Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Surabaya Wahjoeono, Dipo; Prawesthi, Wahyu
JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK Vol 2, No 02 (2015): JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK
Publisher : STMT Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the efforts made to reduce traffic density in Surabaya is by maximizing both mass and individual public transportation system using available modes such as city buses, paratransit minibuses, taxis and multipurpose transport vehicle. Therefore, it is interesting to assess human transport problems suing public transportation system in Surabaya from jurisdiction point of view in the form of library study involving legislation, references and legal documents related to the problems. In this situation, the enactment of Law No. 22 year 2009 indicates that the implementation of human transport with public vehicles including paratransit minibuses cannot be held by individual, yet, it should be conducted by organization with legal status such as Koperasi or firms.
SOSIALISASI DAN PEMBERIANBANTUAN HUKUM TENTANG HUKUM WARIS DI DESA CANDIPARI, KABUPATEN SIDOARJO Wahjoeono, Dipo; Ahmad, Muh. Jufri; Widya Ningrum, Cindi; Anugrah, Narendra Putra; Hendarto, Vanya Agatha; Assegaff, Nabila
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i2.704

Abstract

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Wisata Candipari, Sidoarjo, dengan fokus pada Tata Kelola Desa Wisata dan masalah hukum waris. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi lokal sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat Desa Candipari, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pengrajin, dan wiraswasta, menghadapi berbagai masalah hukum, termasuk ketidakpahaman tentang hukum waris. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini mengadakan Klinik Bantuan Hukum mengenai hukum waris. Metode pelaksanaan melibatkan konsultasi hukum oleh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berlangsung selama dua jam. Sasaran utama adalah masyarakat Desa Candipari yang memerlukan bantuan hukum terkait masalah warisan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, bimbingan hukum individual, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kewarisan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa banyak keluarga di Desa Candipari mengalami konflik terkait pembagian warisan yang sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hukum waris, manajemen harta, dan ketamakan. Klinik Bantuan Hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris, membantu mengurangi potensi konflik, dan memperkuat tata kelola hukum waris. Masyarakat memperoleh bimbingan praktis mengenai pembagian warisan yang adil dan memahami pentingnya perencanaan suksesi. Dampak dari kegiatan ini mencakup peningkatan pemahaman hukum waris, akses bantuan hukum, kesadaran hukum, penyelesaian sengketa secara damai, dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, kegiatan Klinik Bantuan Hukum di Desa Candipari diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat pemahaman hukum waris dan tata kelola harta benda secara inklusif dan berkelanjutan.
Distributive Justice Analysis in the Context of Workers' Leave Time Regulation: A Legal Perspective Yaqin, Robith Ainul; Wahjoeono, Dipo; Luis, Reinaldo Francisco
Mimbar Keadilan Vol 17 No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v17i2.10997

Abstract

The controversy surrounding Law No. 6/2023 revolves around the loss of the two-day weekend holiday entitlement for workers, the provision of only one day off in a six-day workweek, changes in working hours, which also affect rest time to only one day per week for a 6-day work schedule. The existence of a law should inherently provide fairness to society and contribute to the happiness of the people, but on the other hand, the government must also strive consistently to foster the economic growth of the population as a means to achieve social welfare. This research aims to investigate the regulation of workers' rest time under Law No. 6/2023 and to assess whether the provisions for rest time under Law No. 6/2023 have met the criteria of fairness for workers. To address these objectives, a normative juridical method with legislative and conceptual approaches is employed. Based on distributive justice theory, Law No. 13/2003 better reflects justice in labor relations in Indonesia as it considers basic needs, equality, and workers' contributions more comprehensively. Conversely, Law No. 6/2023, despite providing benefits to employers and potentially stimulating economic growth, appears to reduce the protection and welfare of workers, which can be deemed less fair according to distributive justice principles. Therefore, strict monitoring and improvements are necessary in the implementation of Law No. 6/2023 to ensure fairness for workers is maintained.