Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review Soleh Hasan Wahid; M. Muhsin
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.4856

Abstract

Korupsi dalam bentuk mark-up anggaran menjadi salah satu kasus yang cukup sering terjadi di Indonesia. Model penganggaran yang kurang transparan menjadi salah satu faktornya. Dalam kaitan ini, beberapa peneliti mengusulkan konsep integrasi penganggaran dengan menyuntikkan teori fiqh budgeting namun tataran aplikatif masih sangat minim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat riset-riset mengenai fiqh budgeting, dalam jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia, menilai relevansi dan keterbatasannya. Metodologi yang diadopsi dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka sistematis. Pencarian artikel dilakukan secara sistematis melalui Google Scholar dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE) dengan memilih literatur dari publikasi ilmiah di jurnal dan mengecualikan literatur yang berasal dari selain jurnal. Periode artikel yang dipilih adalah artikel jurnal terbitan 2010-2020. Penelitian penganggaran fikih di Indonesia masih minim pada tataran praktis. Selain itu, riset mengenai fiqh budgeting telah menghubungkan dengan konsep fiskal negara, namun temuan riset masih berupa konsep dan belum menyentuh aspek yang lebih aplikatif (terapan). Temuan penelitian saat ini menekankan pada dua aspek: pertama, perlu dilakukan kontekstualisasi penganggaran fikih berbasis Maqashid Syariah dan kontekstualisasi dan penganggaran Fiqh berbasis integrasi pajak dan zakat. (Corruption in budget mark-ups is a reasonably frequent case in Indonesia. The less transparent budget model is one of the factors. In this regard, several researchers have proposed the concept of budgeting integration by injecting fiqh budgeting theory, but the applicative level is still very minimal. Therefore, this study aims to examine research on fiqh budgeting in scientific journals in Indonesia to assess their relevance and limitations. The methodology adopted in this article is a systematic literature review. Article searches were carried out systematically through Google Scholar and Bielefeld Academic Search Engine (BASE) by selecting literature from scientific publications in journals and excluding literature from other than journals. The selected article period is journal articles published from 2010-2020. Jurisprudence budgeting research in Indonesia is still minimal at a practical level. In addition, research on fiqh budgeting has connected with the concept of state fiscal, but the research findings are still in the form of concepts and have not touched on more applicable (applied) aspects. The current study's findings emphasize two aspects: first, it is necessary to contextualize fiqh budgeting based on Maqashid Syariah and contextualization and Fiqh budgeting based on the integration of taxes and zakat.)
Penetapan Upah dan Struktur Skala Upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Kritis Perspektif Ibn Khaldun Nabilla Umroh Yuliatul Korida; M. Muhsin
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.788 KB) | DOI: 10.21154/antologihukum.v1i2.333

Abstract

This study aims to find out how changes in wage policy in the Job Creation Act No. 11 of 2020 is seen from the perspective Ibn Khaldun's theory of wages. There are three discussions, namely: 1) How provisions for determining the minimum wage in the Job Creation Act No. 11 of 2020, 2) What are the provisions on the structure and scale of wages in the Law Job Creation Law No. 11 of 2020, 3) How are the components and determination wages in the Job Creation Law No. 11 of 2020. Types of research used is library research, then the data is obtained from documentation which is then drawn to conclution objectively and systematically in a context, do the research results have similarities or the difference between the rule of law and Ibn Khaldun's theory. Could concluded that, 1) Determination of the minimum wage in the Job Creation Act different from Ibn Khaldun's wage theory, namely the Job Creation Law based on economic and labor conditions and take into account the value of KHL, while Ibn Khaldun is based on the ability / skill or workload that is owned by workers. 2) Determination of the structure and scale of wages in the Copyright Law Work according to Ibn Khaldun's theory of wages, namely the ability/skill of the workers become one of the factors in determining wages. 3) While in wage determination there are similarities between Ibn Khaldun and the job creation law because it is based on demand and supply or production results. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan kebijakan pengupahan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilihat dari perspektif teori upah Ibn Khaldun. Terdapat tiga pembahasan, yaitu: 1) Bagaimana ketentuan penetapan upah minimum dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 2) Bagaimana ketentuan struktur dan skala upah dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 3) Bagaimana komponen dan penetapan upah dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, maka data diperoleh dari dokumentasi yang kemudian ditarik kesimpulan secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks, apakah hasil penelitian memiliki persamaan atau perbedaan antara peraturan undang-undang dengan teori Ibn Khaldun. Dapat disimpulkan bahwa, 1) Penetapan upah minimum dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan teori upah Ibn Khaldun yaitu UU Cipta Kerja berdasar pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta memperhitungkan nilai KHL, sedangkan Ibn Khaldun mendasar pada kemampuan/skill atau beban kerja yang dimiliki para pekerja. 2) Penetapan struktur dan skala upah dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan teori upah Ibn Khaldun yaitu kemampuan/skill para pekerja menjadi salah satu faktor dalam penetapan upah.3) Sedangkan dalam penetapan upah ada persamaan antara Ibn Khaldun dengan UU Cipta kerja karena didasarkan pada permintaan dan penawaran atau hasil produksi.