Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar-Riau Ferawati, Ferawati Ferawati; Dasrol, Dasrol Dasrol
Melayunesia Law Vol 2, No 2 (2018): Melayunesia Law
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v2i2.6233

Abstract

One of the regions in Riau province that still applies customary law in resolving criminal cases is Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar village which involves the role of ninik mamak as a mediator. The purpose of this research is to find out what crimes are resolved through customary law ( reasoning mediation) and how the process of resolving criminal acts trough the mechanism of customary law in the people of Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar village. The results of this study  are expected to provide a solution for law enforcement officers in overcoming the large number of cases that cannot be resolved by the criminal justice subsystem and the problem of over capacity of existing prisons throughout Indonesia
Pemanfaatan potensi lokal buah Nanas untuk meningkatkan perekonomian keluarga di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Meilda Wiguna; Hardi Hardi; Dasrol Dasrol; Sem Paulus Silalahi; Mudrika Alamsyah Hasan; Astrid Faradisty; Isma Mulyani
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 2 (2020): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.2.471-477

Abstract

Bangko Pusako is a sub-district in district Rokan Hilir, Riau. Mostly the native works as palm oil farm workers and pineapple farmer.Regardless, people need the knowledge to manage local potensial through understanding about business they’ll gonna run, the law, and also simple financial report to develop local potensial becoming potensial business.This program (communities devotion) has a goal to enhancing knowledge of society in Bangko Pusako, especially housewife and daughter of palm oil farm worker, about how pineapple fruit is processed as jam and dodol (traditional food of Indonesia) by diversification. Other goals include entrepreneurship foundation, business law, competitiveness analysis of processed pineapple products, and simply financial report’s training in term to manage business processed pineapple product diversification. So that it can improve the economic welfare of the family in the villages in the Bangko Pusako sub-district, Rokan Hilir district. From the results of the program evaluation, there have been several mothers who make pineapple jam and sell it to neighbors based on orders for cake jam and some sell lunkhead pineapple to schools which are packaged in small plastic.
Model Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum di Kabupaten Pelalawan Dasrol Dasrol; Riska Fitriani
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v9i1.6697

Abstract

This article aims to discuss the condition of one area in Riau Province that is still implementing legal cases' settlement using customary law with the mediation method, namely Pelalawan Regency. The problem of this research is finding out how ninik mamak and traditional leaders are mediators in resolving legal cases in each sub-district or village in Pelalawan Regency. In order to approach this problem solving, a sociological legal research theory reference is used and then analyzed qualitatively. In collecting data, apart from interviews and literature studies, it is also obtained by involving local indigenous community leaders. This study indicates that ninik mamak or traditional leaders as representatives of indigenous peoples have an important role, namely as mediators and are obliged to resolve legal cases that occur in the community, especially in Pelalawan Regency. Therefore, it is hoped that this article can provide a new perspective for law enforcement officers in overcoming the many cases that cannot be resolved by the judicial subsystem and the overcapacity of correctional institutions throughout Indonesia
Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar meriza elpha darnia; dasrol dasrol
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.415 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v5i1.7860

