<![CDATA[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Peraturan Daerah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai perencanaan, pengalokasian, pengawasan, pengesahan, penyaluran, dan pemantapan keuangan daerah. Dampak dari keterlambatan penetapan APBD adalah pelaksanaan pembangunan di daerah akan tertunda, setelah berlakunya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Akibat keterlambatan penetapan APBD, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi tidak efektif dan efisien pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Simeulue tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Suatu pendekatan atau penelusuran untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral berguna untuk mengidentifikasi variabel-variabel masalah yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Simeulue Tahun 2021. Dari hasil penelitian diperoleh 5 faktor yang menjelaskan pengaruh keterlambatan APBD Kabupaten Simeulue terhadap Tahun Anggaran 2021, yaitu: (1) Pengaruh faktor komitmen dan kepentingan eksekutif. (2) Pengaruh faktor kurang baiknya hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif (3) Pengaruh faktor koordinasi dan kompetensi SKPD (4) pengaruh faktor perubahan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (5) Pengaruh faktor latar belakang pendidikan dan terjadinya mutasi dilingkungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Faktor ini membuktikan keterlambatan penyampaian data APBD, sehingga perlu ditingkatkan kompetensi dan kualitas TPAD serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD.]]>
