Tri Rusnita
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LAPORAN AKHIR INDEKS WILLIAMSON Muhamad Edwin Zulfikar Atmani Wedhana; Tri Rusnita
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 4 No. 2 (2022): Desember: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sinov.v4i2.333

Abstract

Pembangunan ekonomi daerah dengan aspek kependudukan memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan penduduk dan pembangunan ekonomi mengandung beberapa makna yang penting. Pertama, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Ketiga, dampak dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali permasalahan penduduk dalam pembangunan terabaikan.
SISTEM INFORMASI PEREKONOMIAN BELANJA JASA KONSULTASI PELAKSANA PENYUSUNAN WEBSITE Tri Rusnita; Muhamad Edwin Zulfikar Atmani Wedhana
Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Vol. 1 No. 2 (2022): Desember : Jurnal Bengawan Solo
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.257 KB) | DOI: 10.58684/jbs.v1i2.14

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkedudukan sebagai landasan yuridis bagi setiap pengembangan dan pemberdayaan terhadap otonomi masing-masing daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengembangan otonomi daerah pada tingkat kabupaten dan kota diharapkan dapat menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, yang mendorong Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penggalian potensi perekonomian setiap daerah.