Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS REKOMENDASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Achyar Arafat Muchlies; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2617

Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui apakah rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah efektif terhadap Kabupaten/Kota, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer hasil penelitian dilapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh adalah berdasarkan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pembuatan perda provinsi di kabupaten/kota belum menemui hambatan dikarenakan telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi kementerian hukum dan HAM adalah pembentuk produk hukum daerah belum didasarkan pada skala prioritas, program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. The purpose of this study is to find out whether the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products are effective for Regencies/Cities, and to find out the factors that become obstacles in making the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products. The research method used is the empirical method. Empirical legal research is oriented to primary data from research results in the field. The research was conducted at the Makassar Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The types and sources of data used are primary data obtained based on the words and actions of people who were observed or interviewed and secondary data obtained through report materials and other documents that already exist and have a relationship with the issues discussed in writing. Data collection was carried out by conducting library research and field research. The data obtained and collected are then analyzed by the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that the legal product formation program is an instrument that includes a legal planning mechanism so that it is always consistent with the objectives, the underlying legal ideals, and in accordance with the direction of regional development and the effectiveness of the recommendations made are very important in the formation of regional legal products, consultation, guidance and direction from expert drafters of laws is the main thing in drafting legal products before the legal products are enacted.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK M (Tbk) MAKASSAR Fahrunisah Aulia Rahman; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2621

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada PT Bank Mega (Tbk) Regional Makassar, Dibimbing oleh Zulkifli Makkawaru dan Hj. Kamsilaniah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menginterpretasi, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dan bentuk penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris yaitu meneliti aturan Hukum Hak Tanggungan dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengambilan sampel hasil wawancara, peneliti mencari dan menggali informasi dari pihak-pihak terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, diantaranya pihak perbankan. Sebagai kreditur dan pihak debitur. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dapat diketahui dari dua perlindungan hukum preventif dan refresif. Penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan secara litigasi dan nonlitigasi. Analysis of Legal Protection for Creditors in Implementing Mortgage Guarantees at PT Bank Mega (Tbk) Makassar Region, Supervised by Zulkifli Makkawaru and Hj. Kamsilaniah. This study aims to identify, examine, and interpret forms of legal protection for creditors in executing mortgage objects and forms of settlement of mortgage objects by using private sales. This empirical normative research studies the rules of Mortgage Law and its application in society. Methods of data collection using interview techniques, documentation, and literature study. In taking samples from the interviews, the researcher seeks and collects information from parties related to legal protection for creditors exercising mortgage rights, including the banking sector, as creditors and debtors. Legal protection for creditors in executing mortgage objects can be seen from two preventive and repressive legal protections. Settlement of collateral objects of mortgage rights by using individual selling businesses through litigation and non-litigation.

URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR Samsul Bahri; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3830

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peminjaman dana secara online dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi, tehnik analisis data dengan menggunakan analisis deskriktif kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peminjaman dana secara online dengan menerapkan Prinsip Dasar perlindungan konsumen yaitu Pertama; Transparasi, dalam pinjaman dana secara online memastikan keterbukaan, meminimalkan risiko, membangun kepercayaan, mendorong persaing usaha sehat. Kedua; Perlakuan yang adil. OJK dengan memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil (treat consumer fairly) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan. Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat. Adapun Upaya Pemerintah terhadap perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online yaitu Pertama; Pengawasan, yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan fintech itu sendiri adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Kedua; pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjaman dana secara online yang legal serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman dana secara online. Ketiga; Pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan pemblokiran bagi entitas penyelenggara Peminjaman Dana Online yang melanggar aturan dan perundang-undangan. The research aims to achieve two objectives. to determine the legal protection framework for consumers in online fund borrowing, to identify the government's efforts in providing legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing. This study employs an empirical juridical approach, specifically a normative research type. The research is conducted in Makassar City. Primary and secondary data sources are used, collected through techniques such as interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis, involving data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The legal protection framework for consumers in online fund borrowing is built upon basic consumer protection principles to achieve Consumer Protection in Online Fund Borrowing. This involves transparency in online loans, fair treatment in planning, marketing, and utilizing financial services products, as well as a reliable system to establish broad supervision and protect the public. Additionally, it includes efficient complaint resolution mechanisms, where the Financial Services Authority (OJK) provides a consumer complaint facility through its Consumer Services. Government efforts toward legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing entail a supervisory system, led by relevant institutions such as the OJK. Preventive measures involve educating and socializing the public to enhance understanding of selecting competent online lending services and comprehending potential risks. The government establishes the Investment Alert Task Force (SWI) to block entities that violate regulations and laws in the realm of online fund borrowing. These entities are halted from their operations.

