Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Ruslan Abdul Gani
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN SENYERANG TANJUNG JABUNG BARAT Patoni Patoni; Ruslan Abdul Gani; Rasito Rasito
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 5 (2023): April
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i5.846

Abstract

This study aims to examine the law enforcement of criminal acts in Indonesia, as a country law, of course enforcement law that doesn't take sides has set in Constitution 1945 Constitution Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution where everyone is treated same in front law . Restorative justice is an alternative law enforcement approach that prioritizes solidarity, custom and culture, as regulated in the decision letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning application of restorative justice. This study resulted in four things, namely: 1. General description of drug abuse crimes in Senyerang District 2. Efforts made by the Senyerang Pengabuan Police against drug abuse by applying the concept justice restorative justice, 3. Forms of restorative justice on drug abuse 4. MUI decree against eating and drinking containing alcohol/ethanol. The conclusion of the study is that drug abuse is a victim of crime, drug law enforcement can only be carried out with prevention without punishment and rehabilitation methods which are the implementation of restorative justice, drugs can be interpreted as khomar and the law is haram.
Restorative Justice for Settlement of Minor Maltreatment in the Legal Area of the Merangin Police, Jambi Province Ruslan Abdul Gani; Retno Kusuma Wardani
Al-Risalah Vol 23 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i1.1333

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of restorative justice in resolving minor cases of maltreatment. By emphasizing the utilization of restorative justice, the resolution of these cases occurs outside the courtroom, focusing on restoring the well-being of the victim and facilitating mutual forgiveness between the victim and the perpetrator. The implementation of restorative justice in this context is guided by the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021. To conduct this research, empirical juridical methods were employed, and field data collection techniques were utilized, including primary data gathered through interviews with the Head of Bareskrim and the parties involved. Additionally, secondary data in the form of documentation, annual reports, and relevant research journals were collected. The results showed that the settlement of minor crimes in restorative justice had been carried out by the applicable Police Chief Regulations. Second, the obstacles encountered during the settlement process did not hinder investigators from successfully implementing restorative justice within the jurisdiction of the Merangin Police.
Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba Feisal Feisal; Ruslan Abdul Gani; Abdul Halim
JLEB: Journal of Law, Education and Business Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v1i2.1180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba. Pelaksanaan hukuman mati—sebagaimana diketahui—mengundang berbagai pendapat pro dan kontra, bagi pihak yang pro menganggap pidana mati dapat memberi efek jera dan harus tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang ada, sedangkan pihak kontra menganggap hukuman mati seharusnya ditiadakan dengan alasan utama melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat bebarapa jenis pidana yang dikenakan bagi terpidana kasus narkotika. Hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Bentuk sanksi yang demikian ini menjadi problematik jika ditinjau dari asas kemutlakan dalam Hak Asasi Manusia, demikian pula dari sudut pandang hukum Islam yang memosisikan narkoba hanya sebagai unsur memabukkan. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif yang merujuk berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Pendekatan hukum yang digunakan dalam eksplorasi ini didasarkan pada tata cara pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Mengenai teknis yang lebih spesikfik dalam eksekusi mati, diatur dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Adapun pendekatan dari sudut pandangn hukum Islamnya adalah berbagai nalar  fiqh jinayah, yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, ijma, dan qiyas. Implikasi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat ketegorisasi (tafsil) tentang hal ini. Jika melalui kajian yang akurat  dapat ditarik kesimpulan bahwa  tindak pidana pengedaran narkoba tergolong ke dalam extra ordinary crime yang secara yuridis telah diatur norma sanksi pidana mati atasnya sebagaiman terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009. Demikian pula dalam pandangaan hukum Islam, ia dapat digolongkan ke dalam bentuk hirabah yang penerapan sanksi hukumannya adalah ḥadd, yakni dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan seterusnya. Kategori tersebut mensyaratkan adanya bukti bahwa ‘illat hukumnya berdampak luar biasa, luas, sporadis serta berdampak pada kerusakan yang sistemik.
Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam Toto Pramono; Abdul Halim; Fuad Rahman; Ruslan Abdul Gani
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1236

Abstract

Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir kedunia ini dalam keadaan fitrah (suci). Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka dan pemerintah untuk mencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal. Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan diversi dalam bentuk restoratif justice dalam hal menangani perkara anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman hudud, qishas/diyat atau pun ta’zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.
Co-Authors Abdul Halim Feisal Feisal Fuad Rahman Patoni Patoni Rasito Rasito Retno Kusuma Wardani Toto Pramono