<![CDATA[Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Partai politik tidak mungkin menyerap aspirasi masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan dikunci krannya oleh orang yang memegang kekuasaan partai politik. Kran keterbukaan dan kebebasan mestilah terbuka agar partai politik bisa eksis. sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara adalah Penyusunan peraturan daerah memiliki manfaat ke masyarakat sendiri karena keluhan keluhan dari masyarakat harus dilaksanakan pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem yang ada bisa berbentuk perda maupun dalam hal pembangunan. Kendala yang dihadapi untuk mengadopsi aspirasi masyarakat pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah Sumatera Utara adalah tidak semua bisa di penuhi karena aspirasi masyarakat harus di rapat kan kembali ke komisi untuk mewujudkan. Upaya partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara: Perlu Adanya Peraturan Teknis Yang Rinci Terkait Partisipasi Masyarakat, mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan Sosialisasi Raperda Kepada Masyarakat]]>
