Vella Ade Sayita
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

AKIBAT HUKUM PELEPASAN TANAH KAS DESA TERHADAP GAJI PERANGKAT DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SURAKARTA DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG Vella Ade Sayita; I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi; Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proyek pembangunan jalan tol tidak dapat terlepas dari proses pengadaan tanah. Begitu pula yang terjadi pada pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta yang berlokasi di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Jalan tol tersebut tidak hanya melewati tanah milik perseorangan, akan tetapi melewati beberapa tanah kas desa yang berlokasi di Desa Kemetul, Kenteng dan Timpik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian ganti kerugian akibat pelepasan tanah kas desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dan akibat hukum dari pelepasan tanah kas desa terhadap gaji perangkat desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) dan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap pelepasan tanah kas desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik dilakukan dengan cara tukar guling atau tanah diganti tanah. Pelepasan tanah kas desa tersebut berdampak terhadap pendapatan perangkat desa setempat karena tanah kas desa yang dilakukan pelepasan pada mulanya digunakan sebagai tambahan tunjangan bagi perangkat desa disamping gaji pokoknya.