Garuda - Garba Rujukan Digital

CONCURSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN : NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr M. Aswan Alimuddin; Basri Oner; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1569

Concursus atau gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana gabungan. Sistem penjatuhan pidana dalam perbarengan tindak pidana terdapat berbagai macam yang harus diidentifikasi dalam penentuan penjatuhan pidana. Menelaah putusan pidana tentang concursus terutama atas suatu Putusan Pengadilan membutuhkan penelaahan teori dalam sistem penjatuhan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Apakah bentuk concursus yang terjadi pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). Sistem penjatuhan pidana apakah yang diterapkan oleh Hakim pada Putusan: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan 1).Bentuk concursus yang terjadi pada Putusan No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr ialah concursus realis ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdiri sendiri sebagai bentuk terwujudnya suatu niat jahat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu yang tidak dapat dipastikan kepada anak korban yang berjumlah 8 (delapan) orang. 2). Sistem penjatuhan pidana yang diterapkan Majelis Hakim ialah absorpsi atau penyerapan mengingat Pasal yang didakwakan yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo Psal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah melakukan pertimbangan secara sosiologis, filosofis dan yuridis. The Concursus or a combination of committing a crime is about how the system of giving punishment for someone who has committed a combined crime. There are various types of criminal penalties that must be identified in determining criminal penalties. Examining criminal decisions regarding concursus, especially on a Court Decision, requires a theoretical study in the criminal system. This study aims to determine: 1). What is the form of concursus that occurs in Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr 2). What is the criminal system applied by the Judge in the Decision: No.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. The research method used is normative law research. The results of the study show 1). The form of concursus that occurred in Decision No. 66/Pid.Sus/2019/PN.Enr is a realist concursus in terms of criminal acts committed by the defendant standing alone as a form of realizing an evil intention that was carried out repeatedly in an undetermined time span to the child victims, totaling 8 (eight) people. 2). The criminal system applied by the Panel of Judges is absorption considering the article indicted is Article 82 Paragraph (1) Jo Article 76E of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code. In legal considerations, the judge in imposing a sentence has made sociological, philosophical and juridical considerations.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT: STUDI KASUS PUTUSAN : NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 Muhammad Arief Wiratama; Almusawir Almusawir; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1581

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana dengan sanksi hukuman yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelakunya, apatah lagi jika dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Namun tidak sedikit kasus yang melibatkan anggota TNI dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini. Penelitian ini ibertujuan untuk imemahami ipertimbangan hukum oleh iHakim ipada tindak ipidana ipenyalahgunaan Narkotika yang idilakukan Oleh TNI putusan iNomor: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 idana mengetahui penerapan sanksi pidana penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan Oknum Anggota TNI putusan No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. Penelitian dilakukan di Kota Makassar ialah Majelis hukum MiliteraIII-16 Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 isudah isama pada hukum yang legal karena Hakim dalam pertimbangan putusannya telah melihat dari fakta–fakta yang iterungkap di dalam persidangan serta melihat Tuntutan Jaksa Militer, Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa. 2) Penjatuhan sanksi pidana pada putusan Hakim No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 belum maksimal karena dalam putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana minimal penjara 4 (empati) tahun dan 4 (empat) bulan seharusnya Hakim menjatuhkan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.. Narcotics abuse is a criminal act with punitive sanctions that should provide a deterrent effect for the perpetrators, especially if it is carried out by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are supposed to be role models in maintaining security and order in society. However, there are not a few cases involving members of the TNI in this narcotics abuse case. This study aims to understand the legal considerations by iJudges on criminal acts of narcotics abuse committed by the TNI decision iNumber: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. The research was conducted in Makassar City, namely the Makassar Military III-16 Legal Council. The results of the study show: 1) Judge's consideration in Decision No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 is the same in legal terms because the Judge in considering his decision has seen from the facts revealed in the trial and saw the Military Prosecutor's Claims, Witness Statements, and Defendant's Statements. 2) The imposition of criminal sanctions on Judge's decision no. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 has not been maximized because in his decision the Judge only sentenced a minimum of 4 (empathy) years in prison and 4 (four) months the Judge should have sentenced a maximum of 12 (twelve) years in prison.

HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Avrila Dwi Putri; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1585

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu, di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil langsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan di Polrestabes Makassar, selain itu juga dilakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut dan pihak kepolisian yang berperan langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pidana mati yang dijatuhkan dalam perkara putusan nomor 627/Pid.b/2018/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak ada pelanggaran ham di dalamnya. nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah 1) nilai keadilan 2) nilai kebebasan 3) nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati sering menuai pro dan kontra karena di nilai bertentangan HAM. Tetapi, sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku, perbuatan yang terbukti dan dilakukan dengan cara tidak manusiawi sudah sepantasnyaa diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan apa yang diperbuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. This study aims to find out two things: first, to find out whether the death penalty imposed in decision number 1627/Pid.B/2018/PN Mks is in accordance with human rights values and secondly, to find out how people think about the implementation of the death penalty in Indonesia. The research method used is normative empirical law is a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. This research was carried out in two places, namely, in 1 District Court Class I A Makassar and Polrestabes Makassar. The results of this research were obtained through field research and literature which were classified into two types of data, namely primary data and secondary data. Including data taken directly at the Makassar Class I A District Court and at the Makassar Polrestabes, in addition, direct interviews were also conducted with the judge who handled the case and the police who played a direct role. The results of this study indicate that the death penalty imposed in case decision number a1627/Pid.b/2018/Pn.Mks is in accordance with human rights values and there are no human rights violations in it. the human rights values in question are 1) the value of justice 2) the value of freedom 3) the value of humanity. Although the death penalty often reaps the pros and cons because it is considered to be against human rights. However, in accordance with applicable legal procedures, actions that are proven and carried out in an inhumane manner should be given a severe and commensurate punishment for what he did in accordance with the applicable laws and regulations

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN BIOTA LAUT YANG DILINDUNGI Nurwana Basri; Yulia A. Hasan; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1653

Biota Laut merupakan salah satu objek pencaharian manusia yang dilindungi dengan undang-undang, namun dalam penelitian diperoleh fakta bahwa telah terjadi pencurian dengan beberapa modus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks. dan apakah pemberian kepada pelaku dalam putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer diperoleh secara langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan data dari bahan sekunder mengacu pada undang-undang, buku, jurnal, dan informasi yang diperoleh dari hasil kuisioner dengan nelayan dan masyarakat di Pasar Lelong Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum materil dalam putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 40 Ayat ( 2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d. sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.Mks menurut hakim sudah tepat namun tidak sesuai dengan akibat dari terdakwa.

ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH Deden Deni Hermawan Deden; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.1872

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbarengan yang manakah yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) serta sistem pemidanaan yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dll. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kota Manado. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisis yang digunakan yakni analisis deskriftif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kasus ini Mukrim Dg Tommi melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi, terdakwa Mukrim Dg Tommi menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002, terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Lulu Sera yang menikah pada tanggal 17 November 2008. Awal mula terdakwa kenal dengan Fitria Ladilae istri keduanya pada bulan April 2015 melalui telephone, selanjutnya terdakwa datang kerumah orangtua Firia Ladilae yang bernama Ibu Siti Maryam Sumele. Saat perkenalan tersebut terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan belum beristri. Kemudian hubungan antara terdakwa dan Fifria Ladilae berlanjut ke hubungan pacaran dan terdakwa sering datang ke rumah Fitria Ladilae dan menginap dirumahnya. Serta sistem pemidanaan berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. This research aims to find out which form of distribution occurs in decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) and which punishment system is applied to decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. This research is a normative type of research, this type of research is to examine document studies, namely using various secondary data such as of legislation, legal theory etc. This research was conducted in Makassar City and Manado City. All data is obtained from literature research and interviews and the analysis used is descriptive analysis. The results of this study show that In this case, Mukrim Dg Tommi committed the crime of forging letters and remarried, the defendant Mukrim Dg Tommi became a member of the Indonesian Army in 2002, the defendant had a wife named Lulu Sera who married on November 17, 2008. Initially, the defendant knew Fitria Ladilae, his second wife, in April 2015 by telephone, then the defendant went to the home of Firia Ladilae's parents named Mrs. Siti Maryam Sumele. At the time of the alan, the defendant claimed to be a bachelor and had not yet married. Then the relationship between the defendant and Fifria Ladilae continued to a courtship relationship and the defendant often came to Fitria Ladilae's house and stayed at her house. As well as the system of legal considerations by judges in passing judgments must reflect the sense of justice of society, that is, not only based on its juridical considerations but also its sociological considerations that lead to the background of the occurrence of crimes. Judges are required to have a conviction and associate that belief with valid evidence and create their own laws that certainly do not conflict with Pancasila as the source of all laws in Indonesia.

PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA Dwirandhi Heru Purnomo; Abdul Haris Hamid; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2240

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice. Dan untuk mengetahui hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolosian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil antara pihak korban dan pihak pelaku dengan metode perdamaian musyawarah untuk mufakat melalui perantara kepolisian berdasarkan ketentuan syarat formil dan materil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 2) Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice wilayah Hukum Polres Bulukumba adalah Tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku, Tidak kooperatif dalam pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP), Adanya intervensi dari pihak ketiga, Korban tetap ingin melanjutkan kasus ke pengadilan, Benturan kepastian hukum, dan Adanya batasan dalam pelaksanan keadilan restoratve yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. This study aims to find out how to resolve traffic accidents through Restorative Justice. And to find out the obstacles of Police Investigators in carrying out the settlement of traffic accident cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show: 1) The settlement of traffic accidents through Restorative Justice refers to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice to jointly seek a fair settlement between the victim and the perpetrator with the peace method of deliberation to reach a consensus through police intermediaries based on formal and material conditions with an emphasis on restoration to its original state. 2) Obstacles to Police Investigators in carrying out the Settlement of Traffic Accident Cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police are the failure to reach an amicable agreement between the victim and the perpetrator, not being cooperative in examining the case report (BAP), intervention from a third party, the victim remains want to continue the case to court, conflicting legal certainty, and the existence of limitations in the implementation of Restorative Justice regulated in laws and regulations. 2. Disputes arising from the implementation of mining profit sharing in the Libureng sub-district, Bone Regency, there is no conformity between reality and the delivery of results, the environment has become polluted due to waste, the community's land is no longer fertile, and there have been many fatalities and landslides

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEBANGAN KAYU ILLEGAL DI KABUPATEN BARRU Nur Asril Jadidah Anshari; Baso Madiong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2262

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada penyidik kepolisian Resor Barru (Polres Barru), serta Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru, serta Hakim Pengadilan Negeri Barru. Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan hukum pidana penebangan kayu ilegal meggunakan aturan-aturan hukum pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal- pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2) Status penanganan barang sitaan terhadap kasus pidana penebangan kayu ilegal sudah sesuai dengan aturan undang-undang yaitu pada dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP dan Pasal 194 KUHAP. This study aims to find out: 1) To find out the criminal law provisions against illegal logging in Barru District; 2) To find out the status of handling confiscated goods from criminal acts of illegal logging in Barru District. The research method used is qualitative. The type of data used in this study is primary data, secondary data, tertiary data. Data collection techniques were carried out by interviewing investigators from the Barru Resort Police (Barru Police), as well as the Public Prosecutor of the Barru District Attorney, and Barru District Court Judges. The data is then analyzed qualitatively and is presented in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the criminal law provisions for illegal logging use the legal provisions in Article 82 paragraph (1) letter c Juncto Article 12 letter c Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Articles of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. 2) The status of handling confiscated goods in criminal cases of illegal logging is by the law, namely in Article 1 point 16 of the Criminal Procedure Code, Articles 38 to Article 46 of the Criminal Procedure Code, Articles 128 to Article 130 of the Criminal Procedure Code and Article 194 of the Criminal Procedure Code.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA: Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN.Mks Amiruddin Makmur; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2296

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memeberikan pertimbangan terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa M.Asri yang telah turut serta melakukan pembunuhan berencana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya yang berdasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi pidana kurungan penjara selama 15 tahun terhadap terdakwa M.Asri dengan pertimbangan yang meringankan terdakwa dirinya belum pernah dipidana sebelumnya serta bersikap sopan dalam persidangan This study aims to find out how law enforcement efforts are made against the perpetrators of premeditated murder and to find out how judges give consideration regarding imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results showed that the law enforcement efforts carried out by the judge against the defendant M. Asri who had participated in the premeditated murder were in accordance with the laws and regulations where the judge had given considerations in his decision based on the conviction obtained from valid evidence. based on the law and imposed a criminal sanction of 15 years in prison against the defendant M. Asri with the mitigating considerations for the defendant himself having never been convicted before and being polite in court

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search