Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar meriza elpha darnia; dasrol dasrol
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Abstrak Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan bantuan untuk masyarakat dalam membudi dayakan tanaman nenas. sehingga, masyarakat berlomba-lomba membuat nenas menjadi bahan dasar olahan seperti dengan membuat keripik nenas. Sebagai produk andalan, keripik nenas harus diperhatikan dalam proses produksi dan pendistribusiannya agar diminati oleh konsumen dan harus dilindungi dari pelaku usaha yang selalu punya cara untuk mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kesehatan, keamanan atau pun kenyaman konsumen.Tulisan ini berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dinas perdagangan Koperasi dan UMK, penjual dan pembeli keripik nenas di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Pendekatan yang digunakan yuridis-empiris. Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar masih belum terakomodir pemerintah daerah berdasarkan hasil wawancara dengan dinas kesehatan, tidak semua usaha keripik nenas yang memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah tangga) sehingga perlu sosialisasi lebih banyak lagi agar masyarakat pemilik UKM keripik nenas mengetahui pentingnya pendaftaran karena manfaatnya bukan hanya untuk penjual tetapi juga bagian perlindungan bagi pembeli. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar berdasarkan hasil wawancara dengan dinas perdagangan koperasi dan UMK Kabupaten Kampar hanya sebagian pelaku usaha yang mendaftarkan UKM keripik nenasnya sehingga dinas perdagangan koperasi dan UMK kesulitan untuk menindak pelaku usaha jika terjadi permasalahan. Sejauh ini belum ada kasus yang terjadi terkait makanan keripik nenas. Namun, dinas perdagangan koperasi dan UMK tetap selalu memantau para pelaku usaha keripik nenas yang menjadi ikon dan ciri khas desa Rimbo Panjang. AbstractThe Kampar Regency Government provides assistance to the community in cultivating pineapple plants as an icon of the village of Rimbo Panjang, Kampar Regency. Thus, people are competing to make pineapples into basic ingredients for processing such as making pineapple chips. As a mainstay product, pineapple chips must be considered in the production and distribution process so that they are attractive to consumers who are the users and must be protected from business actors who always have a way to seek their own profit without paying attention to health, safety or consumer comfort. This paper is based on field research based on observations, interviews, and documentation obtained directly at the Kampar District Health Office, the Cooperative and UMK Trade Office, pineapple chips sellers and buyers in Rimbo Panjang, Kampar Regency. The approach used is juridical-empirical.Protection for pineapple chip consumers who do not have an expired label in Rimbo Panjang Village, Kampar Regency is still not accommodated by the local government based on the results of interviews with the health department, not all pineapple chip businesses have a PIRT (Home Food Industry) permit so more socialization is needed so that The community who owns pineapple chips UKM knows the importance of registration because the benefits are not only for the seller but also for the protection for the buyer.

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNAAN ALAT UKUR,TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) PASAR PANAM PEKANBARU Meriza Elpha Darnia
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Simpang Baru Panam Pekanbaru Provinsi Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya di Pasar Tradisional Simpang Baru Panam dan Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UUTP) menurut Hukum Islam. Menggunakan metode sosiologis empiris. Penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya melanggar Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 45 tentang Perlindungan konsumen. Cara pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh Badan Metrologi dengan melakukan razia pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya, melakukan penyitaan terhadap timbangan yang bermasalah, sampai pelaksanaan pengadilan ditempat.Kata kunci : Perlindungan konsumen, alat ukur takar dan Timbangan, Pasar Tradisional.

Urgensi Prosedur Pengungkapan Rahasia Bank Terhadap Nasabah Bank Meriza Elpha Darnia; Muhammad Haikal Muqsith*; Resa Dwi Jovannelha; Eprin Erikson Nababan; Getar Juang Adyaksa
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.24994

Hak privasi finansial atau rahasia bank (bank secrecy, financial privacy) dipandang sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari campur tangan pihak lain, termasuk negara. Aturan rahasia bank dibuat untuk melindungi kepentingan nasabah dalam menjaga kerahasiaan informasi keuangan mereka dan juga untuk kepentingan bank sendiri dalam mempertahankan kepercayaan dan kelangsungan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan penggunaan informasi tersebut, serta tindakan hukum yang dapat diambil jika ada pelanggaran terhadap rahasia bank. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji fenomena yang diteliti. Metode ini melibatkan analisis kaidah-kaidah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal yang telah ditetapkan tidak memberikan ketentuan mengenai kemungkinan bagi bank untuk mengungkapkan simpanan nasabah meskipun dengan prosedur memohon izin kepada pimpinan Bank Indonesia, Oleh karena itu prosedur dan ketentuan pengungkapan rahasia bank, seperti sebagai kebutuhan perpajakan, sebagai urgensi Penyelesaian Piutang Bank, sebagai urgensi Peradilan Pidana dan Perdata ataupun urgensi kegiatan perbankan. Dengan kata lain terjaminnya kerahasiaan pada bank tidak bersifat mutlak melainkan bersifat nisbi.

