Ferdiansyah Putra Manggala
University Of Jember

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (Adsense) Vinka Kurnia Dewi; Ferdiansyah Putra Manggala
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.64 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.17087

Abstract

ABSTRAKPerkembangan digitilasisasi yang semakin maju di Indonesia juga berdampak pada perkembangan peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan-peraturan yang tergolong baru di Indonesia. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut di dalamnya menyatakan bahwa suatu hak cipta berupa konten youtube yang dibuat oleh kreator dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia tersebut dapat dijaminkan baik pada Lembaga keuangan perbankan maupun Lembaga keuangan non bank. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hasil dari penelitian ini yaitu konten youtube yang telah beriklan dapat dikatakan telah memiliki hak cipta meskipun tidak atau belum didaftarkan tetapi sulit untuk dibuktikan apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Bahwa konten youtube yang telah beriklan dapat dibebani dengan jaminan fidusia atas dasar bahwa konten tersebut telah memiliki hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kerangka pemikiran yang digunakan menggunakan kerangka pemikiran deduktif, kerangka berpikir dari hal yang umum ke hal yang bersifat khusus Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Hak Cipta, Youtube   Abstract The development of digitization that is increasingly advanced in Indonesia also has an impact on the development of laws and regulations. Many regulations are relatively new in Indonesia. The enactment of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The regulation states that a copyright in the form of youtube content created by a creator can be burdened with fiduciary guarantees. The fiduciary guarantee can be pledged to both banking financial institutions and non-bank financial institutions. Based on this, there are several results from this research, namely Youtube content that has advertised can be said to have owned copyright even though it is not or has not been registered but it is difficult to prove if there is a dispute in the future. That youtube content that has advertised can be burdened with fiduciary guarantees on the basis that the content is copyrighted. The method used in this study uses normative juridical research methods. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach. The frame of thought used uses a deductive frame of mind, a frame of thinking from a general thing to a special thing. Keywords : Fiduciary Guarantee, Copyright, Youtube 
Legal Protection For Aku Papua Song Writer That Has Been Cover At The Opening Of PON 2021 Ferdiansyah Putra Manggala; Ayu Citra Santyaningtyas; Arnendya Lania
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2818

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pencipta lagu Aku Papua yang di cover ulang dan digunakan oleh penyanyi tanpa izin pencipta di PON. Penelitian ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dimana setiap persoalan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini menitikberatkan pada kaidah dan norma hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perlindungan hukum internal yang diatur dalam Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum eksternal yang diatur dalam Pasal 112,113, dan 116. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Munculnya masalah bisa menjadi perselisihan. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.
Legal Protection For Aku Papua Song Writer That Has Been Cover At The Opening Of PON 2021 Ferdiansyah Putra Manggala; Ayu Citra Santyaningtyas; Arnendya Lania
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2818

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pencipta lagu Aku Papua yang di cover ulang dan digunakan oleh penyanyi tanpa izin pencipta di PON. Penelitian ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dimana setiap persoalan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini menitikberatkan pada kaidah dan norma hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perlindungan hukum internal yang diatur dalam Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum eksternal yang diatur dalam Pasal 112,113, dan 116. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Munculnya masalah bisa menjadi perselisihan. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.
Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas Ferdiansyah Putra Manggala
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 4 No 1: May 2023
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jik.v4i1.37999

Abstract

The principle of specializing fiduciary guarantees in consumer financing agreements is one of the principles that must be fulfilled, in order to provide legal certainty to both fiduciary recipients and fiduciary recipients, particularly regarding the right to ownership of collateral. If the consumer financing agreement is not fulfilled by the principle of specialization, then there is no legal certainty in the agreement. Every object that is burdened with a fiduciary guarantee must be registered at the fiduciary registration office for the birth of the fiduciary guarantee. A new fiduciary guarantee is said to be born if it has been registered so that a fiduciary certificate is issued which has executive power if in the future the debtor defaults. So that the creditor in the settlement of default is not based on a power of attorney but based on a fiduciary certificate which has the same strength as a court decision that has permanent legal force. The methodology used in this study is the normative juridical methodology and the approach used is a conceptual approach and a statutory approach. The thinking framework used is descriptive method in this study. Conclusion: Based on the consumer financing agreement issued by the consumer financing institution, it can be concluded that the consumer financing agreement does not provide a fiduciary guarantee. A fiduciary guarantee is born if the object encumbered with the fiduciary guarantee has been registered at the regional office of the Ministry of Law and Human Rights in the province. Consumer financing agreements issued by consumer financing institutions do not fulfill the principle of legal specialization of material guarantees. Based on the definition of the principle of specialization, security rights, fiduciary rights and mortgages can only be imposed on goods that have been registered in the name of a certain person. KEYWORDS:: SKMHT, Time Limit, Creditors.