Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi KERTHA WICAKSANA Vyavahara Duta Jurnal Hukum Saraswati
Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI PENYEIMBANG ASAS LEGALITAS Wirawan, Ketut Adi
Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Asas Legalitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul dari suatu pemikiran untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan hakim dalam menerapkan hukuman, kemudian diadopsi banyak negara termasuk indonesia. Asas legalitas di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Secara filosofi asas legalitas memiliki kelemahan dimana hanya berorientasi pada perlindungan pelaku, sedangkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat suatu kejahatan seharusnya juga memiliki hak-hak atas perlindungan, ganti rugi maupun pemulihan. Korban memiliki kedudukan yang lebih dari sekedar saksi dalam pemeriksaan sehingga perlindungan korban perlu diusahakan agar asas legalitas yang berorientasi pada pelaku diimbangi juga dengan melakukan perlindungan tterhadap korban.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI PADA GERBANG DAN PAGAR DI BANJAR SAMPALAN NUSA PENIDA Wirawan, Ketut Adi; Widiati, Ida Ayu Putu; Budayasa, I Made; Dewi, A.A Agung Laksmi
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.417.56-63

Abstract

ABSTRAK Masayarakat Bali memiliki berbagai budaya lokal yang menjadi aset pariwisata Pulau Bali. Salah satu budaya lokal nampak pada budaya arsitektur pada bangunan tradisional Bali. Sebagai upaya mempertahankan budaya arsitektur tradisional Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Perda No. 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Ketentuan Pasal 15 perda tersebut mewajibkan setiap bangunan non-tradisional harus menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali pada gerbang dan pagar. Ketentuan ini sangat penting diterapkan di wilayah kawasan strategis pariwisata Bali seperti Nusa Penida. Salah satu akses laut menuju Nusa Penida adalah melalui pelabuhan Sampalan di Banjar Sampalan. Efektifnya keberlakuan Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampelan akan mendukung program pengembangan kawasan strategis pariwisata di Nusa Penida. Beranjak dari hal tersebut maka akan dilakukan penelitian perihal penegakan hukum Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampalan Desa Batununggul Nusa Penida. Kata kunci: Penegakan hukum, Arsitektur tradisional Bali, Gerbang dan Pagar ABSTRACT Balinese society has various local cultures that become tourism assets of Bali Island. One of the local culture is seen in the architectural culture of traditional Balinese buildings. In an effort to preserve the traditional Balinese architecture culture, the Bali Provincial Government established the Local Regulation no. 5 of 2005 on Building Architecture Requirements. The provisions of Article 15 of the regulation require that any non-traditional buildings should apply the principles of traditional Balinese architecture to gates and fences. This provision is very important applied in the strategic areas of Bali tourism such as Nusa Penida. One of the sea access to Nusa Penida is through Sampalan port in Banjar Sampalan. The effectiveness of the implementation of Article 15 of the Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampelan will support the development of strategic tourism program in Nusa Penida. Moving from that matter will be conducted research concerning law enforcement Article 15 of Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampalan Village Batununggul Nusa Penida. Keyword: Law enforcement, Traditional Balinese architecture, Gates and Fences
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (ANALISA PUTUSAN NOMOR 799/PID.SUS/LH/2019/PN DPS ) Wirawan, Ketut Adi
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.143 KB)

Abstract

Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan  pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENGHASILKAN PRODUK HUKUM RESPONSIF Widianti, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu; Wirawan, Ketut Adi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The era of regional autonomy provides an opportunity for each regional government to regulate its own households except for matters that are the authority of the central government. The form of regulation carried out by the regional government is by issuing legislation in the form of regional regulations. The regional regulations created should be able to accommodate the needs and interests of the community, so that the goal of regional autonomy, namely the welfare of the people in the region, can be realized. The research method is normative legal research. Legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative legal materials collected will be sorted, analyzed and then presented in a descriptive form in the form of a research report as referred to in this study. The results of this study indicate that through participatory methods, the substance of the regulations in regional regulations can accommodate the interests, needs and values of the community. The next implication is the high obedience of community law to regional regulations and the attainment of the nature of the existence of law that is creating order and happiness in society.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ) Wirawan, Ketut Adi
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v15i1.1437

Abstract

Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan  pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.
Co-Authors Budayasa, I Made Dewi, A.A Agung Laksmi Suryani, Luh Putu Widianti, Ida Ayu Putu Widiati, Ida Ayu Putu