<![CDATA[International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal dan dirancang oleh Komisi HAM PBB melalui sidang Majelis Umum PBB di tahun 1951. Salah satu hak yang diatur di dalam ICCPR adalah hak atas kebebasan beragama. Negara yang sudah meratifikasi ICCPR berkewajiban untuk menjalankan ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Namun pada kenyataannya masih ada ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR tersebut yang tidak dijalankan atau tidak sesuai, yaitu pada kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN3 Genteng, Banyuwangi yang didasarkan atas agama atau kepercayaan. Permasalahan yang diangkat adalah: 1. Apakah terdapat pelanggaran HAM terhadap Yenima Swandina Alfa dalam kasus penolakannya oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi berdasarkan ICCPR? 2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi dalam perspektif ICCPR? Peneltian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulannya menunjukkan bahwa: 1. Terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bidang hak atas kebebasan beragama dalam kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi. 2. Mekanisme penegakan hukum dalam kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi adalah dengan pencabutan peraturan yang bersifat diskriminatif di SMPN 3 Genteng, Banyuwangi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan perintah dari Bupati Kabupaten Banyuwangi. Kata Kunci: International Covenant on Civil and Political Rights, Hak Atas Kebebasan Beragama ]]>
