Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Journal Justiciabelen (JJ) Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Bandung Conference Series: Law Studies
Chepi Ali Firman
Universitas Islam Bandung
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan Farhan Ednur Satria; Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.252 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4669

Abstract

Abstract. Decision Number 668/Pid.Sus/2020/PN Tjk is an example of a car embezzlement case that was credited from PT. U FINANCE INDONESIA criminal liability in the credit agreement is imposed on the party who deliberately takes the action as described in Article 372 of the Criminal Code. The purpose of this study is to understand criminal responsibility for the perpetrators of embezzlement of leasing cars related to article 372 of the Criminal Code concerning embezzlement and the prevention of perpetrators of embezzlement of leasing cars associated with article 372 of the Criminal Code concerning embezzlement. To achieve this goal, it is carried out using normative juridical methods, descriptive analysis data collection techniques, literature studies using secondary data, and normative analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that an act against the law can be said to be embezzlement if it fulfills the elements of Article 372 of the Criminal Code, namely whoever, intentionally, against the right/against the law takes something that wholly or partly belongs to another person, who is in his power not because of the crime. The application of criminal law is one of the efforts to overcome crime. Crime prevention efforts need to be taken with a policy approach, namely a combination of crime prevention efforts with penalties (after it occurs) and (before it occurs). Criminal tackling or criminal policies are divided into penal efforts and non-penal efforts, penal efforts are repressive efforts (suppression/eradication/suppression) after a crime has occurred, while non-penal efforts are crime prevention efforts that focus more on efforts to prevent crime. efforts that are preventive in nature (prevention/deterrence/control) before the crime occurs. Abstrak. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Tjk merupakan contoh kasus penggelapan mobil yang dikredit dari PT. U FINANCE INDONESIA maka Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit dikenakan pada pihak yang dengan sengeja melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil leasing dihubungkan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelepan dan penanggulangan terhadap pelaku penggelapan mobil leasing dihubungkan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, teknik pengumpulan data deskriptif analisis, studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder, serta analisis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, perbuatan melawan hukum dapat dikatakan sebagai penggelapan apabila memenuhi unsur Pasal 372 KUHP yaitu barang siapa, dengan sengaja, melawan hak/melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan. Penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pedekatan kebijakan, yaitu perpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (sesudah terjadi) dan (sebelum terjadi). Penanggulangan pidana atau kebijakan kriminal dibagi menjadi upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya–upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahat terjadi, sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.
Penegakan Hukum terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Anggi Muhammad Fadil; Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.476 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.798

Abstract

Abstact. Thetrade in protected animals is a criminal act that has a major influence on the balance of the ecosystem of living things in nature. illegal trade in protected animals, one of the impacts is the extinction of these protected animals. The trade in wild animals is said to be illegal if it does not have an official permit from the government and the Natural Resources Conservation Agency. The crime of trafficking has been regulated in Law no. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. First, to understand the law enforcement of the crime of trafficking in protected animals in the Bandung city area. Second, to understand the policy of the Bandung city government towards the crime of trafficking in protected animals. In this study, the authors used a normative juridical approach. research specifications, this research is descriptive analytical. prioritizing library research to obtain library materials as basic data, which is supported by field research. The result of this study is that law enforcement in various forms aims to ensure that laws and regulations in the field of conservation of living natural resources and their ecosystems can be obeyed by all levels of society and that violators are given strict sanctions in order to provide a deterrent effect and support efforts to enforce Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. And the community in the conservation of natural resources plays a very important role in the success of the conservation effort itself. The participation and cooperation between the community and the government will certainly be a great synergy in conservation efforts. Abstrak. Perdagangan hewan dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. perdagangan ilegal hewan dilindungi salah satu dampaknya adalah terjadinya kepunahan pada hewan yang dilindungi tersebut. Perdagangan hewan liar dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pertama, Untuk memahami penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di wilayah kota Bandung. Kedua, Untuk memahami kebijakan pemerintah kota Bandung terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. spesifikasi penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, yang didukung dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi tegas agar memberikan efek jera dan mendukung upaya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayatu memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan upaya konservasi itu sendiri. Peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar didalam upaya konservasi.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Hubungkan dengan Asas Keadilan Chintia Ella Riska; Chepi Ali Firman Z
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4921

