Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI KAWIN KONTRAK Amad Sudiro; Gunardi Lie; Indah Siti Aprilia; Salsabila Putri; Naomi Femilia
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.887 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19788

Abstract

Di dalam Hukum Islam, kawin kontrak dinamakan mut’ah yang secara etimologis diartikan sebagai kenikmatan dan kesenangan, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, selain itu, menurut syara’ mut’ah adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat, penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan sangst dikritisi oleh masyarakat. Oleh karenanya, dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. digunakan untuk mengungkap aspek-aspek hukum dan ketentuan-ketentuan yuridis tentang pembagian harta gonogini bagi pasangan suami istri nikah yang bercerai. Pembagian Harta Gonogini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Pembagian harta gonogini mengacu pada ayat al-Qur’an surat an-Nisa’ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN INDRAMAYU Gunardi Lie; Moody R Syailendra; Indah Siti Aprilia; Naomi Femilia; Salsabila Putri
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.288 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19926

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengenalan tentang proteksi konsumen serta data langsung pengguna layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. pada era pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru buat mencegah penyebaran COVID-19 yang pula menghipnotis ekonomi di Indonesia menurun seperti kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan lain sebagainya. Penurunan ekonomi memberikan akibat yang akbar pada rakyat sampai perusahaan yg mengalami kepailitan. Pinjaman online (pinjol) pun hadir sebagai solusi singkat bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yg sedang dihadapi. tetapi, pinjaman online mempunyai dampak buruk di perlindungan konsumen dan data eksklusif ditimbulkan oleh banyaknya masalah dimana tagihan pinjaman sudah ditagih sebelum hari yang telah dijanjikan dan adanya bentuk ancaman kepada para konsumen serta penyalahgunaan data langsung yang membahayakan konsumen. Maka asal itu, peraturan yg sudah ditetapkan wajib dilaksanakan terutama di masalah pinjaman online ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan angka 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi gosip yg di Pasal 29 mewajibkan penyelenggara buat menerapkan prinsip dasar berasal proteksi pengguna yaitu transparansi, perlakuan yg adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian konkurensi pengguna secara sederhana, cepat, dan porto terjangkau.