Arif Rijal Anshori
Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Bandung

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Tinjauan Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli Makanan Online melalui Sistem Pre Order Aprillia Ratih Pawestri Samapta; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.417 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2672

Abstract

Abstract. The buying and selling practice carried out by the Mentailab online shop is a pre-order sale or in Islam using a Mentailab greeting sale and purchase contract, there is no agreement regarding the exact delivery time of the goods so there is no detailed clarity regarding the date and time of the delivery of the food products. It was feared that there would be jahalah, therefore research was carried out regarding the validity in terms of muamalah. This study aims to determine the concept of the salam contract according to muamalah fiqh, to know the practice of buying and selling food online through the pre-order system, to know the review of the salam contract to the practice of buying and selling food online through the pre-order system at the Mentailab online shop. The method used in this study is a qualitative method, the data sources used are primary data are interviews and secondary data used are journals, articles, and writings related to this research. The research approach used is the empirical juridical method or can be called field research. The results of this study are not appropriate because the concept contains an element of jahalah, the practice is not appropriate at the time of submission, and the review of the salam contract is not appropriate according to muamalah fiqh because there is an element of gharar which has implications for the cancellation of the contract, this is based on the opinion of the majority of scholars. Abstrak. Praktek jual beli yang dilakukan oleh online shop Mentailab merupakan jual beli pre-order atau didalam islam menggunakan akad jual beli salam Mentailab tidak terdapat perjanjian mengenai waktu penyerahan barangnya secara pasti sehingga tidak ada kejelasan secara rinci mengenai tanggal, dan waktu pada penyerahan produk makanannya. Dikhawatirkan adanya jahalah oleh karena itu dilakukan penelitian terkait keabsahan yang ditinjau dari muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep akad salam menurut fikih muamalah, mengetahui praktik jual beli makanan online melalui sistem pre order, mengetahui tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli makanan online melalui sistem pre order pada online shop mentailab. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, sumber data yang dipakai yaitu data primer adalah wawancara dan data sekunder yang digunakan yaitu jurnal, artikel, dan tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini konsep tidak sesuai karena mengandung unsur jahalah, praktiknya tidak sesuai diwaktu penyerahannya, dan tinjauan akad salam tidak sesuai menurut fikih muamalah karena adanya unsur gharar yang berimplikasi pada batalnya akad, hal ini berdasarkan pendapat dari kalangan jumhur Ulama.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Lembahsari Kabupaten Cianjur Selly Eriska; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.866 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2706

Abstract

Abstract. Ijarah is defined as a contract process between the parties, one of wich is the provider of goods/service (Mu’jir) and the other parties as beneficiaries of the goods and services (Mu’jir). The purpose of this study, firstly to find out the practice of renting a kios in the Lembahsari market, Cianjur Regency, secondly to find out the fikih muamalah revies of the practice of renting a kio in the Lembahsari market, Cianjur Regency. Qualitative research methods, with an empirical legal research approach. The research data uses primary and secondary data sources. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The analysis technique uses qualitative dscriptive data. The results of this study indicate firstly that the kios owner asks for rental agreement is unilaterally canceled and the kios rental status is transferred to someone else. As well as the absence of clear written evidence related to the kios rental contract, secondly, when viewed according to fikih muamalah, there is a lack of clarity in gharar regarding the agreed payment time but in reality the owners practice in the field is in default. Abstrak. Ijarah diarikan sebagai suatu proses akad antara para pihak, yang salah satunya adalah penyedia barang/jasa (Mu’jir) dan para pihak lain sebagai penerima manfaat barang dan jasa (Musta’jir). Tujuan penelitian ini, pertama untuk mengetahui praktik sewa menyewa kios di pasar Lembahsari Kabupaten Cianjur, kedua mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa kios di pasar Lembahsari Kabupaten Cianjur. Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pertama bahwa pemilik kios meminta pembayaran sewa lebih awal dari tanggal yang disepakati. Jika penyewa tidak bisa membayar maka perjanjian sewa menyewa dibatalkan secara sepihak dan status penyewaan kios dialihkan kepada orang lain. Serta tidak adanya bukti tertulis yang jelas terkait kontrak sewa menyewa kios, kedua bila ditinjau menurut fikih muamlah adanya ketidakjelasan pada gharar terhadap waktu pembayaran yang disepakati namun kenyataannya praktik dilapangan pemilik melakukan wanprestasi.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Teh Menurut Konsep Al Musaqah Nisa Dhiya Dinirrahmani; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.84 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2713