Abstract

Abstrak Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan bantuan untuk masyarakat dalam membudi dayakan tanaman nenas. sehingga, masyarakat berlomba-lomba membuat nenas menjadi bahan dasar olahan seperti dengan membuat keripik nenas. Sebagai produk andalan, keripik nenas harus diperhatikan dalam proses produksi dan pendistribusiannya agar diminati oleh konsumen dan harus dilindungi dari pelaku usaha yang selalu punya cara untuk mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kesehatan, keamanan atau pun kenyaman konsumen.Tulisan ini berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dinas perdagangan Koperasi dan UMK, penjual dan pembeli keripik nenas di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Pendekatan yang digunakan yuridis-empiris. Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar masih belum terakomodir pemerintah daerah berdasarkan hasil wawancara dengan dinas kesehatan, tidak semua usaha keripik nenas yang memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah tangga) sehingga perlu sosialisasi lebih banyak lagi agar masyarakat pemilik UKM keripik nenas mengetahui pentingnya pendaftaran karena manfaatnya bukan hanya untuk penjual tetapi juga bagian perlindungan bagi pembeli. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar berdasarkan hasil wawancara dengan dinas perdagangan koperasi dan UMK Kabupaten Kampar hanya sebagian pelaku usaha yang mendaftarkan UKM keripik nenasnya sehingga dinas perdagangan koperasi dan UMK kesulitan untuk menindak pelaku usaha jika terjadi permasalahan. Sejauh ini belum ada kasus yang terjadi terkait makanan keripik nenas. Namun, dinas perdagangan koperasi dan UMK tetap selalu memantau para pelaku usaha keripik nenas yang menjadi ikon dan ciri khas desa Rimbo Panjang.  AbstractThe Kampar Regency Government provides assistance to the community in cultivating pineapple plants as an icon of the village of Rimbo Panjang, Kampar Regency. Thus, people are competing to make pineapples into basic ingredients for processing such as making pineapple chips. As a mainstay product, pineapple chips must be considered in the production and distribution process so that they are attractive to consumers who are the users and must be protected from business actors who always have a way to seek their own profit without paying attention to health, safety or consumer comfort. This paper is based on field research based on observations, interviews, and documentation obtained directly at the Kampar District Health Office, the Cooperative and UMK Trade Office, pineapple chips sellers and buyers in Rimbo Panjang, Kampar Regency. The approach used is juridical-empirical.Protection for pineapple chip consumers who do not have an expired label in Rimbo Panjang Village, Kampar Regency is still not accommodated by the local government based on the results of interviews with the health department, not all pineapple chip businesses have a PIRT (Home Food Industry) permit so more socialization is needed so that The community who owns pineapple chips UKM knows the importance of registration because the benefits are not only for the seller but also for the protection for the buyer.
Perlindungan Hukum Pemegang Pertama Desain Industri Kotak Kemasan Yang Didaftarkan Oleh Pihak Lain Yechieldo Pakpak; Firdaus Firdaus; Dasrol Dasrol
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.6133

Abstract

Perlindungan atas Desain Industri ini dibutuhkan agar kreativitas terdorong dan menjadi bentuk penghargaan dan perlindungan atas Desain Industri untuk pencipta. Aturan perlindungan Desain Industri di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. penelitian ini dilakukan agar diketahui perlindungan hukum pemilik pertama atas desain industri yang didaftarkan oleh pihak ketiga dan untuk mengetahui upaya hukum yang berkeadilan kepada pihak pertama atas desain industri yang haknya didaftarkan oleh pihak lainnya. jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Data penelitian hukum normatif dikumpulkan memakai teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Data yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Untuk menariknya kesimpulan, penulis memakai metode berpikir deduktif yakni cara berpikir yang menariknya kesimpulan dari sebuah dalil ataupun pernyataan yang sifatnya umum menuju pernyataan yang sifatnya khusus. berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum kepada pemilik desain industri di Indonesia yang pada prinsipnya berupa perlindungan kepada desain yang terdaftar. Desain industri yang terdaftar mempunyai ciri-ciri khusus dan bendanya jelas bisa dilihat mata, sementara Hak Desain melindungi satu segi pada konfigurasi dan bentuk berbagai barang yang tidak mempunyai syarat penampakan visual. Sementara upaya hukum yang bisa pemegang hak desain industri lakukan yaitu menggugat pembatalan desain industri, permohonan pemutusan sementara (injuction) terhadap Pengadilan Niaga agar dicegah kelanjutan pelanggaran dan masuknya barang yang dianggap melakukan penganggaran Hak Desain Industri ke jalur perdagangan, tergolong tindakan importasi, dan dituntut gugatan pidana ataupun perdata terkait dari pelanggaran hak desain industri.