Garuda - Garba Rujukan Digital

Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin dari Pernikahan Tidak Tercatat Erwinsyahbana, Tengku; Harmita, Harmita
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, University of Ahmad Dahlan

Based on the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/ 2010, a child born from an unregistered marriage may have a civil relationship with his biological father, so as to remain inherited, and to obtain legal certainty as an heir the name of the uregistered marrieage born child should mentioned as the heir. This fact is interesting to be examined and it aims to obtain answers of the legal strength of the heirsâ certificate of unrecorded marriage. This research type is juridical normative with legislation approach through the descriptive-qualitative method. The results of the study indicate that in order to obtain legal certainty, it is supposedly that the certificate of inheritance contains the name of the unrecorded marriage born child. But, this is canât be done, because there is no legislation determines that the childâs name from unregistered marriage could be contained in the letter. So, with no legislation, the certificate of inheritance containing the name of the unregistered marriage child has no legal power, and therefore it is recommended that the government immediately make a regulation concerning the inheritance certificate for the child from unregistered marriage, so it could be clear and fixed.

PERSYARATAN NASKAH JURNAL DE LEGA LATA Erwinsyahbana, Tengku
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PERSYARATAN NASKAH JURNAL DE LEGA LATA

Pengantar Penyunting Erwinsyahbana, Tengku
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pengantar Penyunting

KEPASTIAN HUKUM PENGGADAIAN HARTA BERSAMA TANPA IZIN DARI SALAH SATU PASANGAN DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARâIYAH NOMOR :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh) Erwinsyahbana, Tengku; Valini Tanjung, Vivi Lia
Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.566 KB)

Seseorang yang menguasai barang bergerak, dianggap sebagai pemilik, apabila berhutang kepada lembaga gadai, maka barang bergerak yang dikuasai dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa jika seorang suami atau isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta bersama, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Ironisnya dalam praktik penggadaian yang objeknya adalah harta bersama, maka persetujuan seperti yang dimaksudkan tidak pernah diminta-kan. Kenyataan yuridis seperti ini menarik untuk diteliti dan dianalisis, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum pelaksanaan gadai yang objeknya adalah harta bersama. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang bersifat deskriptif. Data penelitian berupa data sekunder, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, sedangkan analisisnya dilakukan secara yuridis kualitatif. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa gadai terhadap harta bersama dalam perkawinan tanpa adanya persetujuan pasangan suami isteri adalah batal demi hukum, oleh sebab itu disarankan agar pemerintah segera memper-baharui aturan hukum demi menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan gadai.

REFORMULASI PENYEDIAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN Erwinsyahbana, Tengku; Rahayu Fitri, Rizki; Rambe, Anjasmara; Azhar Nasution, Taufik
Borneo Law Review Journal Volume 2, No 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Dana penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan hidup sangat besar, dan apabila kerusakan lingkungan hidup terjadi karena pemanfaatan sumber daya alam, maka selayaknya perusahaan dibebani dana penanggulangan bencana melalui instrumen pajak lingkungan. Mengingat arti penting instrumen pajak lingkungan perlu dilakukan penelitian, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penyediaan dana penanggulangan bencana yang terjadi karena kerusakan lingkungan hidup dan menyusun formulasi pajak lingkungan guna penyediaan dana penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif, sedangkan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang dialokasikan dari anggaran pendapatan daerah, padahal jika kegiatan perusahaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi penyebab terjadinya bencana, maka sudah seharusnya perusahaan dibebani tanggung jawab untuk menyediakan dana penanggulangan bencana, dan hal ini ditetapkan melalui internalisasi dana eksternal perusahaan. Hal penting yang perlu diformulasikan dalam instrumen pajak lingkungan, terkait dengan dasar hukum penetapan pajak lingkungan, tarif pajak yang harus dibayarkan, prosedur pemungutan pajak lingkungan, dan penggunaan dana yang diperoleh dari pajak lingkungan untuk penanggulangan bencana. Formulasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan dana penanggulangan bencana akibat adanya kerusakan lingkungan hidup karena pemanfaatan sumber daya alam, seharusnya tidak dibebankan kepada pihak yang tidak ikut menikmati keuntungan dari kegiatan usaha

KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Erwinsyahbana, Tengku; Ramlan, Ramlan
Borneo Law Review Journal Volume 1, No 2 Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

The dominance of religious influence in the field of marriage law is inevitable, for marriage is also a worship that the Lord commands the human race. The religious rules governing marriage can not be ruled out by anyone who wants to carry out their marriage, but there is a tendency that religious values or precepts are neglected, on the grounds of human rights, whereas based on the 1945 Constitution and Law no. 39 of 1999, that in certain cases the exercise of human rights can be limited by religious values. Given that interfaith marriages are forbidden by religion (Islam), then interfaith marriage on the grounds of human rights, can not be justified. An important paradigm that also needs to be straightened out that marriage is not included as a human right, because it is the right to form a family that includes human rights, the way it is done through legitimate marriages, that is legitimate according to religion and state law

