Sapto Hermawan
Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Disabilities concessions in Indonesia: fundamental problems and solutions Ristania Intan Permatasari; Sapto Hermawan; Abdul Kadir Jaelani
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 30 No. 2 (2022): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v30i2.23814

Abstract

There are many people with disabilities in Indonesia. However, the government has not fulfilled the rights of persons with disabilities according to the provisions in the laws and regulations on persons with disabilities. This study aims to analyze concessions for persons with disabilities in Indonesia: fundamental problems and offered solutions. This research is a normative study using the Literature Review study approach, namely by examining and analyzing data. The results of the research show that the government has not guaranteed the rights of persons with disabilities in Indonesia, so it is essential to issue government regulations that regulate the type and amount of concessions as a form of creating legal certainty for persons with disabilities. This concession is essential to implement in Indonesia because it can reduce the barriers for persons with disabilities to access essential services to increase their income and economic participation.
Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan Tax holiday di Indonesia Putri Jauharotul Wahidiyah; Sapto Hermawan
Jurnal Discretie Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v4i1.71708

Abstract

Penelitian ini meneliti dampak implementasi pilar dua OECD terhadap pengaturan tax holiday di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi atas dikeluarkannya pilar dua dalam the pillar two solutions OECD yang memuat tentang Anti-Base Erosion Rules (GloBE) serta Subject to Tax Rules (STTR) yang menerapkan tarif pajak minimum sebesar 15% yang kemudian berdampak kepada pemberian insentif pajak berupa fasilitas tax holiday. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pilar dua tersebut terhadap pengaturan tax holiday di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pilar dua memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengaturan tax holiday di Indonesia. Dampak tersebut diantaranya adalah pemberian fasilitas tax holiday yang tidak maksimal bahkan terancam untuk dihilangkan dan terdapat ketidakpastian hukum terhadap wajib pajak yang telah menerima fasilitas tersebut serta potensi hilangnya penerimaan pajak jika pemerintah bersikukuh tetap memberlakukan kebijakan tersebut
Analisis Yuridis Pengaturan Reklamasi Pertambangan Batubara Pasca Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara Muhammad Reza Fadhil Pratama; Lego Karjoko; Sapto Hermawan
Jurnal Discretie Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v4i1.73965

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan reklamasi pertambangan batubara agar dapat berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka serta menggunakan metode interpretasi sebagai teknik analisis bahan hukum. Adapun hasil penelitian pada penulisan hukum ini ialah ketiadaan aturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta adanya ketidaksesuaian dan ketidakselarasan antara ketentuan aturan perundang-undangan dengan aturan pelaksana yang berlaku sekarang dan eksisnya praktik penyimpangan pengaturan reklamasi pertambangan batubara yang dilandasi aturan pelaksana yang ada membuat implementasi pelaksanaan kegiatan reklamasi menjadi terkendala dan tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan.