Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of peatland restoration policies in Jambi Province (case study of the Jambi Provincial Forestry Service) Cut aziza dewi; Ruslan Abdul Gani; Imam Arifa’illah Syaiful Huda
Sustainability: Theory, Practice and Policy Vol. 1 No. 1 (2021): Sustainability: Theory, Practice and Policy October Edition
Publisher : Pusat Kajian Berkelanjutan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.263 KB)

Abstract

This research is entitled Regional Government Readiness of Jambi Province in Implementing Peatland Restoration Policy. The problem is that Jambi Province is one of the seven provinces that have prioritized peatland restoration since 2016. Therefore, it is necessary to know how prepared they are in implementing the policy. Knowing the efforts made for the implementation of peatland restoration, and knowing the constraints and solutions provided for the implementation of peatland restoration in Jambi Province. This research method uses qualitative research using a case study approach. Data was collected by means of field observations, interviews, and documentation as evidence of the implementation of peatland restoration policies in Jambi Province. The use of data in this study is primary data and secondary data. Based on the research that has been done, it can be concluded that: 1) The readiness for the implementation of peatland restoration policies in Jambi Province is mature and has been running since 2017 by the Regional Peat Restoration Agency under the auspices of the Jambi Provincial Forestry Service. 2) The form of effort from the peatland restoration policy is to carry out three restoration programs, namely rewetting, revegetation, and revitalization which have been implemented by all three. These three programs have also been implemented in several areas such as Tanjung Jabung Timur Regency, Muaro Jambi Regency, and Sarolangun. 3) Obstacles that exist such as pros and cons in the community are trying to be overcome by conducting socialization and explanations about the benefits of peatland restoration that will be carried out.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BEGAL BERSENJATA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI) Ruslan Abdul Gani; Nuraida Fitri Habi; Ardian Kurniawan; Ferdiansyah fa
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): JISYAKU
Publisher : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4709

Abstract

Maraknya kejahatan begal meresahkan masyarakat Kota Jambi akhir-akhir ini. Pelaku tindak pidana ini bahkan tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Upaya hukum kemudian diformulasikan untuk mengatasi masalah tersebut terutama oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Telanaipura Kota Jambi. Penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata khususnya di wilayah hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diambil melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada dua upaya yang dilakukan Polsek Telanaipura Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan begal dengan senjata tajam di Kota Jambi yaitu upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya pencegahan dilakukan dengan membentuk tim khusus yang berpatroli di sekitar daerah rawan begal dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih waspada. Sementara itu, upaya penindakan yaitu dengan menerapkan ketentuan hukum pidana serta tindakan tegas dan terukur bagi setiap pelaku kejahatan begal. Adapun kendala yang dihadapi oleh diantaranya partisipasi dan informasi yang masih kurang dari masyarakat, keterbatasan saksi dalam pembuktian, serta kurangnya personil dan kendaraan oprasional. Solusi yang ditempuh untuk menanggulangi kejahatan ini yaitu dengan konsep peningkatan pastisipasi masyarakat melalui mekanisme polmas (community policing) terutama diwilayah yang dianggap rawan guna meminimalisir terjadinya kejahatan begal di Kota Jambi.Kata Kunci: Penegakan hukum; tindak pidana; kejahatan begal; senjata tajam.