Abstract

ABSTRACT- The legal problems of crimes committed by children or known as juvenile delinquency, one of which is the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. The purpose of the research was to find out the judge's considerations in imposing a sentencing decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd in the case of the crime of premeditated murder and the reason the judge did not impose maximum criminal sanctions on the child who committed the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd as a form of criminal responsibility. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The types of data used are primary data and secondary data. The results of the study show that the judge's considerations in imposing a sentencing decision are Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd in the case of premeditated murder are the prosecutor's indictment, the purpose of the punishment, the mitigating and aggravating circumstances, the panel of judges tends not to impose the maximum sentence, the hope that the perpetrator will not repeat his actions, the motive for the crime, the attitude of the perpetrator after committing the crime, the consequences . The judge did not impose maximum criminal sanctions on the child who committed the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. The aim of punishment is oriented towards prioritizing the best interests of the child integrated into the system and model of juvenile justice, encouraging its integration into positive legal norms and child law enforcement, if a child is only sentenced to 8 (eight) years in prison it is feared that the child will not realize his mistake increased insight into criminal acts The purpose of punishment is not to punish, but to improve conditions, care for and protect children as well as the application of theories related to the basic considerations of judges in deciding cases in court hearings namely legal certainty, expediency and legal justice. ABSTRAK- Problematika hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinquency salah satunya tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. Tujuan Penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan alasan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan. Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. Tujuan pemidanaan berorientasi mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi ke dalam sistem dan model peradilan pidana anak, mendorong terintegrasinya ke dalam norma hukum positif dan penegakkan hukum anak, jika anak hanya di hukum 8 (delapan) tahun penjara dikhawatirkan bukannya anak tersebut menyadari kesalahannya melainkan anak tersebut dapat betambah wawasannya men genai perbuatan kriminal Tujuan pemidanaan bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.
Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Raka Indra Pratama; Ade Mahmud; Chepi Ali Firman Zakaria
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstracts: The criminal policy against the crime of adultery in the Positive Criminal Law is contained in Article 284 of the Criminal Code, which criminalizes anyone who has sexual intercourse if one of the perpetrators or both of them is married. Adultery in this article is not comprehensive and fulfills a sense of justice for some people who think that adultery is not limited to that because it is not following the values ​​of the Indonesian people's customs and Islamic law, in which the majority of Indonesian people are Muslims. The Criminal Policy in the RKUHP includes an expansion of the meaning of adultery which criminalizes a person who commits adultery with the unconditional condition that one of the perpetrators or both of them is married, the RKUHP also includes cohabitation adultery and incestuous adultery (family ties). This writing does not only make a comparison between the criminal policies regulated in the Positive Criminal Law, namely Article 284 of the Criminal Code and the RKUHP, with Islamic Criminal Law. the problem of poverty which causes prostitution activities to still occur and religious marriage activities that are not registered by the state are carried out by some Indonesian people. Keywords: Islamic Criminal Law, Criminal Policy, Adultery
TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA TERHADAP PENANGGUHAN PELAYANAN ESSENSIAL DI RUMAH SAKIT Putu Sarjana; Chepi Ali Firman Zakaria; Tono Hadi Susiarno
Jurnal MHKI Vol 2 No 02 (2022): Oktober
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53337/jhki.v2i02.84

