Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Ana Silviana
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS OBLIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muhammad Wildan Fadhila; Hendro Saptono; Ana Silviana
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.8 KB)

Abstract

Obligasi adalah sebuah istilah di dalam pasar modal yang artinya surat pernyataan utang terhadap pemegang obligasi. Penerbit obligasi adalah pihak yang memiliki utang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Saat memiliki obligasi biasanya akan tertulis jatuh tempo pembayaran utangnya dengan bunga (kupon) yang jadi tanggung jawab pemegang obligasi tersebut. Dalam hukum positif Indonesia secara yuridis formal obligasi belum dimuat aturan   sebagaimana layaknya efektivitas dan posisi yuridis pada saham diatur dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), diantaranya adalah perlunya diatur dalam suatu aturan regulasi setingkat undang-undang terhadap  perlindungan hukum baik  terhadap pemegang obligasi (investor) maupun penerbit obligasi  , padahal baik obligasi ataupun saham keduanya merupakan jenis surat berharga (efek)  yang diperjual belikan di Pasar Modal yang memiliki tujuan sama adalah dalam rangka  menghimpun dana dari masyarakat (publik) dan dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan pembangunan proyek-proyek pemerintah diantaranya untuk pendanaan pengadaan tanah kepentingan umum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaturan obligasi dalam hukum positif Indonesia dan  seberapa efektif obligasi sebagai alternatif pembiayaan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obligasi memiliki beberapa kelebihan dan dapat dijadikan alternatif pembiayaan dalam kegiatan usaha sampai dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun banyak  kalangan masyarakat (calon investor) yang belum tahu akan fungsi dan kegunaan obligasi. Untuk itu seharusnya pemerintah termasuk lembaga keuangan Indonesia secara gencar mempromosikan atau  memberikan informasi berupa keunggulan obligasi kepada publik masyarakat sehingga  dapat dikenal secara luas contohnya seperti  investasi saham dan lain-lain.
ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang) Devy Tantry Anjany; Ana Silviana; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.961 KB)

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Tanda bukti kepemilikan tanah yang kuat dan diakui oleh Negara adalah sertipikat. Untuk mendapatkan suatu alat bukti kepemilikan berupa sertipikat, maka seseorang harus melaksanakan pendaftaran tanah.Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting pendaftaran tanah bagi masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang demi menjamin kepastian hukum, dan faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, serta usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dikumpulkan secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang telah beranggapan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan. Dikarenakan dengan mendaftarkan tanahnya masyarakat ingin mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Negara dan terhindar dari suatu permasalahan sengketa tanah.Meskipun hanya ada sedikit masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, Kantor Pertanahan dirasa masih harus melakukan sosialisasi terkait pendaftaran tanah, karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosesdan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pendaftaran tanah.
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA ATAU PPATS TERHADAP BATAS WAKTU PENDAFTARAN AKTA JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PASAL 40 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kota Depok) Mega Mentari; Ana Silviana; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.798 KB)

Abstract

Salah satu kewajiban dari Pembuat Akta Tanah baik itu PPAT maupun PPATSadalah melaksanakan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, namun dalam implementasinya di Kota Depok belum terlaksana.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meneliti penyebab keterlambatan PPATS dalam menyerahkan Akta Jual Beli tanah untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan sesuai Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Tanggung Jawab PPATS di Kota Depok Terhadap batas waktu pendaftaran peralihan hak. Hasil penelitian menunjukan penyebab terjadinya keterlambatan PPATS dalam menyerahkan Akta Jual Beli tanah untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan pada intinya karena kurangnya pengetahuan PPATS mengenai kewajibannya dalam pendaftaran peralihan hak, tidak ada sanksi yang diberikan kepada PPATS ,pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan tanah yang belum bersertipikat. Tanggung Jawab PPATS dalam menjalankan kewajibannya menyerahkan Akta Jual Beli ke Kantor Pertanahan Kota Depok untuk didaftarkan dalam batas waktu 7 hari tidak terlaksana dengan baik sehingga untuk meningkatkan mutu dan kualitas PPATS,  pelatihan kepada calon PPATS serta pengawasan terhadap kewajiban PPATS harus lebih di tingkatkan lagi.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KENDAL Deppika Rindu Hastuty; Ana Silviana; Nur Adhim
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kendal masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Untuk mengetahui pelaksanaan program yang ada di Kabupaten Kendal dilakukan penelitian mengenai implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat PTSL yang terjadi di Kabupaten Kendal. Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, berikutnya dianalisa dengan metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh tentang implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kendal yaitu masih terhambat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan juga masih adanya sengketa. Hal ini dapat dilihat dari Desa Kalibareng Kecamatan Patean yang masih terdapat sengketa tanah, sedangkan di Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan sudah berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal belum memenuhi target, dikarenakan masih adanya faktor faktor yang menghambat pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Kendal.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBELIAN RUMAH DAN BANGUNGAN MELALUI OPER KREDIT PERUMAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 27/PDT.G/2017/PN.UNR) Prajna Enggar Prakoso; Ana Silviana; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara oper kredit terhadap objek yang masih dibebani hak tanggungan haruslah memenuhi syarat jual beli dengan berdasar pada syarat formil maupun materiil. Akan tetapi pada praktek masyarakat masih terdapat jual beli yang dilakukan tanpa melibatkan PPAT atau disebut dengan jual beli di bawah tangan, sehingga terjadi sengketa tanah kedepanya seperti dalam contoh Kasus Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Kasus Perdata No.27/Pdt.G/2017/PN. Unr dan mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli tanah dan bangunan pada perumahan dalam Putusan Pengadilan Negeri No.27/Pdt.G/2017/PN. Unr. Metode pendekatan pada penilitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hakim memutuskan jual beli yang dilakukan pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr adalah sah dan menyatakan pembeli mempunyai itikad baik yang harus dilindungi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Co-Authors Agung Basuki Prasetyo Deppika Rindu Hastuty Devy Tantry Anjany Hendro Saptono Mega Mentari Mira Novana Ardani Muhammad Wildan Fadhila Nur Adhim Prajna Enggar Prakoso