Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)

Peran Relawan dalam Penanggulangan Virus Covid-19 Melalui Implementasi Konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Purwokerto Andri Trianfano; Sartono -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1040.363 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.36

Abstract

Penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah yang semakin meluas membuat virus ini menjadi konsentrasi bagi publik dan memerlukan respon cepat. Salah satu upaya penanggulangan Covid-19 ini adalah dengan membuat kebijakan di tingkat desa berbentuk relawan Covid-19. Desa yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Karangnangka dengan mengusung konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak implementasi program relawan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, hasil ditemukan bahwa peran relawan Covid-19 di Desa Karangnangka adalah sebagai garda terdepan penanggulangan Covid-19 dengan melalui komunikasi intens dan terkontrol, monitoring yang teratur, pendataan, serta pengalokasian dana yang sesuai. Peran tersebut berjalan optimal sebab relawan mampu menumbuhkan kepercayaan dan harapan masyarakat, sehingga fungsi dari relawan itu sendiri berjalan secara maksimal. Kata Kunci: Covid-19, Peran, Relawan Desa ABSTRACT The spread of Covid-19 in Central Java has been wider which made it became a public concentration and need faster responses. One of the efforts to prevent this widespread virus was initiating the Covid-19 volunteer team as an implementation of village-level policies. Karangnangka was a village that carried “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” concept. This research aimed to analyze the role and implication of the volunteer program. Using the qualitative method and case study approach, the result showed that the role of Covid-19 volunteer in Karangnangka was a frontline to prevent the rise of another Covid-19 case through intense communication, monitoring process, data-collection, and proper budget allocation. Those roles had been running optimally since the volunteers could gain the trust and hopes from the society, so that the function of the Covid-19 volunteer programme could work maximally. Keywords: Covid-19, Role, Village Volunteer
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PNPM MD DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS Sartono -; Andri Trianfano; Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v11i2.14

Abstract

Kemiskinan merupakan persoalan bagi Indonesia. Di Indonesia kemiskinan dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya diperlukan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitan, dan pendayagunaan.Pemerintah Indonesia mencanangkan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.Agar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan maka pemerintah desa membuat program pembangunan yang akan dilaksanakan agar penggunaan dana Program Nasoional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat berjalan secara efektif.Adapun lokasi sasaran penyaluran dana PNPM Mandiri Pedesaan ini meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan yang kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Pedesaan. Kelompok asaran adalah; masyarakat miskin di pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan dan kelembagaan pemerintah lokal.
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA HARAPAN (KB) DI DESA KARANGMANGU KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS Andri Trianfano; Suryoto Suryoto; Sartono Sartono
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.452 KB) | DOI: 10.56681/da.v19i1.49

Abstract

This research is entitled Implementation of the Familiy Planning Village Program in Karangmangu Vllage, Purwojati District, Banyumas Regency. The purpose of this study is to explain and describe the implementation of the Family Planning Village Program (KB) in Karangmangu Village. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. To determine the informants in this study, it was done using a purposive teqnique, namely the informants who were deliberately selected by the researchers. The results of this study indicate that the communication that exists between the implementor and the target group is quite good, but still needs improvement in the coordination pattern, starting from reporting to evaluation. Then, the human resources that are owned are sufficient enough, but still needs to be done to improve the program facilities. The response and understanding of the implementer regarding the village family planning program is quite good. Keywords: Karangmangu, KB Village, Policy Implementation.
EVALUASI PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI SOKARAJA KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS Andri Trianfano; Oti Kusumaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v13i2.15

Abstract

Sekolah merupakan basis peningkatan kualitas, karena sekolah lebih mengetahui masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menjelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mmbentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah dalam kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan yang sederajat.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN DESA DI DESA NUSAWANGKAL KABUPATEN CILACAP Sartono -; Andri Trianfano
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.16

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2006 tentang peraturan desa di Desa Nusawangkal Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, peningkatan kapasitas belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih rendahnya kemauan aparat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, aspek akuntabilitas belum dilaksanakan secara maksimal, karena inisiatif dan kreatifitas dari pemerintah desa itu sendiri yang masih rendah serta kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Ketiga, transparansi tidak berjalan optimal karena masih minimnya media komunikasi yang tersedia, rendahnya inisiatif aparat untuk menghadiri acara-acara pertemuan dengan warga serta kurang terbukanya aparat dalam menerima masukan dari warga masyarakat. Keempat, partisipasi belum terrealisasi dengan baik karena masih terbatasnya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kurangnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah, serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa yang kurang melibatkan masyarakat.Kata Kunci: implementasi, peraturan, desa.AbstractThis study aims to discuss the implementation of regional regulation number 18 of 2006 concerning village regulations in Nusawangkal Village, Nusawungu District, Cilacap Regency. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis it can be confirmed several things including: first, capacity building has not been carried out to the fullest, due to the low willingness of village officials to improve their knowledge and skills. Secondly, the accountability aspect has not been carried out maximally, because the initiative and creativity of the village government itself is still low and lacks the support of the community. Third, transparency is not running optimally due to the lack of available communication media, the lack of initiative by officials to attend meetings with residents and the lack of openness of officials to receive input from community members. Fourth, participation has not been realized properly due to the still limited access for the community to express their opinions, lack of community control over the government, as well as policy making by the village government that does not involve the community.Keywords: implementations, regulations, villages.  
PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KELURAHAN PABUARAN, KECAMATAN PURWOKERTO UTARA Andri Trianfano; Dwi Astuti Nurhayati
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.27

