Tahun 2011, semua pihak penyelenggara program penanganan fakir miskin wajib menggunakan data terpadu (disebut DT PPFM). Dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM secara luas, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, sudah melakukan beberapa kegiatan (sosialisasi, koordinasi dan penerbitan regulasi). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana pengelolaan DT PPFM dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; (2) Mengetahui sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sudah memanfaatkan DT PPFM; dan (3) Mengidentifikasi kendala pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan di 4 kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kabupaten Kubu Raya (Kaimantan Barat), Kota Palu (Sulawesi Tengah). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Informasi digali dengan teknik wawancara, didukung dengan focuss group discussion dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan DT PPFM oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara profesional; (2) pemanfaatan DT PPFM masih sangat terbatas. Kendala utama pengelolaan data adalah: (1) keterbatasan sumberdaya dan (2) belum memiliki landasan hukum. Sedangkan kendala pemanfaatan adalah: (1) Rendahnya pengetahuan OPD atas DT PPFM dan UU Nomor 13/2011 yang mewajibkan semua pihak yang melakukan penanganan fakir miskin menggunakan data yang sama; (2) Kelembagaan dan pengelolaan DT PPFM yang belum profesional; (3) Persepsi terhadap DT PPFM yang belum sepenuhnya positif. Kata kunci: Pengelolaan, Pemanfaatan, Data Terpadu, dan Fakir Miskin  
URGENSI AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Sitepu, Anwar
Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v6i1.2124

Abstract

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang dikenal dengan nama Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) perlu diakreditasi seperti halnya lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya. Akreditasi LKS di Indonesia didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009  Tentang Kesejahteraan Sosial  dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi LKS. Sejalan dengan penjelasan ini, tulisan ini bertujuan untuk: (1) menguraikan makna akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (2) menguraikan urgensi akreditasi; dan (3) menguraikan rumus penetapan klasifikasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Literatur dan dokumentasi yang menjadi bahan acuan meliputi aturan atau regulasi yang berkaitan dengan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial, yang didukung oleh pengalaman penulis sebagai asesor akreditasi lembaga pada tahun 2019.  Hasil kajian menunjukkan bahwa urgensi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan social harus dimaknai sebagai upaya pemerintah dan negara menjamin keselamatan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan social lembaga tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun hasil akreditasi tidak serta merta dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan atau dasar pertimbangan keputusan untuk memberi bantuan kepada LKS. Untuk itu Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial(BALKS) beserta mitra terkait perlu membuat peta LKS yang memuat informasi lengkap dan sistematis, atas jumlah, jenis  persebaran, dan hasil pelaksanaan akreditasi yang diperbaharui setiap tahun, utnuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.
Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya Sitepu, Anwar
Sosio Konsepsia Vol 10, No 1 (2020): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v10i1.2022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  mendiskripsikan eksistensi fenomena rentenir di wilayah Desa Pahlawan Setia. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 30 orang informan yang dipilih secara acak yang tersebar dibeberapa tempat. Studi dokumen dilakukan atas berita yang dimuat dimedia on line, pencarian dilakukan dengan menggunakan mesin pencari google. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentenir sebagai suatu fenomena sosial dapat ditemukan eksistensinya di  wilayah Kabupaten Bekasi, maupun di wilayah lain di sekitarnya. Hampir semua informan mengetahui keberadaan rentenir di wilayahnya. Mereka bahkan ikut  terlibat sebagai peminjam atau pelaku. Sistemnya sedikit bervariasi akan tetapi pada intinya serupa meminjamkan uang kepada orang yang memerlukan dengan biaya bunga tinggi atau bahkan sangat tinggi. Studi dokumen atas berita di media on line menguatkan temuan dari data primer. Berdasar data skunder diketahui bahwa fenomena rentenir tidak hanya terdapat di Kabupaten Bekasi tetapi juga di wilayah lain yang lebih luas, hingga ke Kabupaten Karawang, Kota Bandung dan Jawa Tengah. Data skunder dari media sosial juga mengungkapkan bahwa rentenir juga sudah beroperasi secara on line dalam bentuk yang biasa disebut fintech (financial technology). Rentenir on line ini pada dasarnya serupa dengan rentenir konvensional, yaitu meminjamkan uang kepada orang dengan bunga tinggi atau bahkan sangat tinggi. Rentenir on line bahkan dinilai sangat kejam karena memberi pinjaman dengan relatif sangat mudah, tidak perlu tatap muka, pinjaman langsung cair. Namun apabila terlambat membayar, penagihan dilakukan terus menerus tanpa kenal waktu dengan bahasa yang cenderung selalu sangat memojokkan, menghina, hingga dirasakan peminjam sebagai teror. Secara keseluruhan temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat memerlukan sarana pinjaman mudah dan cepat meskipun harus menanggung beban bunga tinggi.
Co-Authors Togiaratua Nainggolan, Togiaratua