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH MOBIL DI PT. HADJI KALLA KABUPATEN MAROS Wawan Sulfahmi; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4478

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros dan untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program trade in di PT. Hadji Kalla Maros dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme tukar tambah mobil (trade in) yang berlaku di perusahaan. Tidak terlaksananya mekanisme disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum marketing, mekanisme yang tidak terlaksana dengan baik dibuktikan dengan tindakan marketing yang tidak memasukkan mobil milik Kadarostan (user) ke dalam program trade in sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Terdapat kwitansi yang ditulis tangan oleh marketing disertai penyerahan mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Kadarostan kepada oknum marketing. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh marketing yaitu menjual mobil milik Kadarostan kepada showroom lain bukan ke dalam program trade in PT. Hadji Kalla Maros. Adapun penyelesaian masalah yaitu melalui musyawarah namun tidak berhasil sehingga dilakukan upaya hukum dan oknum marketing dipecat dari pekerjaannya atau diberikan surat peringatan ketiga (SP3). Oknum marketing tersebut sementara menjalani hukum pidana penjara di Lapas Kabupaten Maros. This study aims to determine the implementation of car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros and to know the problem solving in car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros. The study method used is normative empirical research method. The study results showed that the trade in program at PT Hadji Kalla Maros in its implementation is not in accordance with the mechanism of trade in cars that apply in the company. The mechanism is not implemented due to abuse of authority committed by one of the unscrupulous marketing, the mechanism is not implemented properly evidenced by marketing actions that do not include cars owned by Kadarostan into the trade in program. There is a handwritten receipt by marketing accompanied by the handover of the car and the Motor Vehicle Owner's Book (BPKB) belonging to Kadarostan to the marketing person. The abuse of authority committed by marketing is selling Kadarostan's car to another showroom not into the trade in program of PT Hadji Kalla Maros. The resolution of the problem is through deliberation but unsuccessful so that legal action is taken and the marketing person is fired from his job or given a third warning letter (SP3). The marketing person is temporarily serving imprisonment in Maros District Correctional Facility.

ANALISIS PENERAPAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAMASA Jamaluddin Jamaluddin; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4479

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kendala yang dihadapi oleh petugas registrasi dan identifikasi dalam hal penghapusan registrasi kendaran bermotor di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum kualitatif, berorientasi pada data yang didapat dari narasumber, dokumen-dokumen, dan wawancara atau bahan hukum yang berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan registrasi kendaraan bermotor belum diterapkan di Kabupaten Mamasa, walaupun terdapat kendaraan yang STNK-nya lewat waktu diakibatkan karena belum adanya penekanan dan pelatihan dari satuan atas serta masih belum jelasnya pejabat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam aturan penghapusan registrasi kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi adalah kendala sumber daya manusia, aturan yang belum jelas dan tegas, sarana dan prasarana yang belum memadai, partisipasi masyarakat dan luasnya medan wilayah Kabupaten Mamasa. This research aims to determine the implementation and obstacles faced by registration and identification officers in removing motor vehicle registrations in Mamasa Regency. This research uses a qualitative type of legal research, oriented to data obtained from sources, documents, and interviews or related legal materials.. The data analysis technique used is qualitative. The results showed that the elimination of motor vehicle registration has not been implemented in Mamasa Regency, although there are vehicles whose vehicle registration has expired due to the lack of emphasis and training from the upper unit and the unclear motor vehicle registration and identification officials in the regulation on the elimination of motor vehicle registration. The obstacles faced are human resource constraints, unclear and firm rules, inadequate facilities and infrastructure, community participation and the vast terrain of Mamasa Regency.

PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN PADA SISTEM E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Nur Aida Sepriana M.; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4485

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada system e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif memaparkan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan secara elektronik, dikaji menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Advokat dalam wilayah hukum Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata secara elektronik telah terlaksana melalui layanan e-Court dimana pengadilan negeri yang bersangkutan merupakan penyedia layanan dan pihak advokat serta pihak selain advokat merupakan pengguna layanan tersebut. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan, sedangkan pelaksanaannya jika ditinjau berdasarkan tahapan di dalam sistem e-Court telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta kurang efektif pada tahap persidangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan dari layanan ini yaitu, perangkat e-Court Mahkamah Agung, infrastruktur teknologi, profesionalisme penyedia layanan, kemampuan advokat di bidang IT (Informasi dan Teknologi), kondisi masyarakat dan tidak memilik alamat e-mail. This study aims to understand the application of the principles of speed, simplicity and low cost in the e-Court system in civil cases at the Makassar District Court. This research was conducted using empirical juridical methods. The research is a qualitative analysis by explaining the application of the principles of fast, simple, and low cost in the e-Court system in civil cases in court electronically studied according to Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning electronic administration of cases in court. Data collection methods and techniques were carried out using literature studies and interviews. Research was conducted on judges at the Makassar District Court and advocates within the jurisdiction of Makassar City. The result of the study shows that the implementation of the principles of speed, simplicity and low cost in electronic civil cases has been implemented through the e-Court service where the relevant district court is the service provider and the advocates and parties other than advocates are the users of the service. However, in its implementation there are still some obstacles, while its implementation if reviewed based on the stages in the e-Court system has been effectively implemented at the account creation stage, case registration stage, payment stage and party summoning stage, and less effective at the trial stage. One of the factors affecting the implementation of this service is the Supreme Court's e-Court equipment, technological infrastructure, professionalism of service providers, the ability of advocates in the field of IT (Information and Technology), community conditions and not having an e-mail address.

Title

Found 16 Documents
Search
Journal : Indonesian Journal of Legality of Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search Journal : Indonesian Journal of Legality of Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search
Journal : Indonesian Journal of Legality of Law