Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Karo dalam relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara Mansur Ginting; Asima Yanty Sylvania Siahaan; Hendra Harahap
Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2022): Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.122 KB) | DOI: 10.55904/histeria.v1i2.283

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo dalam relokasi masyarakat dampak erupsi Gunung Sinabung yang dilaksanakan dalam beberapa tahap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, serta pengumpulan data dengan melakukan observasi dan dokumentasi ke lokasi relokasi. Berdasarkan fenomena penelitian terkait relokasi, dideskripsikan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat keluhan masyarakat serta permasalahan mengenai keterlambatan pembangunan rumah hunian, ketersediaan lahan usaha tani yang tidak mencukupi, administrasi kependudukan, sarana dan prasarana belum maksimal. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah standar dan sasaran serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait berjalan dengan baik. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan yaitu: keterbatasan anggaran, lahan relokasi yang tidak memadai, kondisi sosial dan administrasi kependudukan tidak valid. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini agar pihak Pemerintah lebih aktif mensosialisasikan kebijakan; mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Pusat, dan secepatnaya mengusulkan izin pemanfaatan lahan untuk lokasi relokasi ke Pemerintah Pusat.