Abstract

The suspension of essential healthcare services during the COVID-19 pandemic has raised ethical and legal considerations. This article provides a review of the legal and ethical aspects that should be considered when deciding to delay healthcare services deemed non-urgent. The legal aspect to consider is the patient's right to adequate healthcare and the right to receive clear and accurate information about their health condition, as well as the right to choose medical treatments. Delaying essential services can be done to control the spread of the virus and protect patients and healthcare workers, but must be done carefully and in accordance with ethical principles. Hospitals must consider factors such as patient needs, hospital capacity, and resource availability before delaying essential services. It is also important for hospitals to communicate clearly and accurately with patients about the decision to delay essential services and provide safe alternatives for care or treatment delays. When suspending essential services, hospitals must consider the legal and ethical aspects to ensure that patient rights are respected and that adequate healthcare services remain available.
SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERLINDUNGAN DAN KONTROVERSI HAM Iip Saripudin; Chepi Ali Firman Zakaria; Emaliawati Emaliawati
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3871

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual terhadap anak adalah ancaman serius yang berdampak pada kehidupan anak dan keamanan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dengan menetapkan sanksi pidana berat, termasuk kebiri kimia, untuk memerangi kejahatan ini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum dan teori terkait kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak, dengan tujuan memahami penerapan sanksi ini demi kepentingan terbaik anak. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak memerlukan respons hukum yang tegas, termasuk sanksi tambahan seperti kebiri kimia. Namun, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan terkait pencegahan kekerasan seksual berulang. Prosedur pelaksanaan kebiri kimia melibatkan evaluasi klinis dan rehabilitasi setelah pelaku menyelesaikan pidana. Meskipun diatur sebagai respons hukum, implementasi kebiri kimia memerlukan pertimbangan medis, sosial, dan hukum yang matang. Tujuan utamanya adalah mencegah kekerasan seksual berulang dan memberikan efek jera. Diperlukan langkah-langkah preventif kuat serta dukungan medis dan psikologis untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. ABSTRACTChild sexual abuse is a serious threat that impacts the lives of children and the security of society. The Indonesian government has taken serious steps by imposing severe criminal sanctions, including chemical castration, to combat this crime. The research uses a normative juridical approach by analyzing legal materials and theories related to chemical castration against perpetrators of child sexual abuse, with the aim of understanding the application of this sanction in the best interests of children. The research shows that child sexual abuse requires a firm legal response, including additional sanctions such as chemical castration. However, the effectiveness of this sanction is still debated in relation to preventing repeat sexual violence. The procedure for implementing chemical castration involves clinical evaluation and rehabilitation after the offender has completed the sentence. Although regulated as a legal response, the implementation of chemical castration requires careful medical, social and legal considerations. The ultimate goal is to prevent repeat sexual violence and provide a deterrent effect. Strong preventive measures and medical and psychological support are needed to protect children from sexual violence.
TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA TERHADAP PENANGGUHAN PELAYANAN ESSENSIAL DI RUMAH SAKIT Putu Sarjana; Chepi Ali Firman Zakaria; Tono Hadi Susiarno
Jurnal MHKI Vol 2 No 02 (2022): Oktober
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53337/jhki.v2i02.84

Abstract

The suspension of essential healthcare services during the COVID-19 pandemic has raised ethical and legal considerations. This article provides a review of the legal and ethical aspects that should be considered when deciding to delay healthcare services deemed non-urgent. The legal aspect to consider is the patient's right to adequate healthcare and the right to receive clear and accurate information about their health condition, as well as the right to choose medical treatments. Delaying essential services can be done to control the spread of the virus and protect patients and healthcare workers, but must be done carefully and in accordance with ethical principles. Hospitals must consider factors such as patient needs, hospital capacity, and resource availability before delaying essential services. It is also important for hospitals to communicate clearly and accurately with patients about the decision to delay essential services and provide safe alternatives for care or treatment delays. When suspending essential services, hospitals must consider the legal and ethical aspects to ensure that patient rights are respected and that adequate healthcare services remain available.
Co-Authors Ade Mahmud Anggi Muhammad Fadil Chintia Ella Riska Emaliawati Emaliawati Farhan Ednur Satria Iip Saripudin Putu Sarjana Raka Indra Pratama Tono Hadi Susiarno