<![CDATA[Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi keperluan dasar warga negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelayanan dasar itu terdiri dari pelayanan bidang pendidikan. kesehatan. pekerjaan umum dan penataan ruang. perumahan rakyat dan daerah permukiman. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Kesehatan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. karena banyaknya kasus yang berhubungan dengan kesehatan belum dilayani baik oleh Pemerintah daerah Aceh Utara. khususnya kasus HIV AIDS. Adanya kasus penderita HIV AIDS 103 orang menjadi preseden buruk yang menodai sistem pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Perlakuan yang diskriminatif yang terjadi kepada penderita HIV AIDS. Sosialisasi yang tidak meyeluruh memperburuk persepsi masyarakat terhadap penyakit ini terutama bagi penderita HIV AIDS atau sering disebut dengan dengan orang dengan HIV AIDS (ODHA). Jika isu ini tidak dikendalikan serius. maka dihawatirkan akan menimbulkan efek-efek negatif seperti pelayanan yang terus menerus lambat, tenaga kesehtaan yang tidak profesional. dan ongkos kesehatan yang mahal. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara, menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, FGD, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini memperlihatkan bahwa mereka yang terindikasi penyakit ini menjadi kelompok dalam masyarakat. Mereka akan dikucilkan karena dianggap membawa penyakit yang dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya. Semestinya masyarakat berkontribusi untuk memulihkan mereka, namun yang terjadi sebaliknya. Masyarakat yang apatis dan sinis menimbulkan persoalan psikologis bagi penderita. Karenanya pemulihan masyarakat yang menderita penyakit ini mesti melibatkan tokoh masyarakat juga tokoh agama sebagai wujud dukungan psikologis kepada mereka.]]>