Asuransi Dalam Perdagangan Internasional Meriza Elpha Darnia; Maimunajib Maimunajib; Azzah Meidiani; Annisa Mahfuzoh; Ricky Waruwu; Teuku Johansyah; Aris Sutomo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5732

Asuransi dalam perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam menjamin kelancaran transaksi serta perlindungan pihak-pihak yang terlibat. Dalam dunia perdagangan lintas batas, transaksi melibatkan berbagai risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau penundaan barang. Hukum perdagangan internasional, khususnya melalui instrumen-instrumen seperti Incoterms yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce, menentukan kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam hal asuransi. Meskipun asuransi dalam perdagangan internasional sangat penting, pemahaman mengenai jenis-jenis asuransi, ketentuan kontrak, serta proses klaim menjadi esensial bagi para pelaku perdagangan untuk memaksimalkan perlindungan dan meminimalkan risiko. Oleh karena itu, eksplorasi mendalam mengenai asuransi dalam konteks hukum perdagangan internasional penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa Indonesia (Gofood) Dengan Mitra Usaha Penjual Di Bukit Raya Selvi Wulandari; Firdaus Firdaus; Meriza Elpha Darnia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 18 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8313912

\ Agreement, is a legal relationship (rechbetrekking) concerning the law of wealth between two or more persons (persons) or more, which gives rights to one party and obligations to the other party regarding an achievement. The agreement between PT. Application Karya Anak Bangsa which is an electronic application that distributes services and community needs, one of which is a system of buying food from home or often known as Gofood with restaurants that work together as merchants or called business partners, which is very practical in practice. obstacles often occur, such as the existence of a bill dispute where the restaurant does not get its rights as a partner of PT. Application Karya Anak Bangsa. The problems discussed are about how to implement the partnership agreement between PT. AKAB and sales partners in the field and based on the Civil Code and other laws and regulations. The study was conducted in the Bukit Raya area, while the sample population was restaurants and UMKM s in collaboration with PT. AKAB and all parties related to the problems studied in this study. The data collection methods used in this study were observation, interviews, and studies

Pelanggaran-Pelanggaran Pada Ruang Lingkup Mall SKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Meriza Elpha Darnia; Desi Ratnawati S; Dian pernanda putra; Sonya Maduma Imanuella
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1635

Consumer protection is a method used to protect consumers to obtain comfort in consuming goods or services, so that consumers do not feel disadvantaged if they consume goods or services. Consumer protection law is part of consumer law, namely a governing rule that is binding and has the aim of protecting consumers. If these things are not paid attention to, it will give rise to new problems both from the consumer and business actors' side. The presence of regulations related to consumer protection will make consumers and business actors more careful in carrying out transactions so as not to harm any party. Both from the consumer's point of view, they will receive goods or services according to what they wants or agrees to and in line with the condition and situation of the goods that have been described, and business actors will describe everything related to their goods or services as appropriate so that there is no misuse of authority which is profitable for the consumer. side of business actors and harm consumers. This occurs within the scope of the SKA Mall, where violations occur that are detrimental to consumers both in terms of comfort and health.

Pelanggaran-Pelanggaran Pada Ruang Lingkup Mall SKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Meriza Elpha Darnia; Desi Ratnawati S; Dian pernanda putra; Sonya Maduma Imanuella
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1635

Consumer protection is a method used to protect consumers to obtain comfort in consuming goods or services, so that consumers do not feel disadvantaged if they consume goods or services. Consumer protection law is part of consumer law, namely a governing rule that is binding and has the aim of protecting consumers. If these things are not paid attention to, it will give rise to new problems both from the consumer and business actors' side. The presence of regulations related to consumer protection will make consumers and business actors more careful in carrying out transactions so as not to harm any party. Both from the consumer's point of view, they will receive goods or services according to what they wants or agrees to and in line with the condition and situation of the goods that have been described, and business actors will describe everything related to their goods or services as appropriate so that there is no misuse of authority which is profitable for the consumer. side of business actors and harm consumers. This occurs within the scope of the SKA Mall, where violations occur that are detrimental to consumers both in terms of comfort and health.

Penipuan L/C Fiktif Bank BNI 46 dalam Perspektif Tindakan Pidana Korupsi Meriza Elpha Darnia; Dewita Purnama Tari; Tiara Kurnia Sari; Yola Febi Anggraini; Nola Rahma Aulia; Dinda Shilvia; Tarissa Khairani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5852

Bisnis internasional termasuk transaksi ekspor-impor dapat terlaksana dengan baik apabila hubungan pembayaran dilakukan dengan lancar dan aman bagi semua pihak. Cara pembayaran yang paling aman dalam bisnis ekspor-impor adalah melalui letter of credit (L/C) atau surat kredit. L/C merupakan surat jaminan antara penjual dan pembeli secara jarak jauh untuk menjamin keamanan transaksi. Eksportir dapat menerima pembayaran setelah barang dan dokumen telah dikirim ke importir atau prinsipal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan dan menghasilkan devisa secara baik melalui ekspor. Dalam Permendag Nomor 94 Tahun 2018, Pasal 4 Ayat 1, mewajibkan pembayaran ekspor melalui letter of credit yang diterima melalui bank devisa nasional. Pada tahun 2018, banyak transaksi ekspor batubara yang sudah dilakukan sebelum Keputusan Menteri ESDM No. 1952 K/84/MEM/2018 diterbitkan. Sebelumnya ada Maria Pauline Lumowa yang terjerat kasus L/C yang dikenal dengan nama L/C Fiktif BNI 46, kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 1,7 Triliun. Dalam kasus ini Maria terbukti melakukan dua dakwaan. Penelitian ini kami angkat karena kasus ini sangat menarik dan belum banyak yang membahas kasus sejenis. Kasus ini dilihat dari segi perspektif tindak pidana korupsi dakwaan yang diberi oleh Maria, maka dari itu pembahasan ini ada dua dakwaan yang salah satunya tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Maria dijatuhi vonis 18 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dan hukuman penjara 4 (empat) bulan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search