Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dispensasi Perkawinan dan Permasalahanya Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto M Bahtiar Ubaidillah; Putut Hadi Suprayitno; Lucius Andik Rahmanto; Eny Nuraeni; Ratih Dwi Pangestu; Novellita Sicillia Anggraini; Lily Solichul Mukminah; Dedy Muharman
SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.873 KB) | DOI: 10.56910/safari.v3i1.306

Abstract

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak negatif bagi remaja dan akan menyebabkan kekerasan, diskriminasi, konflik sosial. Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan berbagai ketentuan guna menekan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.
Misalignment of legal rules for recording marriages between religious couples in indonesia Ratih Dwi Pangestu; Dedy Muharman
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 10 No. 4 (2023): Maret: Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v10i4.78

Abstract

The inconsistency of legal regulations regarding the registration of marriages between couples of different religions in Indonesia is the subject of this research. The author uses a normative juridical research method with a statutory approach in this study. The primary legal materials used in this study are laws and regulations related to the problem under study, while secondary legal materials are in the form of journals, literature, books, papers, theses, dissertations whose contents are related to this research, dictionaries, encyclopedias, and other sources. another source. These legal documents are systematically compiled and analyzed qualitatively. According to the research results, the elucidation of Article 35 letter a. The Population Administration Law or abbreviated ADMINDUK Law as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Supreme Court Circular dated 30 January 2019, Number: 231/Pan/Hk 05/1/2019, there was disagreement in the rules for registering marriages between couples of different religions. Therefore, in order for these two regulations to be synchronized, the elucidation of Article 35 letter a of the ADMINDUK ACT needs to be changed, and there needs to be clear and firm rules for interfaith couple marriages so that there are no more parties to go to court for a decision.%MCEPASTEBIN%