Articles
<![CDATA[Women's Representation on Regional People's Representative Council Padang City in Society Homogeneity ]]>
<![CDATA[Lince Magriasti]]>;
<![CDATA[Nur Iman Subono]]>;
<![CDATA[Meidi Kosandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 25, No 3 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jsp.63161
<![CDATA[This research aims to describe the process of nominating women for political parties and the electability of women in the regional representative council Padang City as seen from the 2014 and 2019 elections. Using the concept of Pitkin's descriptive political representation simplified by Phillips as a politics of presence, this paper describes women's electability in the Padang legislature with homogeneous community conditions with majority ethnicity are Minangkabau. The presence of women candidates in the Padang City legislature has benefited from the economic conditions owned both individually and by families. Political factors also show that there's still the influence of family politics in the candidacy of women. The level of incumbent electability was high from the 2014 to 2019 elections, but in quantity, there was a decrease in women's representation in the Padang City legislature. Meanwhile, if we look at the homogeneity of the people in Padang, conditions also follow it in the Padang legislature, which is also filled with representatives of women from Minangkabau ethnicity. However, this community homogeneity does not increase women in political institutions.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Fobi Habibillah]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3009
<![CDATA[Penelitian membahas tentang efektivitasi peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Peneltian ini didasarkan pada banyaknya jumlah laporan masyarakat yang masuk kepada Ombudsman Sumatera Barat terkait dugaan maladministrasi yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Untuk itu diperlukan pengawasan oleh Ombudsman untuk mengelola pengaduan masyarakat serta mencegah terjadinya maladministrasi yang berulang di Kantor Pertanahan Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif semu/ quasi qualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta studi dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan uji keabsahaan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan teori Sondang P. Siagian (1978) yang terdiri dari lima indikator. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan menggunakan indikator tersebut, peran pengawasan Ombudsman Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Padang sudah bisa dikatakan efektif dan berjalan dengan baik sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1978).]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Publik E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo Dalam Mengatasi Masalah Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo ]]>
<![CDATA[Yuda Tri putra]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36312/jisip.v6i1.2799
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan inovasi pelayanan publik E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo dalam mengatasi masalah pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo. Latar belakang penelitian ini karena adanya permasalahan pembangunan di Kabupaten Tebo khusunya pembangunan infrastruktur salah satunya yaitu pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo dikarenakan pekerja yang terpapar covid serta adanya pembatasan peregerakan kegiatan masyarakat (PPKM) di masa pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuasi kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Pemilihan infoman menggunakan teknik purposive sampling dengan uji keabsahaan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana E-Pendampingan Halo Jaksa tersbut digunakan sebagai media penyampaian informas progres pembangunan serta sebagai media komunikasi untuk bantuan p endampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tebo dalam membantu mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Tebo tentunya juga permasalahan pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Tebo. Selanjutnya melihat bagaimana dampak yang dihasilkan dari adanya E-Pendampingan Halo Jaksa tersebut dalam pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Tebo]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI BATIPUAH ATEH KECAMATAN BATIPUH ]]>
<![CDATA[Robbi Rifani]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3016
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the implementation of the Program Sembako in Nagari Batipuah Ateh and to find out the obstacles in its implementation. Determination of informants using purposive sampling technique and the form of checking the validity of the data with triangulation techniques. Techniques and data collection through interviews and documentation. This research is a quasi-qualitative. This research uses Richard E. Matland's implementation model. The results of this study indicate that the implementation of the Program Sembako is quite optimal. However, there are still some obstacles that occur in the process of implementing the basic food program in Nagari Batipuah Ateh.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK ]]>
