Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Agama Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Abdul Halim
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Mantra Agama: Islamic Dialectics and Local Beliefs of The Suku Anak Dalam Jambi Eli Sapina; Arfan Arfan; Abdul Halim; Zaki Mubarak; Mohd Kailani
Jurnal Studi Agama Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Studi Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsa.v6i2.14975

Abstract

This study examines the dialectics of local beliefs and religions in the form of mantras in the Suku Anak Dalam that are difficult to abandon and are still practiced even though they have embraced their new religion (Islam). This research uses a descriptive quality method by taking a location in the Suku Anak Dalam community in Pasir Putih Jambi Village. Data were obtained through interviews, observations, and documentation. The results of this study found that the Jambi Suku Anak Dalam had animist beliefs in their pre-Islamic lives, expressed by mantras in aspects of their lives. After they embraced Islam, the old beliefs they held were not completely abandoned by them. The mantras as expressions of their old beliefs were then elaborated with Islamic teachings in the form of putting basmalah utterances at the beginning of their mantras and replacing the gods with the Lord Allah as the place of asking in the mantras.
Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Feisal Feisal; Ruslan Abdul Gani; Abdul Halim
JLEB: Journal of Law, Education and Business Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v1i2.1180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba. Pelaksanaan hukuman mati—sebagaimana diketahui—mengundang berbagai pendapat pro dan kontra, bagi pihak yang pro menganggap pidana mati dapat memberi efek jera dan harus tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang ada, sedangkan pihak kontra menganggap hukuman mati seharusnya ditiadakan dengan alasan utama melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat bebarapa jenis pidana yang dikenakan bagi terpidana kasus narkotika. Hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Bentuk sanksi yang demikian ini menjadi problematik jika ditinjau dari asas kemutlakan dalam Hak Asasi Manusia, demikian pula dari sudut pandang hukum Islam yang memosisikan narkoba hanya sebagai unsur memabukkan. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif yang merujuk berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Pendekatan hukum yang digunakan dalam eksplorasi ini didasarkan pada tata cara pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Mengenai teknis yang lebih spesikfik dalam eksekusi mati, diatur dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Adapun pendekatan dari sudut pandangn hukum Islamnya adalah berbagai nalar  fiqh jinayah, yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, ijma, dan qiyas. Implikasi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat ketegorisasi (tafsil) tentang hal ini. Jika melalui kajian yang akurat  dapat ditarik kesimpulan bahwa  tindak pidana pengedaran narkoba tergolong ke dalam extra ordinary crime yang secara yuridis telah diatur norma sanksi pidana mati atasnya sebagaiman terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009. Demikian pula dalam pandangaan hukum Islam, ia dapat digolongkan ke dalam bentuk hirabah yang penerapan sanksi hukumannya adalah ḥadd, yakni dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan seterusnya. Kategori tersebut mensyaratkan adanya bukti bahwa ‘illat hukumnya berdampak luar biasa, luas, sporadis serta berdampak pada kerusakan yang sistemik.
Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam Toto Pramono; Abdul Halim; Fuad Rahman; Ruslan Abdul Gani
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1236

Abstract

Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir kedunia ini dalam keadaan fitrah (suci). Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka dan pemerintah untuk mencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal. Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan diversi dalam bentuk restoratif justice dalam hal menangani perkara anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman hudud, qishas/diyat atau pun ta’zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.
Co-Authors Arfan Eli Sapina Feisal Feisal Fuad Rahman Mohd Kailani Ruslan Abdul Gani Toto Pramono Zaki Mubarak