p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan
Muhammad Ali Taufan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Upaya Badan Kesbangpol Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Muhamad Abdul Aziz; Vania Widhia Insan; Dyan Ayu Lestari; Kemala Dwi Rosa; Ilham Nur Prasetyo; Rifki Hidayat Fauzan; Faiz Ubaidillah Achmad; Muhammad Ali Taufan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.58 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2885

Abstract

AbstrakPartisipasi Politik Masyarakat Bandung pada Pilkada 2019 cukup meningkat secara signifikan. Pada Pemilu 2014 lalu angka partisipasi masyarakat Kota Bandung sebesar 77,6 persen. Sementara pada tahun ini meningkat menjadi 86,5 persen. Peningkatan Partisipasi Politik ini tentunya dipengaruhi berbagai aspek, baik itu sosialisasi yang dilakukan berbagai lembaga maupun sosialisasi informal yang berkaitan erat dengan informasi di media sosial. Tentunya para pemilih pemula juga berperan dalam peningkatan angka partisipasi politik Kota Bandung dalam pemilu 2019, kami mendapat data dari Kesbangpol Kota Bandung, bahwa di tahun ini ada penambahan sebesar 2.459 pemilih Pemula di Kota Bandung yang disiarkan dalam berita acara yang dikeluarkan KPU Kota Bandung. Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui sejauh mana upaya Kesbangpol dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula di Kota Bandung, serta mengukur sejauh mana ketercapaian hasil program dari Kesbangpol Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pendidikan Politik Kesbangpol Kota Bandung bagi pemilih pemula. Penelitian ini dilakukan pada Senin, 28 Maret 2022 di Kantor Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan cara  observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian. Hasil penelitian di analisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana peneliti mencoba menggambarkan, menguraikan, serta menginterpretasi-kan data yang sudah terkumpul sampai mampu memperoleh gambaran secara general dan komprehensif. Dari hasi penelitian mengungkapkan bahwa, Pelaksanaan program kerja pendidikan politik yang seharusnya berjalan pada tahun 2020 - 2021 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan segala rencana dan anggaran di alihkan kepada penanganan covid-19. Sehingga dampak dari re-focusing anggaran ini mengakibatkan berbagai program tidak berjalan semestinya.Kata Kunci: Pendidikan Politik, program, re-focusing AbstractThe political participation of the bandung people in the 2019 election was significant. In the 2014 election, 77.6 percent of the citizen participation rate of bandung was raised. As of this year it grew to 86.5 percent. This increased political engagement must have been influenced by various aspects, whether it was socializing institutions or informal socialization closely related to information on social media. Of course, the new electoral votes for bandung increased in political participation in the 2019 elections, we got a file from bandung's kesbangpol, which shows an increase of 2,459 for bandung voters in the country. The purpose of the study is to find out the extent to which kesbangpol efforts in carrying out political education for inner city voters, and to measure the extent of the program's success in conducting the political education kesbangpol for those of bandung. The study was done on Monday, March 28, 2022, at the office of the national and political entities of bandung. Research is conducted by way of observation, interview and study of documentation with the research subject.  Research results are analyzed by researchers using qualitative descriptive techniques, in which researchers try to describe, expound, and interpret the data already collected until they are able to achieve a general and comprehensive picture. From research's hasi reveal that the implementation of a political educational work program that should have been carried out by 2020-2021 could not have been carried out properly because of the covid-19 pandemic that was causing all plans and budgets to be transferred to the covid-19 treatment. And so the impact of re-budget reductions would result in programs not running properly.Keywords: political education, programs, re-focusing
Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance Ronni Juwandi; Dinar Sugiana F; Muhammad Ali Taufan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5730

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 23 & 45 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Kerangka Good Governance serta hambatan dalam melaksanakan implementasinya. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi pasal 23 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang adalah menyelenggarakan pengangkutan sampah. Dan pada pasal 45 terkait dengan kompensasi Pemerintah Kota Serang belum memberikan kompensasi yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Serang. Dalam menghadapi hambatan pada pasal 23 dan 45, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang kekurangan anggaran sehingga penyelenggaraan pengangkutan sampah di Kota Serang tidak bisa terangkut semua. Selain itu, pada pasal 45 Pemerintah Kota Serang tidak mempunyai anggaran khusus untuk kompensasi pada warga yang terdampak atas adanya TPAS Cilowong. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 23 sudah berjalan baik, namun memiliki hambatan dalam pelaksanaan teknis di lapangan disertai kurangnya armada pengangkut sampah. Sementara untuk pasal 45 belum berjalan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggunakan cara lain yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengangkutan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPAS Cilowong sehingga masyarakat mendapat kompensasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kata Kunci: Implementasi, Good Governance, Pengelolaan Sampah Abstract The aim of this research is to determine the implementation of Articles 23 & 45 of Serang City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Waste Management within the Good Governance Framework and the obstacles in implementing it. This research was conducted in Serang City using qualitative methods. Researchers collected data using observation, interview and documentation techniques. The implementation of article 23 carried out by the Serang City Environmental Service is to carry out waste transportation. And in article 45 related to compensation, the Serang City Government has not provided compensation sourced from the Serang City Government budget. In facing the obstacles in articles 23 and 45, the Serang City Environmental Service lacks a budget so that all waste transportation in Serang City cannot be transported. Apart from that, in article 45 the Serang City Government does not have a special budget for compensation for residents affected by the Cilowong TPAS. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of Article 23 has gone well, but there are obstacles in technical implementation in the field accompanied by a lack of waste transport fleet. Meanwhile, Article 45 has not yet been implemented, the Serang City Environmental Service is using another method, namely by collaborating with the South Tangerang City Government in transporting waste from South Tangerang City to Cilowong TPAS so that the community receives compensation from the South Tangerang City Government. Keywords: Implementation, Good Governance, Waste Management