Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Menara Ilmu

Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia Nancy Sofiani; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti; Yulia Septi Wahyuni
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 1 (2024): Vol 18 No. 01 APRIL 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i1.5273

Abstract

Desentralisasi pendidikan merupakan strategi pemerintah Indonesia untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan sebagai upaya untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di berbagai wilayah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan desentralisasi pendidikan dan mengidentifikasi dampak serta tantangan implementasinya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kajian ini menggunakan analisis kebijakan untuk mengevaluasi langkah-langkah kebijakan desentralisasi pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi literatur dan data empiris terkait implementasi desentralisasi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan telah membawa dampak positif, seperti peningkatan partisipasi siswa, pemberdayaan pemerintah daerah, dan adaptasi kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, implementasinya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan kendala birokrasi. Kajian ini memberikan kontribusi pemahaman lebih lanjut tentang dinamika kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Implikasi dari temuan ini dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta memberikan arahan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Kata Kunci: Desentralisasi Pemerintahan Daerah, Desentralisasi Pendidikan.