Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik Jurnal Pendidikan dan Konseling Journal Of Human And Education (JAHE) Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora
Franklin Asido Rossevelt
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang) Franklin Asido Rossevelt
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Supervision of Regional Representatives Council Budgets Of Implementation In Malang. The background of this research is to ensure the efficiency of the delivery of the Government, and also to expanding as well as of the instrument in realizing democracy and public welfare. The Republic of Indonesia’s Law Number 32 Year 2004 on Local Government, and the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2004 on Financial Balance between Central and Regional Government wishes to put a political line Decentralized Autonomous Region by replacing the laws of the Republic of Indonesia Number 25 year 1999. Malang is one of the Regional Otononom Regional set by the central government. A significant problem in the Autonomous Region is a financial problem. To finance the necessities in one fiscal year Regional Revenue and Expenditure (budget) as the regional legislature has the right to supervise budget.   Keyword: Regional Autonomy, The Supervision Budget, The efficiency of the delivery of the Goverment. Abstrak: Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanan APBD Di Kota Malang. Dengan latar belakang Otonomi Daerah diadakan untuk menjamin efisiensi penyelenggaran Pemerintah, juga untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berkehendak meletakan suatu garis politik Otonomi Daerah menurut cara Desentralisasi menggantikan undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Kota Malang adalah salah satu Daerah Otonom yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Masalah yang cukup penting di Daerah Otonom adalah masalah keuangan. Untuk membiayai keperluan-keperluan Daerah dalam satu tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai lembaga legislatif Daerah berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanan APBD.   Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengawasan APBD, Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
REFORMASI BIROKRASI MELALUI PROSES PELAYANAN SURAT KEMATIAN DAN RETREBUSI PEMAKAMAN DI DESA PATUMBAK I MELALUI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG Geby Theresia; Mutia Febriana; Elsya Sonia; Dilpra Amartia; Wilson Albiner; Franklin Asido Rossevelt
Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2022): Histeria : Jurnal Ilmiah Soshum dan Humaniora
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.797 KB) | DOI: 10.55904/histeria.v1i1.119

Abstract

The purpose of this study was to determine the Bureaucratic Behavior in Death Certificate Services at the Office of Population and Civil Registry, and to find out the Funeral Retribution Service in Patumbak I Village, Deli Serdang. This study used descriptive qualitative method. While the data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Bureaucratic Behavior in Death Certificate Services has referred to the Public Service Act Number 25 of 2009 concerning the Implementation of Public Services. However, the Deli Serdang Regency funeral retribution does not apply because it is not regulated in Deli Serdang Regency Regional Regulation No. 2 of 2012 concerning Public Service Retribution.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR PADA JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Fajar Siddik; Agnes Yohana Silalahi; Indri E Y Napitupulu; Zahwa Alya Azzahra Nst; Putri Nurul Afifah Bangun; Hannah Selly Melinda Sagala; Franklin Asido Rossevelt
Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2022): Histeria : Jurnal Ilmiah Soshum dan Humaniora
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.391 KB) | DOI: 10.55904/histeria.v1i1.120

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) through the Smart Indonesia Card (KIP) policy in Medan City. Through this policy, researchers analyze whether educational equity can be achieved with the program. The research method used in this research is descriptive research method using a qualitative approach through research data in the form of words and quotes from interviews and secondary data, namely collecting several literature sources. The result is that the Smart Indonesia Card assistance program has so far been right on target. However, there are still violations committed by irresponsible persons. The Education Office as the coordinator in the implementation of the provision of KIP assistance as much as possible and as firmly as possible to continue to oversee the implementation of the provision of this assistance to every elementary school student who has been registered as a recipient of KIP assistance.
Pelatihan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Medan Franklin Asido Rossevelt; Hamdi Hamdi; Simson Ginting
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.12361

