Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Alhiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah
Farid Nofiard
Universitas Lambung Mangkurat
Religion Humanities Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KADERISASI KEPEMIMPINAN PAMBAKAL (KEPALA DESA) DI DESA HAMALAU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Nofiard, Farid
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kaderisasi yang dijalankan oleh pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau untuk mempersiapkan kader penggantinya agar dapat melanjutkan kepemimpinnya sebagai Kepala Desa sehingga kelangsungan organisasi yang dipimpinnya akan terus berlanjut. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengkaitkan dengan teori tentang proses kaderisasi yang di kemukakan oleh Stradling dengan penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk menggali atau mengungkap proses kaderisasi pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau. Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam proses kaderisasi oleh seorang pemimpin terdapat proses pemberian pendidikan politik kepada kadernya. Proses pendidikan politik yang dimaksud meliputi beberapa hal yaitu Pertama, pengetahuan yang terdiri dari pengalaman professional dan pengetahuan praktikal. Kedua, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. Ketiga, sikap dan nilai-nilai prosedural. Dalam prakteknya setiap pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau sudah melakukan proses kaderisasi terhadap kadernya walaupun proses kaderisasi itu dijalankan secara non formal. Akan tetapi proses kaderisasi ini hanya dijalankan oleh lingkungan keluarga tertentu saja, ditemukan beberapa faktor penyebanya yaitu diantaranya petuah orang tua zaman dahulu yang cenderung melarang keturunnya menjadi Kepala Desa, kesibukan masyarakat, dan tidak adanya faktor pendorong masyarakat untuk berlomba-lomba memperebutkan kursi kepemimpinan Kepala Desa seperti halnya di desa-desa lainnya.   Kata Kunci: Kaderisasi, Kepemimpinan, Pembakal
Komunikasi Politik Digital di Indonesia Farid Nofiard
Al-Hiwar : Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol 10, No 2 (2022): Juli-Desember
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-hiwar.v10i2.7548

Abstract

The habits of the Indonesian people in seeking the information at this time have experienced a shift from what was previously considered television and print media as a means of actual information, turning to digital media as the main media for seeking information. This is in line with the demands of the industrial revolution 4.0 which demands an all-digital society, the great attention of the Indonesian people to the internet is an opportunity for political actors to turn to digital media as a means of political communication. Through research using descriptive literature study methods, researchers try to observe through online news, scientific magazines, television news, and digital literacy related to political communication built by political actors in Indonesia today. It was found that the results of political communication built through digital media were more effective because political messages were more easily conveyed thanks to the great attention of the Indonesian people to the internet. In addition, digital media can save time and cost in delivering political messages. This digital political communication, apart from personal branding, can also be used to resolve conflicts between the government and society 
Praktik Kerja Lapangan bagi Mahasiswa pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan Farid Nofiard; Ellisa Vikalista; Saifudin Saifudin; Nor Afifah; Liana Liana
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i3.8251

Abstract

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintahan non Kementerian yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan di Indonesia. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari praktik perkuliahan yang diikuti sebanyak 77 perwakilan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022, dibagi dalam 3 tahapan yaitu tahap persiapan meliputi kordinasi kegiatan dengan pihak Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Tahapan pelaksanaan dengan dilaksanakannya sosialisasi oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Lecture Method, diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan terkait peran, fungsi dan tugas ATR/BPN dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian dan mendapatkan feedback atas kegiatan. Adapun hasil yang didapatkan setelah PKL ini dilaksanakan, para mahasiswa pengambil mata kuliah Politik Hukum Agraria telah mengetahui dan memahami terkait peran, fungsi dan tugas ATR/BPN dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat dan mengurangi potensi timbulnya kesalahpahaman terhadap peran, fungsi dan tugas dari lembaga ATR/BPN sekaligus mengurangi potensi konflik pertanahan di Indonesia.The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) is a non-ministerial government agency appointed to carry out government duties in the land sector in Indonesia. Fieldwork practice at the ATR/BPN Regional Office of South Kalimantan Province is part of the lecture practice which was attended by 77 representatives of Government Science study program students of FISIP ULM, which was carried out in 3 stages, namely the preparation stage including coordination of activities with the ATR / BPN Regional Office of South Kalimantan Province. The implementation stage with the implementation of socialization by the Regional Office of ATR /BPN of South Kalimantan Province with lecture, discussion, and question-and-answer methods. The material presented is related to the role, function, and duties of ATR/BPN in carrying out government duties in the land sector. The last stage is the evaluation of activities to measure the success of service activities and get feedback on activities. As for the results obtained after this fieldwork practice was carried out, students taking Agrarian Law Politics courses already know and understand the roles, functions, and duties of ATR/BPN in carrying out government duties in the land sector in accordance with statutory provisions, so that they can help socialize to the community and reduce the potential for misunderstanding of the roles, functions, and duties of ATR/BPN institutions while reducing the potential for land conflicts in Indonesia.
Co-Authors Ellisa Vikalista Liana Liana Nor Afifah Saifudin Saifudin