Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Clavia: Journal of Law
Basri Oner
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Clavia: Journal of Law

 1 
CONCURSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN : NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr M. Aswan Alimuddin; Basri Oner; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1569

Abstract

Concursus atau gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana gabungan. Sistem penjatuhan pidana dalam perbarengan tindak pidana terdapat berbagai macam yang harus diidentifikasi dalam penentuan penjatuhan pidana. Menelaah putusan pidana tentang concursus terutama atas suatu Putusan Pengadilan membutuhkan penelaahan teori dalam sistem penjatuhan pidana.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Apakah bentuk concursus yang terjadi pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). Sistem penjatuhan pidana apakah yang diterapkan oleh Hakim pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan 1).Bentuk concursus yang terjadi pada Putusan No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr ialah concursus realis ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdiri sendiri sebagai bentuk terwujudnya suatu niat jahat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu yang tidak dapat dipastikan kepada anak korban yang berjumlah 8 (delapan) orang. 2). Sistem penjatuhan pidana yang diterapkan Majelis Hakim ialah absorpsi atau penyerapan mengingat Pasal yang didakwakan yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo Psal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah melakukan pertimbangan secara sosiologis, filosofis dan yuridis. The Concursus or a combination of committing a crime is about how the system of giving punishment for someone who has committed a combined crime. There are various types of criminal penalties that must be identified in determining criminal penalties. Examining criminal decisions regarding concursus, especially on a Court Decision, requires a theoretical study in the criminal system. This study aims to determine: 1). What is the form of concursus that occurs in Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). What is the criminal system applied by the Judge in the Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. The research method used is normative law research. The results of the study show 1). The form of concursus that occurred in Decision No. 66/Pid.Sus/2019/PN.Enr is a realist concursus in terms of criminal acts committed by the defendant standing alone as a form of realizing an evil intention that was carried out repeatedly in an undetermined time span to the child victims, totaling 8 (eight) people. 2). The criminal system applied by the Panel of Judges is absorption considering the article indicted is Article 82 Paragraph (1) Jo Article 76E of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code. In legal considerations, the judge in imposing a sentence has made sociological, philosophical and juridical considerations.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL Farel Al Ghany; Waspada Santing; Basri Oner
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1652

Abstract

Era modern ini banyak terjadi penistaan/penodaan agama melalui media sosial berupa hinaan atau ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang terkait dengan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini dapat menimbulkan intoleransi terhadap sesama manusia dan dapat menimbulkan perasaan benci. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan yang sama tentang penistaan agama melalui media sosial adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan penistaan agama melalui media sosial dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan melakukan pendekatan undang-undang, pendekatan analisis konsep hukum, mengumpulkan data, observasi, dan melakukan wawancara dengan Hakim Kelas IA Pengadilan Negeri Makassar dan Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana proses penanganan penistaan agama melalui media sosial dan bagaimana hakim menerapkan sanksi terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial.. In this modern era, there are many of blasphemy/defamation of religion through social media in the form of insults or hate speech directed at individuals or groups related to elements of ethnic, religious, racial, and intergroup (SARA) elements. This can lead to intolerance to fellow humans and can lead to feelings of hatred. This crime is regulated in the Criminal Code (KUHP) Articles 156 and 156a, the same rules regarding blasphemy through social media are regulated in Law No.19 of 2016 amendments to Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 paragraph (2). And the criminal sanctions are regulated in Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law. The purpose of this study is to: 1). How to deal with blasphemy through social media? 2). What are the imposition of sanctions on blasphemy criminals via social media?. The research methods were a prescriptive normative empirical research with a legal approach, a legal concept analysis approach, data collecting, observation, and interviews with judges of District Court Judges Class IA Makassar and Unit 3 Tipiter Polrestabes Makassar. The legal materials used in this study include primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show how the process of handling blasphemy through social media and how judges apply sanctions to perpetrators of blasphemy through social media.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT KEMATIAN DI KABUPATEN GOWA Muhammad Firmansyah; Marwan Mas; Basri Oner
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian di dalam putusan perkara pidana No. 108/Pid.B/2022/PN Sgm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, jurnal-jurnal serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) aturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Bab XII buku II  Pasal 263 s/d Pasal 276 yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat dan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan (ii) penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat kematian karena adanya  niat atau kesengajaan untuk memalsukan surat dengan tujuan untuk mencairkan asuransi BPJS. This study aims (i) to find out how the legal arrangements regarding forgery of letters in the Criminal Code and (ii) to find out the factors that cause the crime of forging death certificates in the decision on criminal case No. 108/Pid.B/2022/PN Sgm. The method used in this research is empirical normative. The data and data sources used are primary data and secondary data. Primary data was obtained directly through information using interviews with the Sungguminasa District Attorney and the Sungguminasa District Court. Secondary data was obtained from library research by reading legal references, legislation, journals and documents related to this research. The results of the study show that (i) the rules regarding the criminal act of forging letters in the Criminal Code are contained in Chapter XII book II Articles 263 to Article 276 namely making fake letters, forging letters and using fake letters or forged letters (ii ) the cause of the criminal act of forging a death certificate is because of the intention or intention to falsify the letter with the aim of disbursing BPJS insurance.
PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE Bobby Ashari Lukman; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam  melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian ini dilaksanakan di di Kejaksaan Negeri Bone lebih tepatnya di Kabupaten Bone. Dengan menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, data dari bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama pada lokasi penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12. This study aims to identify and analyze the implementation of pre-prosecution at the Bone State Prosecutor's Office and to find out and analyze the basic considerations of the Public Prosecutor in carrying out Pre-Prosecution at the Bone State Attorney's Office. This research was conducted at the Bone District Attorney, more precisely in Bone Regency. By using the type of research approach juridical. The type of data used is Primary Data and Secondary Data, data from primary legal materials obtained directly from the first source at the research location. Secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues under study. The results showed that the Bone District Attorney carried out pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code and PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for handling general criminal cases, especially pre-prosecution, which states that in pre-prosecution, the public prosecutor after receiving the investigator's investigation case file and is of the opinion that the results of the investigation are considered complete or incomplete. The Public Prosecutor of the Bone State Prosecutor's Office conducted a pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code. It began with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) from the investigator to the public prosecutor as stipulated in Pasal 109 Ayat (1) of the Criminal Procedure Code so that the Bone District Prosecutor's Office was involved in the case referred to in the SPDP. The Bone District Attorney also conducted pre-prosecution based on PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime cases which are composed of Pasal 8 to Pasal 12.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH: Studi Putusan No.75/Pid.B/2021/Pn.Mak Budi Mangawi; Basri Oner; Andi Tira
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2265

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam  perkara pidana putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel dan jurnal terkait dengan penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis menggunakan ukuran kualitatif dan disajikan dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Onslag Van Rechtavervolging (terbukti ada perbuatan, namum perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana) diputus lepas dari segala tuntutan karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata. This study aims to find out the legal considerations of the judge in the criminal case decision Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. The research method used is qualitative legal research. Types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations and court decisions and secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. All legal materials are collected in a structured and systematic manner using qualitative measures and presented in a descriptive analysis. The results of the research show that the elements of Article 167 Paragraph (3) of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which the Public Prosecutor charged was not proven so that the Panel of Judges handed down the Onslag Van Rechtavervolging Decision (it was proven that there was an act, but the act was not a crime) was dismissed from all charges because the act was not a crime but civil matters.
Co-Authors Andi Tira Bobby Ashari Lukman Budi Mangawi Farel Al Ghany M. Aswan Alimuddin Marwan Mas Muhammad Firmansyah Ruslan Renggong Siti Zubaidah Waspada Santing