Arinto Nurcahyono
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai Indra Prayoga Hermanto; Arinto Nurcahyono
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1451

Abstract

Abstract. Crime is a social phenomenon that is often faced by every society in this world. The crime that often occurs in Indonesia is theft, so when that happens the law is there to provide justice and a sense of security to the community with legal procedures and remedies. This study aims to find out how criminal law is enforced in the crime of motorcycle theft by recidivists and also to find out how the process of criminalizing motorcycle theft by recidivists from the perspective of legal sociology. The research method used is a sociological juridical approach and data collection techniques used in this study are literature studies and interviews. Based on the results of the research conducted, it shows that the act of theft that has occurred has been carried out repeatedly so that the crime is a recidivist crime. In an effort to create efforts to deal with criminal acts of theft, especially recidivists, it is necessary to carry out matters that have been included in laws and regulations, so that a sense of security, comfort and peace can be created in the environment and associations within the family and social community. There are several factors that influence these crimes, including internal factors, external factors, and economic factors. Abstrak. Kejahatan merupakan gejala sosial yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum hadir untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara dan upaya hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dan juga untuk mengetahui bagaimana proses pemidanaan tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dari perspektif sosiologi hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa tindakan pencurian yang terjadi telah di lakukan berulang kali sehingga tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana residivis KUHP sudah mengaturnya dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut, sebagai perwujudan yang diatur dalam KUHP. Dalam usaha untuk menciptakan usaha penanggulangan tindak pidana pencurian khususnya residivis, diperlukan untuk melaksanakan hal-hal yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam lingkungan maupun pergaulan didalam keluarga dan masyarakat sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan tersebut diantaranya seperti, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor ekonomi.
KEDUDUKAN ASEAN CSR NETWORK DALAM PENGELOLAAN CSR DI ASEAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL M. Husni Syam; Arinto Nurcahyono; Eka An Aqimuddin; Erik Setiawan
Arena Hukum Vol. 14 No. 3 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.1

Abstract

Non governmental organizations (NGO) telah diakui memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan masyarakat internsional termasuk dalam wacana Corporate Social Responsibility (CSR). Pengakuan masyarakat internasional akan berhubungan dengan kedudukannya dalam hukum internasional. ASEAN CSR Network (ACN) merupakan salah satu NGO di ASEAN yang fokus kepada isu CSR. Kedudukan ACN penting untuk dibahas untuk melihat pelaksanaan pengelolaan CSR oleh ASEAN. Permasalahan yang dibahas adalah kedudukan ACN sebagaisubjek hukum internasional dan fungsi ACN dalam pengelolaan CSR berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan studi kasus ACN sebagai objek penelitian. Hasil yang diperoleh yaitu ACN bukan subjek hukuminternasional mauapun ASEAN. ACN merupakan subjek hukum Singapura karena didirikan di Singapura. ACN berfungsi sebagai agen yan membangun kesadaran di ASEAN perihal bisnis yang bertanggung jawab.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas Ilham Maulana; Arinto Nurcahyono
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2138

Abstract

Abstract. This study aims to determine law enforcement efforts against the crime of hoarding and misuse of subsidized fuel oil in Indonesia and to find out the criminal policy towards overcoming the misuse of fuel oil associated with law. The research method used is a normative juridical type, with a statutory regulation approach and relying on primary, secondary and tertiary sources of law. The results of this study are efforts to enforce the law against the crime of hoarding and misusing subsidized fuel oil in Indonesia by using two means, namely penal and non-penal means. Regarding penal facilities, it is specifically regulated in Article 55 of Law No. 22 of 2001 and non-penalty efforts include counseling and legal education, supervising and monitoring the distribution of fuel purchases, establishing cooperation with agents and oil retailers so that they do not participate or cooperate in fuel smuggling. as well as conduct patrols at the time before the news of the increase in fuel. The criminal policy towards overcoming the misuse of fuel oil associated with Law No. 22 of 2001 is in the form of the application of criminal law (criminal law application), where the criminal provisions for all types of fuel abuse are regulated starting from Article 51 to Article 55 of the Oil and Gas Law. Articles 51 to 55 in essence are part of the penal effort to realize people's welfare by reducing the number of acts of fuel abuse. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan Undang Undang.Metode penelitian yang yang digunakan ialah berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bertumpu pada sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia ditegakkan dengan dua sarana yakni sarana penal dan non penal. Pada sarana penal, secara spesifik diatur dalam Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 dan upaya non penal ialah meliputi penyululuhan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM, menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM serta melakukan patroli pada waktu menjelang kabar kenaikan BBM. Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan UU No 22 tahun 2001 ialah berbentuk penerapan hukum pidana (criminal law application), dimana ketentuan pemidanaan terhadap semua jenis penyalahgunaan BBM diatur mulai dari Pasal 51 sampai Pasal 55 UU Migas. Pasal 51 sampai Pasal 55 pada hakikatnya adalah bagian dari upaya penal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai Indra Prayoga Hermanto; Arinto Nurcahyono
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1451

Abstract

Abstract. Crime is a social phenomenon that is often faced by every society in this world. The crime that often occurs in Indonesia is theft, so when that happens the law is there to provide justice and a sense of security to the community with legal procedures and remedies. This study aims to find out how criminal law is enforced in the crime of motorcycle theft by recidivists and also to find out how the process of criminalizing motorcycle theft by recidivists from the perspective of legal sociology. The research method used is a sociological juridical approach and data collection techniques used in this study are literature studies and interviews. Based on the results of the research conducted, it shows that the act of theft that has occurred has been carried out repeatedly so that the crime is a recidivist crime. In an effort to create efforts to deal with criminal acts of theft, especially recidivists, it is necessary to carry out matters that have been included in laws and regulations, so that a sense of security, comfort and peace can be created in the environment and associations within the family and social community. There are several factors that influence these crimes, including internal factors, external factors, and economic factors. Abstrak. Kejahatan merupakan gejala sosial yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum hadir untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara dan upaya hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dan juga untuk mengetahui bagaimana proses pemidanaan tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dari perspektif sosiologi hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa tindakan pencurian yang terjadi telah di lakukan berulang kali sehingga tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana residivis KUHP sudah mengaturnya dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut, sebagai perwujudan yang diatur dalam KUHP. Dalam usaha untuk menciptakan usaha penanggulangan tindak pidana pencurian khususnya residivis, diperlukan untuk melaksanakan hal-hal yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam lingkungan maupun pergaulan didalam keluarga dan masyarakat sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan tersebut diantaranya seperti, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor ekonomi.