<![CDATA[Afda Liza Fitri]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 1 No 3 (2019): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/jmiap.v1i3.73
<![CDATA[Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) nagari adalah forum komunikasi bagi para pelaku kepentingan dan juga masyarakat untuk membahas rencana pembangunan yang berbasis masyarakat. Dalam Musrenbang nagari, pihak-pihak yang harus terlibat adalah seluruh stakeholder yang mewakili dari segala bidang kehidupan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya di Nagari Sungai Nanam, tidak seluruh stakeholder dan juga masyarakat yang seharusnya terlibat, mengikuti kegiatan Musrenbang nagari tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat, juga latar belakang pekerjaan masyarakat di Nagari Sungai Nanam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik dalam menganalisis data menggunakan trianggulasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam masih termasuk kategori sedang. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam disebabkan oleh bebrapa faktor yang menghambat, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Musrenbang, minimnya informasi mengenai jadwal pelaksanan kegiatan Musrenbang, faktor pekerjaan masyarakat, juga jenis kelamin. Kata kunci: partisipasi, masyarakat, Musrenbang, pembangunan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG SEBAGAI BAGIAN DARI KEKUATAN POLITIK DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN RKUHP ]]>
<![CDATA[Rima Arfa Solia]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 2 No 4 (2020): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/jmiap.v2i4.204
<![CDATA[The RKUHP policy is the result of a regulation made by the DPR in 2019 at the end of its term of office, because the content of this regulation contains a lot of ombiguity and is controversial by students asking the government to re-examine this regulation, participation by students becomes a political force when the president finally takes it. action by resigning the endorsement of this policy to conduct a review, in practice the students of the State University of Padang (UNP) were a part of political power at that time, various ways of participation such as demonstrations, discussions, and the use of social media were carried out by UNP students. The biggest factor that affects the participation of UNP students is experience in organizations and the influence of information on social media. It is recognized that UNP students have high political awareness but it is inversely related to the relatively low trust in the government, thus giving birth to a form of militant-radical political participation]]>
<![CDATA[Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari Bukit Gadang Mandiri dalam Pengelolaan Sumber Kekayaan Nagari ]]>
<![CDATA[Jumiati Jumiati]]>;
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>;
<![CDATA[Dwi Finna Syolendra]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v6i2.9414
<![CDATA[This community service partner is the State-Owned Enterprise (BUMNag) Bukit Gadang Mandiri Nagari Sikabau, Dharmasraya Regency. This service activity was carried out to contribute ideas and counseling about the institutional strengthening of BUMNag Bukit Gadang Mandiri in the Management of Wealth Resources of Nagari Sikabau, Dharmasraya Regency. BUMNag is a pillar of economic activity in Nagari which functions as a social institution and commercial institution to be able to encourage the economy of Nagari, with the hope of prospering the economy of the Nagari community. The methods and approaches used include education, socialization, training, and mentoring "participatory rural appraisal". This training stage begins with a survey and the establishment of goals and objectives to be achieved. This service program has a significant impact in increasing the knowledge, skills, and skills of partners in understanding institutional capacity building and being able to formulate and find new business units that can be used as BUMNag based on the characteristics and wealth of the Nagari.]]>
<![CDATA[Pendampingan Penerapan Model Pelayanan yang Memuaskan Pegawai dan Masyarakat Berbasis Total Quality Management ]]>
<![CDATA[Dasman Lanin]]>;
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>;
<![CDATA[Afifah Asriati]]>;
<![CDATA[Beta Santria Sholehah]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasrullah]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v6i3.9409