Abstract

Modal pedagang kaki lima melibatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan bentuk modal yang diberikan kepada UMKM dimaksudkan agar dapat memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan produksi baik yang berbentuk modal maupun investasi. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan bagi pedagang kaki lima di Kota Medan. Metode ceramah, tutorial dan diskusi akan dilakukan untuk memberikan pemahaman pengelolaan keuangan bagi pedagang kaki lima. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima akan kredit usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan modal usaha . Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa masih banyak pedagang kaki lima penerima KUR yang masih kurang memahami apa sebenarnya fungsi KUR dan bagaimana pengelolaan dana KUR yang tepat. Dibutuhkan kejelasan dan transparansi terkait para penerima KUR dan dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh oleh pemerintah Kota Medan. Sosialisasi dan pendampingan secara menyeluruh ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa para penerima memahami betul fungsi KUR dan tidak menyalahgunakannya.
Pelatihan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Medan Franklin Asido Rossevelt; Hamdi Hamdi; Simson Ginting
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 1 (2023): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i1.88

Abstract

Modal pedagang kaki lima melibatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan bentuk modal yang diberikan kepada UMKM dimaksudkan agar dapat memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan produksi baik yang berbentuk modal maupun investasi. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan bagi pedagang kaki lima di Kota Medan. Metode ceramah, tutorial dan diskusi akan dilakukan untuk memberikan pemahaman pengelolaan keuangan bagi pedagang kaki lima. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima akan kredit usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan modal usaha . Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa masih banyak pedagang kaki lima penerima KUR yang masih kurang memahami apa sebenarnya fungsi KUR dan bagaimana pengelolaan dana KUR yang tepat. Dibutuhkan kejelasan dan transparansi terkait para penerima KUR dan dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh oleh pemerintah Kota Medan. Sosialisasi dan pendampingan secara menyeluruh ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa para penerima memahami betul fungsi KUR dan tidak menyalahgunakannya.
Transfer Pengetahuan Strategi Kewirausahaan Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan Franklin Asido Rossevelt; Hamdi Hamdi; Simson Ginting; M. Syafii
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.767

Abstract

Perkembangan perekonomian nasional yang fluktuatif disertai dengan berkembangnya sektor perdagangan berdampak pada perkembangan sektor PKL (Pedagang Kaki Lima). Hal ini berdampak pada masalah strategi kewirausahaan pada pedagang kaki lima mencakup keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Kondisi ini sering kali menghambat kemampuan para pedagang kaki lima untuk mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen bisnis, menambah pengetahuan kemampuan pada bidang lain. Kurangnya sumber daya pendidikan formal juga dapat menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar, meninggalkan pelaku bisnis ini rentan terhadap persaingan yang semakin intens. Dalam konteks ini, penyediaan akses lebih luas terhadap pelatihan kewirausahaan dan sumber daya pendidikan menjadi kritis untuk meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan kemampuan pedagang kaki lima di lingkungan bisnis yang dinamis. Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan, Melakukan transfer ilmu pengetahuan bagi pelaku UMKM memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengadopsi praktik terkini dan pengetahuan strategis, para pelaku UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan mengembangkan inovasi yang relevan dengan tuntutan pasar global. Transfer ilmu pengetahuan juga membuka pintu bagi kolaborasi lintas batas dan pertukaran pengalaman antarwirausaha, memperkaya wawasan dan memperluas jaringan profesional. Seiring berjalannya waktu, kontribusi UMKM yang terdidik dan terampil dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mengukuhkan reputasi dan daya saing bangsa di pasar internasional. Oleh karena itu, upaya nyata dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan di kalangan pelaku UMKM dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global dan mencapai posisi yang lebih kuat dalam menjalankan sebuah bisnis.
Co-Authors Agnes Yohana Silalahi Dilpra Amartia Elsya Sonia Fajar Siddik Geby Theresia Hamdi Hamdi Hannah Selly Melinda Sagala Indri E Y Napitupulu M. Syafii Mutia Febriana Putri Nurul Afifah Bangun Simson Ginting Wilson Albiner Zahwa Alya Azzahra Nst