Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Septi Dwi Wulandari
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Pengawasan Komisi IX DPR RI Dalam Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Nabila Udzrotu Shauma; Septi Dwi Wulandari; Nadia Putri; Mawar Mawar
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 8
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v4i2.18306

Abstract

Indonesian Migrant Workers are every Indonesian citizen who will, are currently, or have done work for wages outside the territory of the Republic of Indonesia, this study was conducted to analyze and determine the role of Supervision of Commission IX of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in the Social Security Policy of Indonesian Migrant Workers. This research is a research study using literature which is analyzed from various existing references and processed research materials on the policy of migrant workers in Indonesia related to the authority of the DPR in the supervisory function. The supervisory role carried out by Commission IX of the DPR RI in this regard is quite good and significant in its achievement. However, it has not been said to be optimal, because the problems related to the governance of the implementation of social security for Indonesian migrant workers which were discussed by the Minister of Manpower in a working meeting with Commission IX of the DPR RI, have not been fully resolved in terms of supervision carried out by Commission IX of the DPR. RI.
KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN Septi Dwi Wulandari; Rahmat Salam
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.948 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2760

Abstract

Koordinasi saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, dari setiap kegiatan perlu diadakan. Jalinan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir Kota Tangerang Selatan memiliki permasalahan seperti masalah ketersediaan jaringan drainase yang belum memadai. Masih tingginya egosektoral organisasi perangkat daerah dalam pemeliharaan saluran drainase penanggulangan banjir.  Kurangnya koordinasi dalam pembagian tugas lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini akan menganalisa penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan konsep koordinasi. Hal ini berupaya untuk menjawab permasalahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Hasibuan mengenai koordinasi dengan 4 indikator yaitu: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahwa kesatuan tindakan menunjukan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola masalah sampah di jaringan drainase dan sungai. Pada pola komunikasi yang dilakukan lintas organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik dengan melakukan komunikasi yang intens. Pada pembagian tugas menunjukan bahwa kesadaran organisasi perangkat daerah terhadap pekerjaan nya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana dan Dinas Pekerjaan Umum yang tidak melakukan perawatan rutin jaringan drainase. Pada tingkat disiplin yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik.
Co-Authors Mawar Mawar Nabila Udzrotu Shauma Nadia Putri Rahmat Salam