Rini Oktoyani
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN PURWAKARTA Rini Oktoyani; Ely Sufianti; Hendrikus T. Gedeona
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Media Administrasi Terapan
Publisher : Jurnal Media Administrasi Terapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v3i2.61

Abstract

Pembangunan industri memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Implementasi kebijakan pengawasan dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Purwakarta belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya pengaduan pencemaran limbah B3 dari masyarakat, industri yang belum menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, banyaknya industri yang belum memiliki izin pengelolaan limbah B3, dan masih adanya industri yang berada dalam pengawasan DLH Kabupaten Purwakarta terkait pelanggaran pengelolaan limbah B3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh pemberian insentif berupa Properda, pemberlakuan sanksi bersifat administratif, metode dan teknis pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal. DLH Kabupaten Purwakarta memiliki keterbatasan sumber daya dan otonomi. Selain itu, informasi yang disampaikan secara luring dan belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan limbah B3 antar stakeholder terkait. DLH Kabupaten Purwakarta belum memiliki peraturan daerah turunan dari UU Cipta Kerja. Pada implementasi kebijakan pengawasan dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Purwakarta diperoleh faktor penunjang adalah pemberian insentif dan faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya, otonomi, dan informasi. Oleh karena itu, diharapkan DLH Kabupaten Purwakarta menggunakan konsep collaborative governance pada implementasi kebijakan pengawasan dalam pengelolaan limbah B3.
Strategi Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purwakarta Rini Oktoyani; Ely Sufianti; Hendrikus T. Gedeona
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 3 No. 2 (2023): Vol. 3 No. 2 Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v3i2.61

Abstract

Industrial development has a positive impact on the economy and a negative impact on health and the environment. The implementation of monitoring policies in hazardous waste management in Purwakarta Regency has not been optimal. This is marked by complaints of hazardous waste pollution from the public, industries that have not submitted hazardous waste management reports to DLH Kabupaten Purwakarta, many industries do not yet have a hazardous waste management permit, and there are still industries that are under the monitor of DLH Kabupaten Purwakarta regarding violations of hazardous waste management. This research uses descriptive qualitative method. The results of this study obtained the provision of incentives in the form of Properda, the application of administrative sanctions, methods and technical monitoring carried out internally and externally. DLH Kabupaten Purwakarta has limited resources and autonomy. In addition, the information submitted offline and the environmental management information system has not yet been integrated, particularly hazardous waste management among related stakeholders. DLH Kabupaten Purwakarta does not yet have regional regulations derived from the work copyright law. In the implementation of monitoring policies in hazardous waste management in Purwakarta Regency, the supporting factors are the provision of incentives and the inhibiting factors are limited resources, autonomy, and information. Therefore, it is hoped that the DLH Kabupaten Purwakarta will use the concept of collaborative governance in the implementation of monitoring policies in hazardous waste management.