Abstract

Abstract. Profit-sharing cooperation in tea garden management occurs when the land owner is unable to work on his garden, so he asks someone else who has the time and expertise to work on his land. This form of cooperation in agriculture is known as the Al Musaqah contract in Fiqh Muamalah. As in practice, sometimes problems occur in the form of irregularities between the smallholders such as fraud in the case that the operational costs incurred by the owner are greater than the specified amount. This makes the writer interested in researching this problem much more deeply and to find out how the form of the system of cooperation and profit sharing is carried out by the community in Mekarwangi Village, Sindangkerta District, West Bandung Regency in the perspective of Muamalah Fiqh and how it is realized. The writing of this thesis is to use descriptive research methods by conducting field research, namely collecting data from observations, interviews and documentation. From the results of the analysis of the data obtained, the authors can draw the conclusion that the agreement system for managing tea gardens in Mekarwangi Village, Sindangkerta District, West Bandung Regency is in accordance with the Al Musaqah contract in the perspective of Muamalah Fiqh where the object is a tea garden. The form of cooperation and the distribution of the results have been carried out with the aim of helping each other between the two parties and there is no syara' argument that forbids it. Abstrak. Kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan kebun teh terjadi ketika pihak pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap kebunnya sehingga meminta orang lain yang memiliki waktu dan keahlian untuk menggarap lahan miliknya. Bentuk kerjasama di bidang pertanian ini dikenal sebagai akad Al Musaqah dalam Fikih Muamalah. Adapun di dalam praktiknya, terkadang terjadi masalah-masalah berupa penyimpangan di antara pihak petani penggarap seperti penipuan dalam hal biaya operasional yang dikeluarkan pemilik lebih besar dari jumlah yang ditentukan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah ini jauh lebih dalam serta untuk mengetahui bagaimana bentuk sistem kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam perspektif Fikih Muamalah serta bagaimana realisasinya. Adapun penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melakukan penelitian lapangan yakni pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis data yang di dapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem perjanjian pengelolaan kebun teh di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai akad Al Musaqah dalam perspektif Fikih Muamalah yang dimana objeknya adalah kebun teh. Bentuk kerjasama dan pembagian hasilnya sudah dilakukan dengan tujuan untuk saling menolong antara dua belah pihak dan tidak ada dalil syara’ yang mengharamkannya.
Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penukaran Uang Rusak di Alun-Alun Kota Bandung Neli Erlianti; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.208 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2737

Abstract

Abstract. The phenomenon of exchange of damaged money that has occurred in Bandung City Square has been going on for a long time. This transaction is carried out by reducing the value of damaged currency being exchanged, if the currencies are of the same type, this reduction can be indicated as usury if the exchange price is different. -MUI/III/2002 concerning the exchange of damaged money in Bandung City Square. This study uses an empirical approach with qualitative methods with observation and interview data collection techniques. Based on the research conducted, the authors obtained the following results: First, the practice of exchanging damaged money is carried out on the condition that the money will be exchanged according to the level of damage to the money as long as the damage does not exceed 30%. Second, based on the review of the DSN-MUI fatwa NO.28/DSN-MUI/III/2002 that the practice of exchanging corrupted money should not be carried out because it is included in usury. Because in practice it is not in accordance with the provisions of the Sharf contract where similar money must be exchanged for the same amount. Abstrak. Fenomena penukaran uang rusak yang terjadi di Alun-alun Kota Bandung telah berlangsung sejak lama. Transaksi ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai uang rusak yang ditukar, apabila mata uang tersebut sejenis maka pengurangan ini dapat diindikasikan sebagai riba jika harga penukarannya berbeda Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penukaran uang rusak serta bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang penukaran uang rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi serta wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, praktik penukaran uang rusak dilakukan dengan ketentuan uang akan ditukar sesuai dengan tingkat kerusakan uang tersebut asalkan kerusakan tersebut tidak melebihi 30%. Kedua, berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 bahwa praktik penukaran uang rusak ini tidak boleh dilakukan karena termasuk kepada riba. Karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan akad sharf di mana uang yang sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama.
Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah terhadap Sistem Pola Akad Kerjasama dan Implementasinya pada Monetisasi Tiktok Novia Dwi Putri; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.917 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2854

Abstract

Abstract. The practice of monetization on the Tiktok application uses a syirkah abdan contract, this can be said because the collaboration between Tiktoker and third parties is not based on capital in the form of skills, skills and effort contributions. The matters regarding syirkah or cooperation are contained in the Fatwa of DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Syirkah Contract. However, in practice, TikTokers do not know clearly about the income they will get. This is contrary to one of the contents of the DSN-MUI Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Syirkah Agreement article 8 paragraph 1 and sometimes only getting a product which is indeed his duty to promote, this is not comparable to a third party benefit in the form of increased sales results reported by TikToker. This also contradicts the DSN-MUI Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 regarding the Syirkah Agreement article 6 paragraph 4. This study aims to determine how the DSN-MUI Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 understands about Syirkah contract on the pattern of cooperation contracts and their implementation on Tiktok monetization. The method used in this research is qualitative. Based on what is done based on this fatwa, monetization should not be carried out because there are some discrepancies in terms of profit-sharing ratio, profit, and timing of profit-giving between the practices carried out and the provisions of the DSN-MUI Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 regarding the Syringe Contract Abstrak. Praktik monetisasi pada aplikasi Tiktok menggunakan akad syirkah abdan, hal ini dapat dikatakan karena kerjasama antara Tiktoker dengan pihak ketiga tidak didasarkan pada modal yang berupa harta melainkan berupa kontribusi keahlian, keterampilan dan usaha kerja. Adapun hal-hal mengenai syirkah atau kerjasama dimuat dalam Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Namun pada pelaksanaan kerjasama justru para TikToker tidak mengetahui dengan jelas mengenai pendapatan yang akan dia dapatkan. Hal ini bertentangan dengan salah satu isi Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah pasal 8 ayat 1 dan terkadang dia hanya mendapatkan suatu produk yang mana produk itu memanglah tugas untuk dia promosikan, hal ini tidak sebanding dengan pihak ketiga yang mendapatkan keuntungan berupa peningkatan hasil pennjualan yang dipromosikan oleh TikToker. Ini juga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah pasal 6 ayat 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah terhadap pola akad kerjasama dan implementasinya pada monetisasi Tiktok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan berdasarkan fatwa tersebut praktik monetisasi ini tidak boleh dilakukan karena terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam hal nisbah bagi hasil, keuntungan, dan waktu pemberian keuntungan antara praktik yang dilakukan dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.
Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Franky Gantara; Arif Rijal Anshori
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.769 KB) | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1226