<![CDATA[The purpose of service is to assist in improving the understanding and skills of Nagari employees in implementing a service model that satisfies the community and Nagari employees, then innovating and developing excellent problem solver skills. The Nagari government is required to be independent in this regard. The village where this service is located is Suayan, Akabiluru District, Fifty Cities Regency, this village has not been able to manage good or excellent services. This Nagari still does not have a service recording machine that is connected online. While Nagari is the government closest to the people. This service activity is ultimately able to provide skills in utilizing service recording machines, as well as being skilled at detecting the weaknesses of nine indicators that are not yet prime (Menpan RB). This service activity is carried out using participatory and mentoring methods. The results achieved are (1) there has been a shift in orientation from a bureaucratic orientation to a public orientation among employees. The ability to understand the TQM-based service model has increased, (2) the skills of Nagari employees have increased, in carrying out services for the satisfaction of the Nagari community. Henceforth, it must be accompanied by a service machine that is connected to a computer (e-government). as well as intensive discussions to become skilled Problem Solvers towards truly excellent service.]]>
<![CDATA[PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MALADMINISTRASI BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA PADANG TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Farah Fadila]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3376
<![CDATA[Peneltian ini berdasarkan pada banyaknya jumlah laporan masyarakat yang masuk kepada Ombudsman Sumatera Barat terkait dugaan maladministrasi yang terjadi pada bidang pendidikan khusus PPDB di Kota Padang. Permasalahan tersebut diperlukan penyelesaian oleh Ombudsman untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat serta mencegah terjadinya maladministrasi yang berulang di bidang pendidikan khusus PPDB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan maladministrasi bidang pendidikan di Kota Padang. Dalam mengukur peran tersebut, peneliti menggunakan teori peran Dedi Mulyadi (2016)), indikator tersebut terdiri dari tingkat pekerjaan dari kualitas dan kuantitas, penyelesaian sesuai target dan waktu, inisiatif dan daya kreatifitas, dan proses komunikasi, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan maladministrasi bidang pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Peran Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan bidang pendidikan Kota Padang secara keseluruhan sudah berjalan walaupun belum maksimal. Dari kualitas Ombudsman sudah menjalankan salah satu tugasnya yaitu dengan menindaklanjuti laporan maladministrasi dan dari kuantitas sudah melebihi target yang sudah diterapkan. Ini berarti masih banyak ditemukan maladministrasi bidang pendidikan. Dari target sudah baik karena melebihi target yang sudah ditentukan dan dari waktu penyelesaian terkait PPDB cepat, inisiatif sudah baik dengan menjalankan aturan yang sudah dibuat pemerintah terkait PPDB dan daya kreatifitas sudah punya yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan, dan proses komunikasi dilakukan sudah berjalan baik antar Ombudsman maupun Dinas Pendidikan. Sedangkan kendala yang dihadapi Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan maladministrasi bidang pendidikan adalah factor internal yang terdiri dari regulasi sudah ada akan tetapi apabila tidak ada Ombudsman harus mencari aturan terkait bidang pendidikan, kendala lainnya sarana dan prasarana dimana dari sarana kekurangan dana dan prasarana bidang PVL kekurangan spesifikasi dan penyelesaian alat rekam serta dari Dinas Pendidikan Kota Padang kekurangan penyebaran sekolah di kelurahan, lainnya dari kendala yaitu SDM yang membuat Ombudsman meminta bantuan pada bidang lain. Selain diatas terdapat faktor eksternal dimana dilihat dari masyarakatnya yang tidak paham tugas Ombudsman dan mereka tidak membaca regulasi yang terkait khusus pendidikan.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM PAMSIMAS KAMPUNG PASAR PAGI DAN KAMPUNG TEGAL SARI DI NAGARI LUNANG SATU ]]>
<![CDATA[Endah Kurnia]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 10 No 3 (2022): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55678/prj.v10i3.764
<![CDATA[The community-based drinking water and sanitation program (Pamsimas) is an innovation by the government in increasing public access to proper drinking water and sanitation with a community-based scheme for rural and peri-urban areas. Nagari Lunang Satu is one of the areas targeted by the Pamsimas III program. There was a difference in program success between Tegal Sari Village and Pasar Pagi during the implementation of the Pamsimas program in Nagari Lunang Satu. This research was conducted with the aim of knowing the differences in the successful implementation of the Pamsimas program in Pasar Pagi and Tegal Sari villages and to find out what factors caused the differences in the successful implementation of the Pamsimas program between Pasar Pagi and Tegal Sari villages. The research method used is quasi-qualitative research (quasi-qualitative). The results showed that the implementation of the Pamsimas program in Pasar Pagi Village was running optimally, while the implementation of the program in Tegal Sari Village was not running optimally. The factors causing the difference in the successful implementation of the Pamsimas program between Pasar Pagi and Tegal Sari villages are planning factors, community participation factors or attitudes, and coordination factors.]]>
