Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jatijajar Law Review
Adam Setiawan
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi Adam Setiawan
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2313

Abstract

Lambannya kinerja dan inefisiensi dalam aktivitas birokrasi salah satunya diakibatkan jumlah struktur organisasi Kementerian atau kabinet yang tidak ideal. Selain itu, ada indikasi lain yang menyebabkan kinerja atau aktivitas birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian jauh dari ekpektasi yakni masih kentalnya unsur Politik dalam proses pengisian jabatan Menteri, Wakil Menteri dan posisi strategis lainnya mengingat sistem kepartaian yang dianut sistem multipartai. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa dan memberikan rekomendasi penataan struktur organisasi Kementerian yang ideal serta untuk mengetahui proses dan dinamika pengangkatan Menteri Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian menunjukan perlu dilakukan restrukturisasi dengan format hanya ada beberapa Kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan, dengan begitu struktur organisasi Kementerian secara vertikal akan ikut ramping. Dinamika pengangkatan Menteri, tatkala Presiden harus memilih kandidat Menteri negara secara selektif dengan mengedepankan kriteria yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni calon Menteri. Namun Presiden berada dalam keadaan ambivalen karena sistem multipartai yang membuat Presiden harus berkoalisi dengan Partai Politik yang berada di Parlemen guna mendapat suara mayoritas. Lantas dengan cara berkoalisi Presiden akan membagikan jatah menteri pada Partai Politik pendukung.
IMPEACHMENT SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN INDONESIA DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Adam Setiawan; Nehru Asyikin; Fatma Hidayati; Isnawati Isnawati
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 2, No 2 (2023): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v2i2.1161

Abstract

Based on the history of Indonesian state administration, there are two cases of impeachment that have occurred against active Presidents, namely President Soekarno and President Abdurrahman Wahid. However, it needs to be understood that the impeachment process is not as easy as the previous experience because it has been rigidly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to comprehensively explore the impeachment process as a form of Presidential accountability in a democratic state of law. This research is a doctrinal research, using a legislative approach and a conceptual approach. The results showed that impeachment as the President's responsibility contains two patterns, namely political and legal mechanisms. The political mechanism is when the President is demanded accountability by the DPR which is then submitted to the MPR, (a joint session between DPR and DPD) then the Constitutional Court examines, hears and decides. as for the involvement of the Constitutional Court as a form of legal mechanism. Political and legal mechanisms in the impeachment process involving the role of DPR, MPR (filled with members of DPR and DPD), and the Constitutional Court is a manifestation of the principle of checks and balances. The final result of the institution that decides the impeachment of the President and / or Vice President if proven guilty is the MPR, as a form of accountability to the people through its representatives in the MPR which contains representation of the people (DPR) and representation of groups in the region (DPD) by not also leaving the principle of the rule of law as reflected in the role of the Constitutional Court in examining, adjudicating, and deciding.
Co-Authors Fatma Hidayati Isnawati Isnawati Nehru Asyikin