Abstract

Abstract. Zakat is one of the pillars of Islam. So that zakat is normatively an absolute obligation that is owned by every Muslim. Therefore, zakat is one of the foundations of a Muslim's faith, and zakat can also be used as an indicator of Islamic quality which is a form of commitment to solidarity of a Muslim with other Muslims. Wages in Islamic law are called Ujrah which means giving gifts or wages for a job. The purpose of this research is to examine in more depth the analysis of the amil zakat wages in the Bandung city baznas according to Islamic rules and Law No. 13 of 2003 concerning Employment. The research method used is a qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the remuneration provided by the Bandung City Baznas to the amil is in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, it is not in accordance with Islamic teachings. Abstrak. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Upah dalam hukum Islam disebut Ujrah yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai analisis upah amil zakat di baznas kota bandung menurut aturan islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandung kepada para amil sudah sesuai dengam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Tinjauan Pelayanan Islam terhadap ‎Pelayanan Medis di Rumah Sakit X ‎Kota Bandung Risma Wulandari; Arif Rijal Anshori
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.968 KB) | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1475

Abstract

Abstract. X Hospital Bandung City as a health institution that ‎applies Islamic ‎ethical values in serving its health, faces ‎several problems including the lack of ‎transparency to ‎the patient's family in carrying out risky medical actions. ‎Related to ‎this, the problem is formulated in the form of ‎questions as follows: What are the ‎service provisions ‎according to Islamic service ethical values? How is the ‎‎implementation and implementation of the health care ‎system for patients at X Hospital in Bandung? ‎And how is the review of Islamic services on medical ‎‎services for patients at X Hospital in Bandung?‎ The research method used is qualitative analysis ‎through an empirical ‎juridical approach by analyzing ‎the implementation of health services in the ER at ‎X ‎Hospital in Bandung City and then reviewed according ‎to the ethical ‎values of Islamic services.‎ The results showed that the provision of health ‎services for patients ‎according to the ethical values of ‎Islamic services is that which has the ‎characteristics of ‎akhlaqiyah, waqi'iyah (flexible and not rigid) and ‎insaniyah, ‎services at X Hospital in Bandung City ‎already have a good and complete ‎organization, and ‎Islamic service ethics applied to services at the X ‎Hospital ‎in Bandung City is considered quite good.‎ Abstrak. Rumah Sakit X Kota Bandung sebagai lembaga ‎kesehatan yang ‎menerapkan nilai-nilai etika Islam ‎dalam melayani kesehatannya, menghadapi ‎beberapa ‎permasalahan diantaranya belum ada transparansi ‎kepada keluarga ‎pasien dalam melakukan tindakan ‎medis yang berisiko. Terkait hal tersebut, maka ‎‎dirumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan ‎sebagai berikut : ‎Bagaimana ketentuan pelayanan ‎menurut nilai-nilai etika pelayanan Islam ? ‎Bagaimana ‎pelaksanaan dan penerapan sistem pelayanan ‎kesehatan bagi pasien di ‎RS X Kota Bandung ? Dan ‎bagaimana tinjauan pelayanan Islam terhadap ‎‎pelayanan medis bagi pasien di RS X Kota Bandung ?‎ Metode penelitian yang digunakan adalah analisis ‎kualitatif melalui ‎pendekatan yuridis empiris dengan ‎melakukan analisis pelaksanaan pelayanan ‎kesehatan ‎pada UGD di RS X Kota Bandung kemudian ditinjau ‎menurut ‎nilai-nilai etika Pelayanan Islam.‎ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ‎pelayanan kesehatan bagi ‎pasien menurut nilai-nilai ‎etika pelayanan Islam adalah yang memiliki ‎‎karakteristik akhlaqiyah, waqi’iyah (luwes dan tidak ‎kaku) dan insaniyah, ‎pelayanan pada RS X Kota ‎Bandung sudah memiliki organisasi yang baik ‎dan ‎lengkap, serta Etika pelayanan Islam yang diterapkan ‎pada Pelayanan pada ‎Rumah Sakit X Kota Bandung ‎dipandang cukup baik.‎