Abstract

AbstrakPelaksanaan program KUBE yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama ini belum dapat berjalan secara maksimal. Berbagai yang permasalahan kerap muncul dan menghambat berjalannya kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya ketua dan anggota KUBE Buaran Jaya dalam manajemen sumber daya manusia untuk menjaga keberlangsungan kelompok menggunakan perspektif General Administrative Management Theory dari Henry Fayol. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan, dan analisis data dilakukan menggunakan metode interaktif. Hasil menunjukkan bahwa dalam ramelakukan proses manajemen SDM di dalam kelompok, ketua melakukan proses perencanaan yang berguna untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan SDM sesuai dengan kompetensinya, pengorganisasianuntuk menghindari tumpang tindih peran antar anggota, pengarahan untuk membuat anggota bekerjasama dengan baik guna mencapai tujuan kelompok, pengendalian untuk mengukur sejauh mana tujuan yang sudah tercapai, pengembanganuntuk meningkatkan kualitas produksi usaha yang dijalankan, pemberian kompensasiuntuk menjaga produktivitas, dan integerasi serta pemeliharaan agar timbul rasa saling memiliki. Proses tersebut berdampak pada segi kelembagaan, sosial, dan juga ekonomi.Kata Kunci: KUBE, manajemen, sumber daya manusia AbstractThe implementation of the KUBE program conducted by the government as a solution to increase public welfare has not worked well so far. A lot of problems came up and hampering the group progress. This research aimed to identify the efforts of the leader and the member of KUBE Buaran Jaya in managing human resources to keep the group sustainability. This research used a qualitative method with a study case approach. The data collection has done through observation, in-depth interviews, and documentation. Purposive sampling was used to determine the informant, and the data analysis has done by an interactive method. The results show that in managing human resources within the group, the leader has done the planning process to know the needs and the competence of the member, organizing to prevent overlapping tasks between members, directing to make a good teamwork between members, controlling to measure the goals achieved, developing to increase the production quality, giving compensation to keep the productivity, integration and maintaining to build the sense of belonging between members. Those things impacted the organizational, social, and economic sector.Keywords: KUBE, management, human resources
Tanggung Jawab dalam Pelayanan Administrasi Desa Sartono -; Andri Trianfano
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.407 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i2.45

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai pelayanan administrasi desa merupakan tanggung jawab atau naluri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan bahwa pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa pelayanannya. Pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu atau aparat desa yang secara fungsional bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sehingga harus menunjukkan perilaku profesional, bukan sebaliknya berperilaku berdasarkan naluri yaitu mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada dan dilaksanakan secara turun temurun. Kata Kunci: Pelayanan, Administrasi, Tanggung Jawab Abstract The purpose of writing this scientific paper is to raise the discussion about village administration services as a responsibility or instinct. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through document analysis. From the results of the analysis it can be confirmed that public services aim to provide satisfaction for service users. Its implementation is entrusted to certain government officials or village officials who are functionally responsible for their duties and functions so that they must show professional behavior, not vice versa, behave based on instinct, namely maintaining habits that have been there and carried out for generations. Keywords: Service, Administration, Responsibilities
ANALISIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI MELALUI MEKANISME REWARD Sartono Sartono Sartono; Andri Trianfano Trianfano
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 2 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v19i2.57

Abstract

Human resources are one of the important aspects possessed by an agency, both public and private agencies. The management of human resource management is important to do, so this research is intended to analyze and describe the management of human resource management as an effort to improve employee performance, especially employees of the Department of Transportation of Purbalingga Regency through the reward mechanism carried out. This study uses qualitative research methods, with three data collection methods, namely in-depth interviews, observation and documentation. The problems in this study were studied more deeply using 5 (five) factors that affect performance, namely personal factors, work systems, facilities, leadership and situations. The results of this study indicate that the management of human resource management carried out by the Department of Transportation of Puralingga Regency is through a reward mechanism. This mechanism is very important for improving the performance of its employees. However, the facilities and personal factors still need improvement. This is due to the lack of accessibility of supporting facilities for employee performance at the Department of Transportation of Purbalingga Regency.