Dhidik Apriyanto
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BCA MULTIFINANCE DALAM PENYALURAN KREDIT DI KOTA PONTIANAK AGUS TRIADI E1012151018; Rusdiono Rusdiono; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2867

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward (2008, 134) yang terdiri dari  1) Komunikasi, kesimpulannya adalah komunikasi yang dilakukan oleh BCA Multifinance Kota Pontianak belum maksimal, Pihak BCA Multifinance juga masih belum memiliki solusi yang tepat mengenai permasalah penyaluran kredit sepeda motor, tetapi Pihak BCA Multifinance akan berupaya untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi, agar tidak menimbulkan kerugian kepada perusahaan; 2) Sumberdaya, kesimpulannya adalah pihak BCA Multifinance Kota Pontianak akan memberikan arahan kepada setiap implementatornya untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi, agar tidak mempengaruhi asset perusahaan; 3) Disposisi, kesimpulannya adalah dalam proses pelaksanaan BCA Multifinance,  sudah menekankan kepada setiap implementatornya untuk melakukan tindakan secara cepat dalam proses penyelesaian kredit sepeda motor, agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan; 4) Struktur Birokrasi. kesimpulannya adalah pihak BCA Multifinance sudah menjalankan struktur organisasi sesuai dengan prosedur yang benar, hanya saja masih ada nasabah atau konsumen yang melanggar prosedur yang telah dibuat dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya kredit sepeda motor bermasalah pada perusahaan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti terkait penyaluran kredit sepeda motor adalah  pihak BCA Multifinance harus lebih teliti lagi dalam penyaluran kredit sepeda motor agar permasalahan yang terjadi tidak terjadi kembali sehingga tidak merugikan pihak perusahaan.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan.
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BATU JATO OLEH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU OKTAVIANI OKTAVIANI E1011161054; Lina Sunyata; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2858

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori unsur pengembangan pariwisata Gamal Suwantoro (2004:19) yang terdiri dari : 1) Unsur daya tarik, hasil penelitian diketahui bahwa daya tarik objek wisata Batu Jato adalah wisata alamnya, yang merupakan wisata alami yang memang terbuat sendirinya. 2) Unsur Aksesibilitas hasil penelitian dilapangan aksesibilitas belum mudah untuk ditempuh oleh wisatawan beberapa faktor penyebab mundurnya pembangunan adalah anggaran dana tidak transparansi terhalang oleh masalah pembebasan lahan milik warga, 3) Unsur Fasilitas hasil dilapangan dapat dilihat ketersediaan fasilitas ini masih minim dikarenakan dari masyarakat desa setenpat kurang akan sadar wisata dar belum dinas fokus membenahi iconik kota sekadau yaitu lawang kuari sehingga anggaran terfokus untuk wisata tersebut, 4) Unsur masyarakat dan lingkungan kerjasama masyarakat dengan desa dengan dinas baik hanya saja kerjasama dengan kemitraan atau mitra swasta belum dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan pengembangan objek wisata Batu Jato ini dapat dilaksanakan dengan konsep kearifan lokal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas kekurangan anggaran dan fokus pada pengembangan SDM. Saran pengembangan objek wisata Batu Jato ini dilaksanakan dengan fokus kearifan lokal sosialisasi bekerjasama dengan masyarakat adat setempat. Kata Kunci : Pengembangan,  Wisata Batu Jato, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK ANDRYAN PUTRA PRATAMA E1011151132; Sri Maryuni; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2850

Abstract

Penulisan skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yang bertujuan untuk dapat memberi pemahaman mengenai  Implementasi Pencatatan Kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Berdasarkan adanya fenomena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dan minimnya informasi yang didapatkan tentang pentingnya akta kelahiran. penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. penelitian ini menggunakan teori Edward III Ada 4 faktor yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. hasil penelitian ini kurang maksimalnya Implementasi Pencatatan Kelahiran di Kecamatan Ngabang disebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai pencatatan kelahiran sangat minim sekali. dalam mengimplementasikan pencatatan kelahiran. penyaluran informasi tentang pentingnya akta kelahiran harus disampaikan disdukcapil secara rutin untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran, selain itu peran masyarakat sangatlah penting untuk dapat berpartisipasi dalam mengimplementasikan pencatatan kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Kata Kunci: Implementasi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.