Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan
Ratna Kumala Sari
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ALASAN PENGAHAPUSAN PIDANA DAN KONRTIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Ratna Kumala Sari
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.756 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1519

Abstract

Alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan alasan penghapusan pidana nasional dan negara lain? 2) Bagaimana kontibusi kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana terhadap pembaharuan hukum pidana Nasional? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang belum secara tegas diatur mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf. Di Negara Jerman tidak ditemukan jenis-jenis alasan penghapus pidana yang secara spesifik. Sedangkan Negara Inggris ruang lingkup alasan penghapus pidana yang berbeda dengan KUHP Indonesia yaitu diaturnya mengenai intoxication, marital coercion, dan consent of victim. Kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana tertuang dalam RUU KUHP yang telah mencerminkan suatu konsep pembentukan KUHP yang sesuai dengan ide dasar dari tujuan pemidanaan yang integratif yang tidak saja mencakup perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelaku dan korban itu sendiri.
Pembuatan Dan Pelatihan Hidroponik Di Kelurahan Beringin Raya Guna Memberdayakan Masyarakat Yang Bernilai Ekonomis Ratna Kumala Sari; Satrya Surya Pratama; Ledy Famulia; Irwan Jaya Diwirya
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 4 (2022): December
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.4.1069-1074.2022

Abstract

Increased population growth resulted in increased community needs but hampered by limited land, making people look for more efficient ways to get economic value, namely the manufacture and training of hydroponic plants. The purpose of this service is to find solutions to problems faced by the community, namely through the manufacture and training of hydroponic plants in the context of community empowerment that has economic value. With this service, the community gains additional knowledge by utilizing narrow land but obtaining economic value by cultivating hydroponic plants.Meningkatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat tetapi terhambat dengan sempitnya lahan membuat masyarakat mencari cara yang lebih efisien dengan mendapatkan nilai yang ekonomis yakni pembuatan dan pelatihan tanaman hidroponik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat yakni melalui pembuatan dan pelatihan tanaman hidroponik dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang bernilai ekonomis. Adanya pengabdian ini masyarakat mendapatkan tambahan pengetahuan dengan memanfaatkan lahan yang sempit tetapi memperoleh nilai yang ekonomis dengan budidaya tanaman hidroponik.  
PENANGGULANGAN MAFIA PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA MELALUI REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA Ratna Kumala Sari; Raja Agung Kusuma Arcaropeboka
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2063

Abstract

Proses peradilan saat ini menunjukkan kaburnya orientasi para penegak hukum antara usaha menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Penelitian ini difokuskan pada persoalan praktik mafia peradilan yang berlangsung dalam proses peradilan perkara pidana dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa penyebab terjadinya Mafia Peradilan dalam peradilan perkara pidana antara lain adalah kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili. Upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana dilakukan dengan menggunakan penal dan non penal.
PEMBINAAN BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI KAMPUNG PURWOREJO Ratna Kumala Sari; Farida Juwita; Fajar Sasora
Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Vol 1 No 4 (2023): Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/madani.v1i4.7536

Abstract

As an effort to accelerate poverty alleviation, since 2007 the Government of Indonesia has implemented PKH. The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program for poor families who are designated as PKH beneficiary families. The criteria for PKH beneficiary families are poor families who must meet at least one of the conditions. Based on the survey and interview results, the main problem faced by PKH beneficiary groups in Purworejo Village, Padang Ratu District, was a lack of understanding in accepting the social assistance program. The method used is lecture or coaching. Coaching is the best solution to increase the understanding of beneficiary family members, and can minimize errors in use.
Co-Authors Fajar Sasora Farida Juwita Irwan Jaya Diwirya Ledy Famulia Raja Agung Kusuma Arcaropeboka Satrya Surya Pratama