<![CDATA[Penegakkan hukum pada penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Namun, fakta menunjukkan hal tersebut masih banyak bermasalah. Pihak yang diberi kewenangan terkait hal ini adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Artikel ini akan mengkaji peran dari Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian akan dilakukan dengan menggunakan peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 09 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Peran Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pileg tahun 2019 di Provinsi Sulut masih belum optimal karena masih terdapat perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Ini bisa dilihat dari 103 laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2019 yang masuk ke Bawaslu hanya 5 perkara yang bisa diproses. Namun demikian keberadaan Sentra Gakkumdu masih sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif, karena dapat dibayangkan apabila Sentra Gakkumdu dihapuskan, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan laporan-laporan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal atau dengan kata lain akan banyak perkara tindak pidana Pemilu yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat pengadilan. Bahkan mungkin tidak ada lagi perkara tindak pidana Pemilu Legislatif yang dilimpahkan ke pengadilan. Kata Kunci: Gakkumdu; Penanganan Pelanggaran: Pileg ABSTRACT Law enforcement in the implementation of elections is a necessity. However, the facts show that there are still many problems. The party authorized in this regard is the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). This article will examine the role of Gakkumdu in handling criminal offenses in the 2019 Legislative General Election (Pileg) in North Sulawesi Province. By using a qualitative method, the study will be carried out using the Election Supervisory Body regulation Number 09 of 2018 concerning the Integrated Law Enforcement Center. The role of Gakkumdu in handling violations of the 2019 legislative elections in North Sulawesi Province is still not optimal because there are still differences in interpretation between law enforcement officers who are members of the Gakkumdu Center. This can be seen from the 103 case reports of criminal acts in the 2019 Legislative Election that were submitted to Bawaslu, only 5 cases that could be processed. However, the existence of the Gakkumdu Center is still very much needed in order to enforce the law on criminal acts of the Legislative Election, because it can be imagined that if the Gakkumdu Center is abolished, the handling of criminal cases of the Legislative Election will certainly be hampered. Each law enforcement officer will run independently without any coordination so of course it is feared that the reports of criminal acts in the Legislative Election cannot be followed up to the maximum or in other words there will be many cases of election crimes that cannot be processed to the court level. There may even be no more cases of criminal acts in the Legislative Election that are delegated to the courts. Keywords: Gakkumdu; Handling of Violations: Legislative Elections]]>