PENELITIAN KUALITATIF BIDANG ILMU HUKUM DALAM PERSFEKTIF FILSAFAT KONSTRUKTIVIS Erwinsyahbana, Tengku; Ramlan, Ramlan
Borneo Law Review Journal Volume 1, No 1 Juni 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Penelitian merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hasilnya dipergunakan bagi kehidupan manusia. Dalam penelitian ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, dikenal 2 (dua) jenis metode penelitian, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, dan walaupun masing-masingnya terdapat perbedaan karakteristik metode yang digunakan, tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus dipahami oleh setiap peneliti, seperti: validitas dari hasil capaian dan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah. Penelitian kualitatif mengkonstruksi-kan realitas dan memahami maknanya, sehingga lebih memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitasnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dan yang diteliti adalah kondisi objek alamiahnya, sehingga karakteristik penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskriptif analitis, lebih mengutamakan pada proses bukan hasil, bersifat induktif, dan mengutamakan pemaknaan. Hal ini sesuai dengan pemikiran filsafat konstruktivis yang beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi (bentukan) manusia itu sendiri, sedangkan manusia mengkonstruksikan pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungannya

KEPASTIAN HUKUM PENGGADAIAN HARTA BERSAMA TANPA IZIN DARI SALAH SATU PASANGAN DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARâ€™IYAH NOMOR :0049/PDT.G/2014/MS-ACEH) Erwinsyahbana, Tengku; Valini Tanjung, Vivi Lia
Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Seseorang yang menguasai barang bergerak, dianggap sebagai pemilik, apabila berhutang kepada lembaga gadai, maka barang bergerak yang dikuasai dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa jika seorang suami atau isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta bersama, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Ironisnya dalam praktik penggadaian yang objeknya adalah harta bersama, maka persetujuan seperti yang dimaksudkan tidak pernah diminta-kan. Kenyataan yuridis seperti ini menarik untuk diteliti dan dianalisis, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum pelaksanaan gadai yang objeknya adalah harta bersama. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang bersifat deskriptif. Data penelitian berupa data sekunder, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, sedangkan analisisnya dilakukan secara yuridis kualitatif. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa gadai terhadap harta bersama dalam perkawinan tanpa adanya persetujuan pasangan suami isteri adalah batal demi hukum, oleh sebab itu disarankan agar pemerintah segera memper-baharui aturan hukum demi menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan gadai.

KONSEP PENGUASAAN MUTLAK SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN INDONESIA OLEH NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN Ramlan Ramlan; Tengku Erwinsyahbana
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 18 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

The potential of natural resources of Indonesia's marine fisheries was estimated at 6.4 million tons per year. But there is no domestic fisherman role in the Indonesia modern fishing industry investment, 100% modern industry players in Indonesia’s marine fisheries is foreign investment. In effect, the presence of fish in Indonesia’s sea began to decrease and traditional Indonesian fisherman suffer a lot of losses so they remain live bellow the poverty line. While the demand for fish in the country to be met through imports. In order to realize the welfare state under Article 33 UUD 1945, the government of Indonesia should control and manage of fishery resources absolutely and must be given to the national industry and society Indonesian fishermen independently, not giving space and opportunity for foreigners to participate in managing the business of the fishing industry in Indonesia.

PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA YANG BERKEADILAN DIKAITKAN DENGAN POLITIK HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM KELUARGA NASIONAL Tengku Erwinsyahbana
Indonesian Journal of Dialectics Vol 2, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah PascaSarjana Unpad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

It is likely that inter-religion marriage often takes place due to plurality adhered by the Indonesian people. Many couples have not had their inter-religion marriage registered due to refusal by the Civil Registry Office to register their marriage on grounds that the inter-religion marriage is not permitted in religious teachings, and further, it is not regulated in Law No. 1 of 1974. This fact obviously raised the feeling of injustice and legal uncertainty in the inter-religion marriage so that it is interesting to investigate the aims of which were: to discover the law on inter-religion marriage in the politics on marriage law based on Five Basics Principles of the Republic of Indonesia (Pancasila) when associated with function of the marriage registry institution, to discover the legal certainty of the interreligion marriage conducted overseas when associated with function of the marriage registry under the Indonesian legal system, as well as the inter-religion marriage law in the political perspective on equitable marriage law based on Pancasila as an effort for legal system development of national family. Toanalyzethe research findings, the following theories are adopted, which are, the Pancasila-based legal state, Pancasila-based justice as well as legal development and legal certainty theories.The research was a legal research natured by adopting approaches on legal history and comparative as well as laws and regulations. The research was descriptive nature and in view of the costruction, it was a prescriptive research.The main data required for the research consisted secondary and primary data.Data collection that have been adopted was document study and interview methods The analysis of the data collecting was conducted on a qualitative juridical method focusing on the analysis on the legal certainty and legal aspect which live and grow among the public, as well as legal synchronization.The research indicated that the inter-religionmarriage in Indonesia has taken place due to a legal uncertainty in the context of Law No. 1 of 1974 which did not regulate whether or not the inter-religion marriage practice was permitted. On the contrary, however, the relevant law has opened the possibility of such marriage to took place. It was also possible that the uncertainty on the inter-religion marriage was due to the provisions regarding marriage as set forth in Law No. 1 of 1974 and Law No. 23 of 2006 which conflict with each other. The state should therefore guarantee that the public legal certainty is to be realized as one characteristic indicated in a Pancasila-based legal state is the existence of legal certainty. Viewed from the theories on Pancasila-based justice as well as legal development and legal certainty approache.Thus, to realize public orderliness and harmony, it shall be necessary to only register the marriage at one institution. This has to be conducted as an effort to keep orderliness of population administration and legal certainty when it comes to inter-religion marriage.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search