Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) Sembiring, Fatwa.K.J.; Ediwarman, Ediwarman
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.014 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i2.611

Abstract

Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan.          Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu gray area (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.          Bahwa berdasarkan Coruption Perseption Index (CPI) tahun 2009, skor index Indonesia sebesar 2,8 yang masih memprihatinkan mengingat negara tetangga Asean lainnya masih jauh diatas Indonesia misalnya Singapore, Brunai Darussalam dan Malaysia.          Bahwa subjek/ objek penelitian ini adalah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Metode penulisan tesis ini berupa spesifikasi penelitian secara deskriptif yang tetap berpedoman pada yuridis normatif yang ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Pengumpulan data melalui mempergunakan data primer dan skunder dengan cara studi kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah kota Binjai.
KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) K.J Sembiring, Fatwa; Ediwarman, Ediwarman
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.829 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.605

Abstract

Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu gray area (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.
Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Saragih, Benny Leonard; Ediwarman, Ediwarman; Zul, Muaz
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1, No 1 (2019): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.213 KB) | DOI: 10.31289/arbiter.v1i1.107

Abstract

Difference in punishment or sentencing disparity is basically a natural thing because it can be said almost no case that is really the same. Disparity becomes a problem when the range of the sentence imposed differences between similar cases so large, giving rise to injustice and can give rise to suspicions in the community. Disparities in the Criminal (disparity of sentencing) is not the same as the application of criminal offenses against the same (same offense) or the criminal acts that are dangerous to be compared (offenses of comparable seriousness) without clear justification. Based on Law No. 16 of 2004 which replaced Law No. 5 of 1991 About the Prosecutor of the Republic of Indonesia is an institution in the field of prosecution of the main authority of the public prosecutor act prosecution about what is meant by the prosecution as well as the reference to the provisions of Article 1 point 7 and Article 137 Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure Code (Criminal Code). Research Methods in writing this thesis carried out by the method of normative law, namely analyzing and searching for answers to the problems raised by the substantive law / legal norms contained in the rules of law, the Supreme Court Regulation (PERMA), the Supreme Court Circular, and etc. Factors that cause the disparity criminal offense namely Legislation Provisions factors, internal factors and external factors.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak Sebagai Tindak Pidana Ringan (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Br. Sitepu, Selly Regina; Ediwarman, Ediwarman; Marlina, Marlina; Amal, M. Ridha Haikal
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2, No 1 (2020): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.726 KB) | DOI: 10.31289/arbiter.v2i1.106

Abstract

Criminal legal arrangements regarding liability for land tenure without rights are found in the provisions of Article 6 paragraph (1) jo. Article 2 of Law No. 51 / PRP / 1960 concerning Prohibition of Use of Land without a Right of Permit or Proxy, Article 167 of the Criminal Code, Article 385 paragraph (1) of the Criminal Code. Factors causing land ownership without rights are: Lack of community legal awareness and lack of community legal knowledge. The criminal law policy on criminal liability for control of land without rights as a minor crime is in the form of a penalty in which the perpetrators of the criminal act of controlling land without rights can be submitted to court on the basis of committing criminal acts in the form of violations and in the form of non-penal actions in the form of mediation between the mastering actors land without rights with the right owner.
ANALISIS SATIRE DAN SARKASME DALAM DEBAT CAPRES 2019 DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN DI SMA Siti Farmida; Ediwarman, Ediwarman; Tisnasari , Sundawati
Bahtera Indonesia Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/bi.v6i2.131

Abstract

The study discuss the sarcasm and satiric speech in the 2019 presidential candidates debate and the implementations of learning in high school. The purpose of the study are (1) to describe the form of the language style of the sarcasm and the satire in the 2019 presidential candidates debate, (2) to know the use propose the language style of the sarcasm and satire in the 2019 presidential candidates debate. The method used in this research is observation technique and writing technique. The data is this research is sarcasm and satiric speech in the 2019 presidential candidates debate. Based on the result of the research, there are 78 data, 30 data consist of satire speech from expressive speech acts there is 23 data, that is criticism (9), refusal (4), rebuke (1), feel objected (1), to clarifiy (5), complaint (1), quip (1), support (1). The use purpose to satire speech from directive speech acts there is 7 data, that is appeal (3), warning (1), advice (2), to expect (1). The use purpose of sarcasm speech from expressive speech acts there is 47 data, that is accusation (7), quip (12), criticism (11), suspects (2), warning (2), censure (2), blaming (4), deny (2), underestimate (1), pride oneself (1), anger (1), disagree (1), rebuke (1). The use purpose of arcasm speech from directive speech acts there is 1 data, that is advice (1). Keywords: Satire, sarcasm, illocutinary speech acts, the 2019 presidential candidates debate.
ANALISIS HARGA SAHAM SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Nadhifah, Nadhifah; Ediwarman, Ediwarman; Pangestu, Dewi Cahyani
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 17, No 2 (2021): Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Fakultas Bisnis UKDW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21460/jrak.2021.172.404

Abstract

ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Harga Saham. Populasinya seluruh perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan metode purposive sampling didapat 22 perusahaan sektor aneka industri dengan periode empat tahun penelitian sehingga memperoleh 88 data. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel dengan bantuan Eviews 11 menggunakan signifikansi 5%. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas yang diukur dengan Return on Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap Harga Saham, Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap Harga saham dan Leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap Harga Saham. Kata Kunci : harga saham; profitabilitas; likuiditas; leverage  ABSTRACT This study aimed to assess the effect of Probability, Liquidity and Leverage on Stock Price. The population is all Miscellaneous Industry Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. By using Purposive Sampling method, obtained 22 companies in the Miscellaneous Industry Sector with a research period of four years to obtain 88 data. Data analysis technique by using Panel Data Regression Analysis with Eviews 11 and significant 5%. This study shows the results that profitability as measured by Return on Equity (ROE) has a positive effect on Stock Price, Liquidity as measured by Current Ratio (CR) has no effect on Stock Price and Leverage as measured by Debt to Equity Ratio (DER) has a positive effect on Stock Price. Keywords : stock price; profitability; liquidity; leverage